Jejak Busuk Penyelesaian BLBI Sjamsul Nursalim

0
311
Ini adalah valuasi aset yang diserahkan Sjamsul Nursalim kepada BPPN

Nusantara.news, Jakarta – Penetapan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Sjafruddin Arsyad Temenggung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 25 April 2017 lalu cukup mengejutkan. Lebih mengejutkan lagi dasar penangkapan itu adalah terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang juga konglomerat buron, Sjamsul Nursalim.

KPK menetapkan Sjafruddin sebagai tersangka karena sudah terpenuhi dua alat bukti, dan KPK sudah melakukan gelar perkara atau ekspose. Pimpinan dan penyidik menyepakati meningkatkan perkara ke penyidikan. KPK menemukan bukti permulaan yang diduga tindak pidana korupsi suap, yaitu tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung), demikian paparan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan beberapa waktu lalu.

KPK menyangka Syafruddin dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Syafruddin diketahui menjabat Ketua BPPN sejak 2002.

BLBI adalah skema pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat krisis moneter 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund—IMF) dalam mengatasi masalah krisis. Pada Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp145,54 triliun kepada 48 bank.

Simpang Siur

Kalau kita masuk ke dalam kasus BLBI Sjamsul Nursalim, banyak sekali ditemukan kesimpangsiuran, baik dalam hal kelengkapan data, penguasaan BPPN akan kasus tersebut, sikap Sjamsul Nursalim, dan hasil audit yang menyertainya. Tapi kalau ditelisik secara mendalam, muara kesimpang siuran itu terletak pada data-data pendukung BLBI itu sendiri.

Seperti juga PT Bank Central Asia Tbk (BCA) saat dimiliki Salim Group, Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tampak tidak memperlihatkan persoalan ketika sempat mencatat pertumbuhan laba yang mengesankan hingga kuartal ketiga 1997. Tetapi semuanya berubah begitu cepat. Pada 3 April 1998, Ernst & Young (EY) yang melakukan due diligence terhadap BDNI melaporkan defisit modal pemegang saham bank itu Rp43,93 triliun.

Transaksi yang terkait afiliasi pemegang saham BDNI mencapai 75,6%, yang berarti pelanggaran yang sangat berat terhadap tindak pidana perbankan, terutama regulasi soal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dari Bank Indonesia. Temuan lain adalah sebagian besar kredit ke pihak terkait masuk kategori rugi, sedangkan sisanya masuk kategori ‘diragukan’.

Apa saja temuan EY saat itu? Pertama, kebijakan kredit dan dokumentasinya tidak konsisten. Kedua, pinjaman umumnya diberikan tanpa atau sedikit jaminan. Ketiga, penggunaan kredit yang disalurkan tidak sesuai proposal. Keempat, pinjaman ke kelompok sendiri sangat besar. Dalam banyak hal, pinjaman seperti itu tidak dilaporkan dan peminjamnya tidak diidentifikasi sebagai pihak terkait.

Pemilik BDNI beberapa saat kemudian membantah dan menyatakan audit EY itu salah. Tetapi sehari setelah itu, pada 4 April 1998, BDNI pun dijadikan Bank Dalam Pengawasan (BDP) di BPPN.

Temuan EY itu tentu saja bertentangan dengan pernyataan Sjamsul pada 11 April 1998 bahwa CAR BDNI masih di atas 9%. Setelah gagal diobati selama beberapa bulan, bank penyakitan ini pun dibekukan operasinya pada 21 Agustus 1998. Pada saat itu, jumlah BLBI yang disalurkan ke BDNI mencapai Rp30,9 triliun.

Akibat keterbatasan waktu, BPPN tidak sempat melakukan audit ulang terhadap bank itu untuk menentukan berapa sebenarnya kewajiban pemegang saham BDNI. Angka-angka yang tercantum di Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) pun akhirnya hanyalah pernyataan (representasi) dari pemegang saham berdasarkan data in-house dari BDNI. Representasi inilah yang disesuaikan dan disetujui BPPN.

Satu bulan kemudian, pada 21 September 1998, pemilik BDNI (Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim) menandatangani MSAA. Struktur hukum MSAA Nursalim pada prinsipnya sama dengan MSAA Salim Group. Yang berbeda hanyalah besaran kewajiban dan cara pembayarannya.

