Perangkap Utang (1)

Jebakan Utang Mengancam Pemerintahan Joko Widodo

7
614
Ilustrasi: ANTARAFOTO

Nusantara.news – Problem utama pemerintahan Joko Widodo adalah defisit anggaran APBN yang nilainya mencapai 29,2%. Saat ini, secara norma keuangan pemerintah Joko Widodo harus menghentikan utangnya yang telah mencapai Rp 3.872 triliun, nyaris menembus 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang disyaratkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Risikonya rakyat akan dikejar-kejar bayar pajak di saat daya beli menurun drastis. Indikatornya, industri ritel yang tidak pernah bermasalah sekarang turun dan terancam melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Pemerintahan Joko Widodo sejak tahun 2014 berutang mencapai Rp 1.100 triliun atau 30% dari total utang kumulatif negara Indonesia. Hal ini terjadi karena perlambatan ekonomi dan ambisi pada proyek infrastruktur yang mencapai sekitar Rp 387 triliun. Oleh sebab itu, subsidi energi untuk pengguna daya listrik 900 watt dicabut, eksesnya daya beli anjlok dan sebagian masyarakat turun kategori pada ambang kemiskinan. Tidak heran, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir mengatakan, angka kedalaman kemiskinan melonjak.

Sementara pada tahun 2018 dan 2019 pembayaran utang dan bunga akan mencapai Rp 810 triliun, apakah pemerintah sanggup melunasinya?

Terancam Gagal Bayar?

Semua sektor penggerak perekonomian terjebak dalam masalah keuangan, seperti sektor energi. Dalam Laporan Keuangan Pertamina Tahun 2016 utang pemerintah tercatat senilai Rp 23,9 triliun, yakni untuk Premium sebesar Rp 8 triliun, LPG Rp 16 triliun, dan pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) TNI sebesar Rp 10 triliun. Jadi, piutang pemerintah mencapai Rp 34 triliun. Jelas ini karena likuiditas pemerintah terganggu.

Belum lagi kebijakan harga tunggal BBM, agar ada azas keadilan antar-wilayah khususnya Papua, subsidi sekitar Rp 800 miliar sangat memberatkan pemerintah.

Pencabutan subsidi energi, mulai dari BBM, dan terakhir subsidi listrik, menjadikan harga listrik di Indonesia tergolong paling tinggi di dunia, lebih tinggi dari di Cina, India, dan Amerika Serikat (AS).

Beban utang yang tinggi merupakan “bom waktu” pada pemerintahan berikutnya, jika Joko Widodo tidak mampu melunasi utang yang akan jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 390 triliun dan tahun 2019 mencapai Rp 420 triliun atau sebesar Rp 810 triliun pada periode pemerintahan Joko Widodo.

Wajib Pajak dikejar sehingga Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 4,5 juta per bulan (setiap warga negara wajib bayar pajak), buruh yang penghasilannya Rp 1.337.645 juga dikenakan pajak.

Namun Faisal Basri menolak asumsi angka PTKP, karena justru faktor APBN sangat berpotensi menimbulkan instabilitas makro ekonomi. Semenjak tahun 2012 terjadi primary deficit balance, berarti pendapatan dibanding pengeluaran mengalami defisit.

APBN tahun 2017 mengalami defisit Rp 350 triliun, dengan tidak tercapainya pendapatan pajak tentu defisit APBN tahun 2017 akan lebih terbuka lebar. Pembayaran bunga utang terus mengalami peningkatan, tahun 2015 sebesar 8,6%; tahun 2016 sebesar 9,8%; dan di tahun 2017 telah mencapai 10,9% dari APBN dan nilainya sudah sama dengan belanja modal pemerintah (rawan).

Ruang fiskal yang terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan turunnya daya beli masyarakat.

Renegosiasi utang Indonesia

Saat ini politik anggaran pemerintah bersifat defisit (sejak tahun 2000), dimana anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara lebih kecil dari realisasi pengeluaran negara. Ini skenario dari IMF (International Monetary Fund) agar kita tetap berutang, padahal di era Orde Baru kita masih menerapkan anggaran berimbang.

