Jejak Politik THR

0
301

Nusantara.news, Jakarta – Hampir dua pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. “Pada hari ini saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, dan Polri,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, THR yang dibayarkan tahun ini tidak hanya sebesar gaji pokok, melainkan juga ditambah tunjangan keluarga sekaligus tunjangan kinerja. Dengan demikian, PNS jelang lebaran tahun 2018 ini akan mendapat THR hampir sama seperti take home pay. Sementara, gaji ke-13 sebesar satu kali gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain.

Rincian dari pembayaran THR serta gaji, pensiun, dan tunjangan ke-13 adalah THR gaji sebesar Rp 5,24 triliun, THR tunjangan kinerja sebesar Rp 5,79 triliun  dan THR pensiun sebesar Rp 6,85 triliun. Khusus untuk THR tunjangan kinerja dan THR pensiun, adalah kebijakan baru dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, gaji ke-13 sebesar Rp 5,24 triliun, tunjangan kinerja ke-13 sebesar Rp 5,79 triliun dan pensiun maupun tunjangan ke-13 sebesar Rp 6,85 triliun.

Lepas dari polemik yang menyertai kenaikan anggaran THR dan gaji ke-13, kebijakan pemerintah ini menarik ditilik dari dua dimensi, yakni ekonomi dan politik. Dari sisi ekonomi, pemerintah berharap pembayaran gaji ke-13 dan THR tahun ini bisa menyumbang sektor riil dan daya beli masyarakat. THR dan gaji yang akan diterima PNS secara beruntun dan dibelanjakan pada masa libur Lebaran bisa meningkatkan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Apalagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I 2018, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,95 persen.

Sebagai salah satu penyumbang utama PBD Indonesia, peningkatan konsumsi rumah tangga sangat menentukan. Oleh karena itu, pemerintah tentunya tidak menginginkan jika para PNS kemudian hanya menyimpan uang THR dan gaji ke-13 mereka di bank. Namun, jika uang THR dan gaji ke-13 hanya ditabung di bank, ‘sia-sialah’ upaya pemerintah mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari sektor konsumsi. Padahal, kebijakan ini sebagian dibiayai dari utang. Utang yang digunakan untuk belanja non-produktif.

Dari sisi politik, kebijakan pemerintah khususnya Jokowi adalah suatu kebijakan populis. Fenomena jamak pada tahun politik atau jelang pemilu dan pilpres, pejabat menelurkan kebijakan populis yang bisa langsung menyentuh kepentingan para calon pemilih. Ketika seorang PNS merasakan kebijakan populis pejawat bermanfaat dalam kehidupannya, bisa jadi pengaruh itu akan ‘dipromosikan’ kepada orang lain.

Sebagai incumbent yang sudah memastikan maju kembali pada Pilpres 2019, Jokowi dihantui oleh beragam permasalahan ekonomi. Yang paling mengkhawatirkan tentunya ancaman melambungnya inflasi yang berujung pada krisis daya beli masyarakat. Krisis daya beli bisa berdampak pada krisis elektoral bagi dirinya.

Tak heran, Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai kebijakan ini sebagai manuver Jokowi mengamankan suara sebagai petahana. Kebijakan ini, katanya, dikeluarkan di waktu yang tepat di saat ekonomi sedang tak begitu baik. Hal ini akan sedikit-banyak menambah simpati masyarakat kepada Jokowi. “Ini investasi elektoral, semacam menanam kebaikan di tahun politik sebagai upaya menarik simpati PNS, TNI, Polri karena kebijakan ini populis,” kata Adi beberapa waktu lalu.

Di pihak lain, elite politik Gerindra dan PKS langsung ‘menyerang’ dengan menilai Jokowi sebenarnya bukan bertujuan meningkatkan pendapatan PNS, melainkan sedang mempertahankan citra politis setahun jelang pilpres.

Pun begiu, tabiat petahana yang hendak maju dua periode dengan mencoba menarik simpati masyarakat (utamanya ASN) lewat THR guna kepentingan elektoral, bukan saja terjadi pada Jokowi. Pada 2008 silam, atau setahun jelang Pilpres 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun pernah menaikkan gaji PNS sampai 20 persen. Persentase kenaikan itu yang terbesar dalam sejarah bahkan sejak era Orde Baru.

Jika dilacak lebih jauh lagi, jejak politik pemberian THR juga pernah terjadi pada masa Orde Lama (Demokrasi Parlementer), tepatnya di era kabinet Soekiman Wirjosandjojo. Kabinet yang dilantik pada April 1951 tersebut memiliki program kerja yang salah satunya meningkatkan kesejahteraan pamong pradja, yang kini disebut Pegawai Negeri Sipil. Politikus yang berasal dari partai Masyumi ini sekaligus pencetus ide tunjangan hari raya (THR), pada tahun 1952.

THR ini awalnya hanya diberikan kepada para pamong pradja –sekarang dikenal dengan PNS (ASN). Pemberian ini ditujukan sebagai usaha mengambil hati mereka agar mendukung kabinet yang sedang berjalan. Memang aroma politis di balik pemberian THR sudah berlangsung sejak penguasa terdahulu, Presiden Jokowi dan SBY barangkali hanya pelanjut ide “populis” tersebut.

Asal-usul THR: Soekiman Wirjosandjojo, Sosok pencetus gagasan THR

Selain untuk menarik hati para aparatur negara, THR di masa Soekiman ini diharapkan agar mereka merasa bahwa pemerintah sudah memberikan pelayanan terbaik daripada kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Moh. Natsir. Ketika pertama kali diberikan, jumlahnya Rp125-200 (sekarang setara dengan Rp1,2-2 juta. Tak hanya sebatas itu, pemerintah juga memberikan tunjangan lain berupa bahan pokok seperti beras.

Namun, hal tersebut tampaknya membuat para buruh cemburu. Bagaimana tidak, mereka yang juga sudah bekerja keras untuk perusahaan swasta negara tidak mendapat perhatian yang sama dari pemerintah. Demo serta aksi mogok kerja yang ketika itu pernah terjadi ternyata membuat THR langgeng hingga kini dan diberlakukan untuk semua pekerja.

Kini, semua berpulang bagaimana para PNS, TNI, dan Polri menyikapi kebijakan Jokowi menaikkan ‘sedikit’ pendapatan mereka jelang Lebaran tahun ini. Di luar konteks politik, masyarakat non-PNS dan TNI-Polri pun berhak menuntut standar terbaik dalam pelayanan publik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here