MSAA Sjamsul Nursalim menyepakati nilai kewajiban BDNI sebesar Rp47,25 triliun, sementara aset (kas dan setara kas, pinjaman kepada petambak udang, pinjaman di luar grup dan aset lain) disepakati sebesar Rp18,85 triliun. Sehingga sisa kewajiban yang mesti diselesaikan Nursalim sesuai MSAA adalah Rp27,49 triliun.

Cara Penyelesaian

Sedangkan cara penyelesaian disepakati dengan pembayaran tunai Rp1 triliun dan penyerahan aset saham sebesar Rp27,49 triliun. Berdasarkan MSAA, saham yang diserahkan itu ditempatkan di perusahaan induk (acquisition vehicle) yang dikuasai BPPN 75% dan Nursalim 25%. Tetapi ketentuan ini diamendemen melalui Supplemental Agreement MSAA pada 6 November 1998, dimana BPPN tidak lagi menguasai saham di acquisition vehicle. Seluruh saham dimiliki Sjamsul Nursalim. Tetapi acquisition vehicle itu yang selanjutnya atas persetujuan BPPN melepas saham yang diserahkan (acquisition shares) dan hasilnya diserahkan ke BPPN. Sesuai artikel 4.2. SA-MSAA, acquisition vehicle harus membayar kepada BPPN sesuai jadwal sebagai berikut:

Pertama, sejumlah 27% dari total kewajiban harus dibayarkan pada saat atau sebelum satu tahun perjanjian (SA-MSAA ditandatangani 6 November 1998). Kedua, sisa kewajiban harus dibayar dalam jumlah yang sama selama tiga tahun berikutnya.

Sayangnya, MSAA maupun SA-MSAA memang tidak memberikan sanksi atas ketidaktepatan dalam jadwal pembayaran, karena diakui adanya pengaruh waktu dan kondisi makro ekonomi. Jumlah pembayaran penuh pun hanya soal utang pokok, tanpa memperhitungkan bunga. Padahal beban bunga yang menjadi tanggungan wajib pajak mencapai Rp13 triliun dari kewajiban Sjamsul Nursalim ini.

Melalui SA-MSAA, pengelolaan perusahaan diserahkan sepenuhnya ke holding company yang dimiliki Sjamsul Nursalim itu dan dikontrak dengan management fee tertentu. Selain itu, Sjamsul Nursalim mendapat perluasan hak hukum terutama menyangkut release & discharge (R & D).

Nah cara penyelesaian seperti inilah yang mengundang KPK sejak zaman Abraham Samad dan baru bisa terealisasi pada masa Agus Rahardjo. Dimana pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dan R & D di tengah masih adanya tunggakan Rp13 triliun mengundang tanya besar, ada apa gerangan?

Pertanyaannya, apakah KPK hanya memfokuskan dan melokalisir persoalan BLBI Sjamsul Nursalim ini hanya di level Sjafruddin, atau justru diperluas pihak yang memerintahkan Sjsfruddin menerbitkan SKL dan R & D, yakni mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Bahasa tubuh yang paling sederhana dan mudah ditangkap, tidak mungkin SKL dan R & D itu terbit secara gratis, sementara tunggakan kepada negara masih belum dilunasi. Pasti ada pihak yang diuntungkan, terutama para pihak yang mempengaruhi terbitnya dua surat sakti tersebut.

Itu sebabnya, KPK harus strike forward, jangan tebang pilih, siapapun yang mempengaruhi terbitnya SKL dan R & D tersebut harus diusut tuntas. Kalau mantan Presiden Korea Selatan (Park Geun-hye) saja bisa ditangkap lantaran terlibat korupsi, mengapa kita tidak bisa?

Kita percaya KPK memiliki dua alat bukti yang kuat, entah itu berupa mutasi likuiditas atau rekaman sadapan atau dalam bentuk lain. Dimana bukti itu nantinya diyakini dapat menjerat Sjafruddin dan orang-orang yang mempengaruhinya.

KPK Korsel–Anti Corruption and Civil Rights Commision—memang terkenal tegas, tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Sehingga KPK RI pun pernah belajar penanganan anti korupsi ke negeri ginseng tersebut. Apakah KPK RI akan mengikuti jejak KPK Korsel? Kita berdoa semoga saja KPK RI bisa meniru lembaga anti rasuah yang tegas itu. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here