Jejak Hitam Dahlan Iskan Di Jawa Timur: Negara Dirugikan Rp 11 M

0
125

Nusantara.news, Surabaya – sebagaimana diketahui, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan  telah resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis malam, (27/10/2016) meski statusnya adalah tahanan kota. Dahlan ditahan atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penjualan aset milik PT Panca Wira Usaha (PWU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawah pemerintah provinsi Jawa Timur. Ia sendiri menjabat sebagai Direktur PT PWU dalam kurun waktu 2000-2010.

Dahlan didakwa pasal tindak pidana korupsi, dan diancam hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara dan minimal 4 tahun penjara. Kasus ini sudah lebih dulu menjerat mantan ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana, yang saat jual-beli aset menjabat kepala biro, manajer pemasaran, dan ketua tim pelepasan aset PT PWU. Wisnu ditahan di Rutan Medaeng, Sidoarjo, sejak 6 Oktober 2016.

Dahlan didakwa melakukan tindak korupsi penjualan 33 aset PT PWU, terutama dua aset di Kediri dan Tulungagung. Peristiwanya terjadi pada 2003, enam tahun sebelum dia menjabat Dirut PLN dan menteri BUMN. Tim Jaksa Penuntut Umum yang diketuai I Nyoman Sucitrawan meyakini, selaku Dirut PT PWU Dahlan telah menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya sehingga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Pada surat dakwaan bertanggal 18 November 2016, jaksa menilai mekanisme penjualan aset PT PWU tidak sesuai prosedur dan nilai jualnya di bawah harga pasar saat itu. Dakwaan yang disampaikan dalam dokumen setebal 22 halaman itu menyebutkan penjualan dua aset PT PWU tidak disertai persetujuan DPRD maupun keputusan Gubernur Jatim yang saat itu dijabat oleh Imam Utomo.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), harga jual aset di Kediri yang seharusnya Rp24 miliar hanya terjual Rp17 miliar. Sementara aset di Tulungagung yang nilainya ditaksir Rp10,08 miliar hanya dijual Rp8,75 miliar.

Total kerugian kedua aset itu Rp8,3 miliar, belum termasuk biaya pengosongan aset Kediri dan Tulungagung yang tak dapat dipertanggungjawabkan, masing-masing senilai Rp1,55 miliar dan Rp885 juta. Di sisi lain, penerimaan dari penjualan aset di Kediri yang tidak ada kejelasannya senilai Rp250 juta. “Akibatnya negara dirugikan (total) Rp11 miliar,” kata Sucitrawan.

Tak hanya itu. Pihak Kejati juga menemukan bukti bahwa dalam proses jual-beli PT PWU di Kediri, Dahlan lebih dulu menyalahi prosedur. Akta jual-beli dilakukan pada 3 Juni 2003, padahal lelang penjualan aset pada 16 Juni 2003. Artinya, nilai dan pembeli sudah ditentukan sebelum proses lelang dilaksanakan.

Temuan itu diperoleh berdasarkan keterangan pembeli aset, Oepojo Sardjono dan Sam Santoso, direktur utama dan direktur PT Sempulur Adi Mandiri. “Keduanya mengaku kalau sudah bertemu dengan Pak Dahlan sebelum adanya proses lelang. Dan pertemuan itu juga diakui Pak Dahlan sendiri,” kata jaksa Ahmad Fauzi.

Secara terpisah, Asintel Kejati Jatim Edy Firton menegaskan bahwa Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka, karena mengakui jika dirinya menyetujui penjualan aset itu dan menandatangani dokumennya.***

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here