Jelang Sidang Kasus e-KTP, Sejumlah Parpol Ketar-Ketir

0
219

Nusantara.news, Jakarta – Kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) terindikasi menyeret nama-nama anggota dewan yang duduk di komisi II periode 2009-2014 lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa puluhan mantan dan anggota dewan, termasuk sejumlah pentolan partai politik, dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku akan ada kejutan nama-nama orang besar dalam dakwaan nantinya.

“Mudah-mudahan tidak ada guncangan politik. Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya disebut di sana,” ujar Agus.

Tak pelak, bergulirnya pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ke persidangan yang akan digelar Kamis mendatang, membuat resah sejumlah partai politik.

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyay menegaskan, partainya tidak akan melindungi kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi, termasuk korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Hal tersebut terkait ada nama-nama kader Partai Golkar yang sudah bolak-balik jadi saksi kasus e-KTP di KPK, di antaranya Setya Novanto, ketua Partai Golkar sekaligus ketua DPR.

“Saya sebagai Ketua Koordinator bidang Polhukam Partai Golkar menyatakan, Golkar konsisten mendukung pemberantasan korupsi. Golkar tak akan melindungi siapapun kadernya yang terlibat korupsi,” kata Yorrys kemarin, Senin (6/3/2017).

Namun demikian, Yorrys, tak menampik ada keresahan di internal partai karena adanya sejumlah nama yang belakangan disebut-sebut terlibat daam perkara tersebut.

“Secara manusiawi, saya pikir begini, apapun kalau sudah terekspos oleh KPK secara psikologis enggak ada orang (yang tidak resah). Pasti kan,” ujar Yorrys.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mendukung upaya KPK menyelesaikan kasus korupsi megaproyek tersebut.

“Kita dukung KPK berantas sampai tuntas. Itu kasus besar, kita mendukung penuh agar ini dituntaskan,” ungkap Zulkifli di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Zulkifli mengatakan sudah memanggil dan mengklarifikasi kadernya soal kasus e-KTP ini. Namun Dia tak menyebut nama-nama anggota Fraksi PAN yang sudah dimintai klarifikasi internal.

“Sudah dipanggil. Makanya kita dukung KPK sampai tuntas ke akar-akarnya. Kita serahkan saja sama KPK. Jadi KPK jangan pilih-pilih, dong. Tuntaskan,” tegas Ketua MPR itu.

Sementara itu, Ketua Umum (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy membantah keterlibatan kader PPP di DPR-RI dalam kasus e-KTP.

“Yang bersangkutan katakan sama sekali tidak tahu-menahu karena nama-nama yang beredar itu lebih merupakan daftar absen Komisi II bukan soal siapa terlibat atau tidak terlibat dalam proyek e-KTP,” terang Romi.

Senada dengan PPP, PKS meyakini bahwa dua anggota fraksi mereka di Komisi II saat itu tidak terlibat ataupun menerima uang proyek e-KTP.

Hal tersebut disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Sohibul Iman kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Sohibul menyatakan, PKS telah mengkonfirmasi kepada GS dan AP, dua mantan anggota dewan yang duduk di Komisi II periode lalu. ”Mereka menyatakan tidak menerima apapun dari proyek itu,” katanya.

Lantas bagaimana dengan dugaan keterlibatan dua kader PDIP yang namanya disebut-sebut yakni Ganjar Pranowo yang kini Gubernur Jawa Tengah dan Yasonna Laoly, Menkham? Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Ketua Umum PDIP, Megawati.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dari pihak eksekutif, yakni mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sekaligus pejabat pembuat komitmen, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemdagri, Irman.

Uang sebesar 2 trilyun lebih memang mustahil hanya menjerat dua orang seperti yang kini menjadi tersangka. Bahkan saat ini terdengar isu syukuran bagi-bagi uang proyek e-KTP tersebut. Kita harapkan ada titik terang saat persidangan tanggal 9 maret nanti.

Akankah KPK bisa menegakkan keadilan dengan menciduk semua koruptor yang jelas terlibat. Jangan sampai ada isu lagi ada nama besar yang selalu dapat jatah setiap proyek tetapi dibiarkan bebas. Jangan sampai ada perlindungan dari pemerintah kepada mereka yang terlibat, meskipun sekelas gubernur, menteri, atau pejabat tinggi lainnya.

Hukum tidak boleh tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tidak pula memilah-milah orang. Apakah KPK berani? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here