Jelang Aksi Damai Jilid III, Jokowi Seyogianya Peka Bijaki Kasus Ahok

0
129

NUSANTARA.NEWS, JAKARTA – Aksi damai umat Islam jilid tiga akan digelar kembali selama 3 hari, yakni Sabtu 11 Februari 2017, Minggu 12 Februari 2017, dan Rabu 15 Februari 2017. Tanggal 15 Februari bertepatan dengan Hari H Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, di mana Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok ikut sebagai salah satu konstentan. Aksi ketiga ini diberi nama Aksi Bela Agama, Bela Ulama. Aksi pertama digelar tanggal 4 Nopember 2016 dan karena itu disebut aksi damai 411. Aksi kedua digelar 2 Desember 2016, disebut aksi super damai 212.

Segera muncul pertanyaan, mengapa masih muncul aksi serupa? Bukankah pada aksi super damai jilid dua, Presiden Jokowi hadir di tengah tengah massa aksi berdampingan dengan Habib Rizieq? Bukankah pula Ahok sudah diadili? Di mana masalah yang mebuat kedua kubu (Habib Rizieq dan Ahok) belum menemui titik temu?

Tarik Menarik Ahok

Rasanya sudah sangat clear, jelas dan tegas tuntutan umat yang disuarakan dalam aksi damai jilid satu dan dua. Dalam bahasa hukumnya, tangkap Ahok karena dituding menista agama Islam terkait Surat Almaida 51. Dalam bahasa politiknya, singkirkan Ahok dari kancah politik praktis Indonesia. Walau mungkin tidak dikatakan secara eksplisit, tetapi publik Indonesia, bahkan publik dunia diyakini juga clear, jelas dan tegas menangkap pesan umat Islam yang disampaikan melakui aksi damai jilid satu dan dua yang dihadiri jutaan umat Islam yang memenuhi hampir seluruh ruas jalan penting di ring satu Ibukota Negara Jakarta.

Aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memang sudah menjalankan proses hukum terhadap Ahok. Oleh sebab itu, seharusnya sudah meredakan ketegangan yang ada. Amarah umat Islam yang saat ini praktis di bawah komando Habib Rizieq seharusnya sudah reda tanpa perlu lagi menggelar aksi damai jilid III.

Masalahnya terletak di sini. Kuat diduga, pengadilan terhadap Ahok cenderung ditafsirkan ecek ecek. Karena itu kelompok anti-Ahok terus menerus mengawal jalannya sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok.

Isu yang diusung dalam aksi damai jilid tiga nanti juga tidak berubah dari aksi dama jilid satu dan dua. Ada tiga agenda, yakni  aksi damai tanggal 11 Februari 2017 massa FPI akan turun ke jalan,  Umat Islam siap banjiri Sudirman-Thamrin dengan tuntutan menegakkan Surah Al- Maidah Ayat 51. Umat akan membentangkan spanduk besar bertuliskan: “Umat Muslim Wajib Memilih Pemimpin Muslim  dan Umat Muslim Hatam Memilih Pemimpin Non Muslim (Kafir)”.

Tanggal 12 Februari 2017, umat Islam wajib hadir sholat subuh gabungan di Masjid Istiqlal, direncakanan dihadiri 12.000 pengkhatam Al-Qur’an. Pada hari itu juga para pengkhatam Al-Qur’an mengkhatamkan dari juz 1 – juz 30.

Tanggal 15 Februari 2017, bersamaan dengan Hari H Pilkada DKI Jakarta, umat Islam wajib Sholat Subuh di Masjid & Mushola.

Kubu Ahok berhak mengatakan, bahwa aksi mengawal sidang dan aksi jilid tiga nanti berada di luar nalar, mengingat kasusnya sudah masuk pengadilan. Kubu Ahok juga berhak mengatakan bahwa, aneka macam aksi umat Islam dilandaskan pada hal hal yang bersifat subjektif terkait latar belakang suku dan agama Ahok.

Tetapi fakta berbicara bahwa, kasus yang bermula dari dugaan penistaan agama ini, sudah bergulir sedemikian rupa, dan berkembang menjadi kasus politik yang melibatkan massa. Pada titik ini masalahnya menjadi tidak lagi sesederhana yang dibayangkan.  Sebab kasus politik yang melibatkan massa merupakan gejala psikologis yang muncul karena adanya suatu rangsangan (stimuli).

Dalam hal ini terdapat kontak stimulus yang sangat kuat dan kompleks antara individu dan publik di mana terjadi proses pemberian rangsangan yang menyebabkan terjadinya penyeberangan keyakinan individu menjadi keyakinan publik. Dalam perspektif ini, betapapun Habib Rizieq ditangkap dan dijebloskan ke penjara, tidak ada jaminan publik akan diam dan menyudahi tuntutan.

Kehadiran Negara

Rencana membentangkan spanduk besar bertuliskan: “Umat Muslim Wajib Memilih Pemimpin Muslim  dan Umat Muslim Hatam Memilih Pemimpin Non Muslim (Kafir)”, memperlihatkan bahwa umat tindak menginginkan Ahok memenangi Pilgub DKI Jakarta.  Kita bisa saja mengatakan, bahwa keinginan itu tidak rasional mengingat pilkada merupakan proses rekrutmen politik berdasarkan demokrasi. Tetapi massa yang sudah terbentuk dengan satu pemahaman, bisa berbicara sebaliknya.

Kasus yang semula sekadar penistaan agama yang bisa diselesaikan seperti kasus Arsewendo Atmowiloto, tetapi karena berkembang menjadi kasus politik yang melibatkan massa, menjadi tidak mudah diselesaikan.

Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada aksi jilkid tiga nanti. Jika publik percaya dengan hasil polling yang dipublikasikan oleh sejumlah lembaga survey, di mana Ahok unggul, maka tidak tertutup kemungkinan ada provokator yang masuk mengintervensi dengan melakukan aksi menggagalkan kemenangan Ahok. Singkat kata apa pun bisa terjadi.

Karena itu aksi jilid tiga nanti seyogianya diantispisi.  Argumen bahwa kasus Ahok sedang dalam proses hukum, dan tinggal menungggu hasilnya, sekali lagi rasanya tidak cukup sebagai alasan untuk membiarkan aksi umat jilid tiga berjalan apa adanya, mengingat kemungkinan risiko yang akan ditimbulkannya bisa terkait dengan keutuhan negara NKRI yang justru ingin diperjuangkan, atau akibat akibat yang merugikan lainya.

Negara melalui kepala negar seyogianya “turun tangan” berkomunikasi dan membijaki persoalan yang diyakini tidak bisa diselesaikan oleh para pihak. Kasus Lapindo yang selama delapan tahun tak kunjung selesai, ternyata bisa diselesaikan oleh Jokowi hanya dalam satu kunjungan singkat. Itu bisa terjadi, karena Jokowi peka dan dapat merasakan suara batin korban.

Dalam kasus penistaan agama ini, kita juga berharap, Presiden Jokowi peka dan bijak berkomunikasi dan mengambil sikap. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here