Kita mendesain politik anggaran sebagai prosedur teknokratis atas desakan IMF dan Bank Dunia atau bagian dari 51 butir kerja sama yang ditandatangani oleh Soeharto secara terpaksa dengan IMF pada tahun 1998.

APBN sebagai pusat sumber daya ekonomi negara seharusnya pro-rakyat, sebagai sarana mengurangi ketimpangan sosial, dan harus berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. APBN jangan hanya bertumpu pada pertumbuhan, tapi seharusnya juga pada pemerataan untuk mengurangi ketimpangan di beberapa wilayah yang sudah akut.

APBN pro-rakyat tidak meninggalkan pasar, skema pengelolaan utang harus direnegosiasikan secara serius. Skema Moratorium Utang, menuntut pemerintah harus kreatif mencari terobosan agar investasi masuk tanpa terjerat regulasi yang menghambat kelancaran investasi selama ini.

Renegosiasi untuk penghapusan utang, dilihat apakah ada unsur KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam utang (kriminalisasi), utang najis atau utang yang terindikasi tidak sah. Keberanian politik untuk negosiasi utang akan meringankan APBN kita dengan skenario sebagian dihapus dan sebagian ditunda.

Dalam APBN tahun 2017 dianggarkan sekitar Rp 486 triliun untuk bayar cicilan dan bunga utang, anggaran pendidikan saja 20% atau sekitar RP 416 triliun, sementara belanja infrastruktur menduduki posisi kegiatan Rp 387,3 triliun.

Terlihat jelas keberpihakan dan ambisi Joko Widodo pada pembangunan infrastruktur sementara subsidi untuk energi dan rakyat miskin dicabut sehingga daya beli masyarakat menurun drastis mengancam industri ritel.

Jumlah utang beberapa presiden Republik Indonesia

Era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah yang terbaik setelah reformasi. Pertumbuhan ekonomi mulai dipacu dan utang direstrukturisasi sehingga beban berkurang. Selain itu juga dengan teknik debt swap (pertukaran utang), misal dengan komitmen dalam hal hutan Indonesia, pemerintahan Gus Dur mendapat pengurangan utang dari negara-negara Eropa. Dengan restrukturisasi, mendapat bonus pembangunan jembatan Pasopati Bandung dari pemerintah Kuwait. Joko Widodo membutuhkan Rp 4.900 triliun, dimana sampai dengan tahun 2019 Pemerintah bisa memenuhi Rp 1.500 triliun.

Lalu dari mana sisa Rp 3.400 triliun lagi?

Jelas diharapkan dari utang dan investasi langsung. Karena utang sudah di ambang batas,  pemerintah akan melakukannya dari sekuritas aset dan re-evaluasi aset serta kreativitas dalam membuat skema yang win-win solution dengan investor di antaranya skema BOT (Build Operate and Transfer) selama 30 tahun.

Utang Rp 3.706 triliun berupa SBN (Surat Berharga Nasional) terdiri dari 80% sekitar Rp 2.979.53; dan 20% atau sekitar Rp 727 triliun berupa utang langsung. Karena utang Indonesia banyak yang berupa utang jangka pendek, maka itu beban biaya bayar bunga utang merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Semoga saja dipahami stabilitas makro ekonomi jauh lebih strategis daripada membangun kereta api cepat Jakarta – Bandung yang pemanfaatannya dinikmati oleh Lippo Group sebagai sarana meningkatkan nilai jual kota Meikarta.

Pengutang Indonesia

Utang luar negeri Indonesia per Juni 2017 mencapai Rp 721,83 triliun

Terlihat Cina bukan yang utama dalam mengutangi pemerintah Indonesia tetapi “ramai” dibicarakan karena banyak penawaran proyek infrastruktur hilang di tengah jalan, alias belum kongkret. Jepang menjadi nomor 2 setelah Bank Dunia, hampir 27%, tetapi secara politis nyaris tidak ada masalah dan terus melakukan hubungan dengan pemerintah Indonesia. Tidak sama halnya dengan Cina yang banyak isu politiknya dibanding realisasi investasinya.

Utang jika digunakan untuk pembangunan yang tepat guna akan membawa manfaat dan sebaliknya jika dikorupsi dan dimanipulasi akan menjadi musibah (mudharat). Celakanya, justrus rakyat yang menanggungnya. []

7 KOMENTAR

  1. Sebagai Jiwa pengusaha, selalu melihat Blueprint suatu tata kota, ketika itu dipelajari, decision must be make, dimana usaha kita akan dibangun, dari masalah infrasturktur sampai masalah prasarana transportasi semua menjadi pertimbangan, itu baru bilang pengusaha hebat!! salut buat pengusaha yang mempunyai perhitungan seperti itu…China menjadi salah satu negara yang paling pesat dalam perekonomian, karena mereka bangkit dari keterpurukan, inovasi mereka dalam pembangunan sangat luar biasa, jadi wajar China bukan cuma diIndonesia saja, tapi disemua dunia, laju pertumbuhan china sangat luar biasa…Ayo kita berpikir maju!! jangan mikirnya Masalah trus, mari kita belajar berpikir solusi…

    • hahaha media diatas atau penulis artikel diatas sangat memojokkan pemerintah, sudah gak ada peluru tajam yg dapat merontokkan pemerintah, sekarang pembangunan2 yg sedang berjalan menjadi satu peluru yg digunakan untuk menembus pemerintah dengan issu darurat hutang padahal, para ahlinya sudah menyatakan bahwa hutang indonesia masih dalam kondisi wajar, dan hutang pun digunakan dgn sbaik2nya untuk dapat dinikmati masyarakat luas melalui pembangunan2 infrastruktur, bukan untuk dikorupsi bukan juga untuk pembangunan2 mangkrak, jadi apa lagi yg mau dipemasalahkan??!!. Adanya pengusaha yg melihat kesempatan dari rncana pemerintah membangun kereta cepat jakarta bandung menjadi salah satu peluang bisnis itu adlah insting pebisnis, bukan semata-mata kereta cepat dibangun karena adanya meikarta, itu adalah pemikiran naif, kalau pemikiran begini yg terus dipupuk maka Indonesia dinyatakan terus akan terbelakang. Hidup pemerintah, Hidup pengusaha, Hidup Pembangunan, Lanjutkan, Infrastruktur pasti dinikmati masyarakat luasss sekali lagi untuk masyarakat luas bukan untuk secuil area tertentu seperti yang dinyatakan diatas.

  2. kasian Jokowi mewarisi Hutang Negara dan Hutang dalam Negeri yaitu pembangunan dan banyak proyek mandek sampai saat ini dari Pemerintahan Seblumnya.

  3. Ini artikel mo menjatuhkan nama baik pemerintah dan pengusaha…ngapain jg bawa nama meikarta, gak ada hubungannya utang negara sama meikarta. meikarta di bangun saa investor dan tdk berhutang sama siapapun, justru mereka tanam modal di negara kita…ente kurang cerdas, cuma bisa berhalusinasi dan hanya menyajikan artikel tanpa data dari sumber yg jelas.

  4. biasa itu,,, issu pekai sepertinya gagal tuhh,, sekarang issu kutang dehhh ehhh hutang dehhhhh,,, gak mempannn baru isssuu bocorrrr bocorrrrrr bocorrrrrrrrrrrrrr

  5. justru kalau ada investor yang mau ekspansi bisnis di Indonesia harus didukung, jangan dikit2 di isukan yang tidak2…come on, otak katrok seperti itu udah harus kita tinggalkan, ga jaman lagi kayak gitu2

  6. Isue gagal bayar, karena bnyak yg menginginkan gagal bayar utang Negara..ketika gagal, nanti ada superhero yg datang, seakan2 membantu padahal mungkin dy biang keroknya… ketika ada investor datang, Isue baru pun mengua.. isue Sara dan PKI sengaja dibesar2kan,…segala Fitnah datang, bahkan ada orang dalam seakan2 berteman tapi bagai musang berbulu domba,…Anehnya Negeriku, Ormas2 yg tidak pancasila malah dibela, presiden kita yg kerja keras di olok2…dampaknya, individu2 yg notabene pengusaha disangkutpautkan karna disangka pilar penguat sang kekuasaan jokowi…pihhhh!! Jijik kau penghianat bangsa..

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here