Jenderal Nonjob Mencari Job 

0
318

MENCARIKAN jabatan untuk jenderal tak berjabatan, itulah topik diskusi paling hangat tentang TNI sejak sepekan terakhir. Ada ratusan perwira berbintang dan perwira menengah senior berpangkat kolonel yang menganggur lantaran tak tertampung dalam jabatan struktural yang ada di organisasi TNI.

Saat ini ada kelebihan “pasokan” jenderal sebanyak 150 orang, dan 500 orang untuk kolonel. “Tadinya lebih dari itu, tapi karena ada pengembangan jabatan, jumlahnya berkurang,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi, di Mabes TNI, 6 Februari kemarin.

Menurut Kapuspen TNI, surplus jenderal ini disebabkan oleh penambahan masa pensiun TNI di tingkat perwira tinggi dari 55 tahun menjadi 58 tahun. Hal ini diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Perwira yang mestinya habis masa dinas aktifnya tahun ini, mundur masa pensiunnya tiga tahun ke depan. Setelah berlaku selama 15 tahun, tentu saja terjadi pembengkakan jumlah perwira tinggi, sementara ruang jabatan tidak bertambah.

Tetapi, dalam piramida organisasi, hal itu sebenarnya wajar belaka. Sebab semakin ke atas, struktur organisasi tentunya semakin mengerucut, dan menyisakan satu orang saja di level tertinggi. Padahal, Akademi TNI tiap tahun melahirkan hampir 500-an perwira muda, yang tentu akan mengikuti seleksi alamiah dan organisasional dalam mobilitas vertikal karir dan pangkatnya.

Tahun 2018 saja, ada 446 perwira remaja yang dihasilkan oleh Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut dan Akademi Angkatan Udara. Mereka diproyeksikan kelak akan menjadi pimpinan di TNI, namun tentu tidak semuanya bernasib mujur. Para perwira remaja itu, jika menempuh semua prosedur pembinaan karir yang berlaku di TNI, setidaknya akan meraih pangkat kolonel. Setelah itu, kalau “garis tangan”-nya baik, dia bisa meraih bintang. Namun, untuk mencapai bintang itu, biasanya tak cukup bermodalkan “garis tangan”, tapi adakalanya juga memerlukan “campur tangan”.

Ini problem klasik memang, namun tak ada yang luar biasa dalam masalah tersebut.

Meski demikian, dikatakan Kapuspen, TNI akan melakukan restrukturisasi. Selain menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan serta berbagai tantangannya, juga untuk menyelesaikan tumpukan perwira tinggi dan kolonel yang tidak mendapatkan jabatan struktural di organisasi tentara itu.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memang sudah menyusun usulan mengenai sejumlah pos baru yang akan diisi oleh pati TNI dengan pangkat yang lebih tinggi satu tingkat dari yang ada saat ini. Kabarnya, Kepala Badan Intelijen Strategis (Ka Bais) TNI yang semula ditempati oleh pati bintang dua, nanti akan dijabat oleh pati dengan tiga bintang. Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) yang tadinya dijabat oleh marsekal muda, nanti akan disandang oleh marsekal madya.

Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Kapushidrosal) yang juga akan dinaikkan menjadi pati bintang tiga. Beberapa asisten di Kostrad juga akan naik pangkat menjadi brigjen. Demikian pula sejumlah komando resor militer (korem) tipe B akan dinaikkan statusnya menjadi tipe A, sehingga jabatan danrem bisa ditempati oleh brigjen.

Restrukturisasi ini, dari sisi praktis, bisa menjadi solusi untuk menampung ratusan pati TNI yang tak mendapatkan jabatan struktural.

Sejauh menyangkut jabatan struktural di internal TNI, tak perlu dipersoalkan. TNI tentu perlu pertimbangan matang berdasarkan proyeksi tantangan yang akan dihadapi. Restrukturisasi dan reorganisasi soal biasa bagi TNI.

Namun, ada yang perlu diberi catatan. Pertama, soal momentum. Soal ini berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, 29 Januari kemarin. Presiden mengatakan, akan ada penambahan jabatan untuk perwira tinggi TNI sebanyak 60 posisi. “Bisa diisi dari kolonel untuk naik ke jabatan bintang. Jadi ada 60 jabatan bintang baik satu, dua, tiga,” kata Presiden waktu itu.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bergerak cepat menindaklanjuti pernyataan Presiden. Tetapi, menurut Panglima, restrukturisasi ini untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.

Tetapi, muncul pertanyaan, kalau memang sudah ada dari 2016 dan bahkan dari 2010, mengapa baru sekarang akan diterapkan? Di tahun politik ini, itu bisa ditafsirkan sebagai upaya calon presiden petahana untuk mengambil hati TNI. Jika gayung itu disambut TNI, tentara bisa pula dinilai sudah bermain politik –wilayah yang sejak reformasi ini dinyatakan haram dimasuki militer.

Kedua, soal penempatan perwira tinggi TNI di sejumlah kementerian dan lembaga. Panglima TNI Hadi Tjahjanto menginginkan perubahan pasal 47 UU TNI, agar pati dan pamen yang nonjob bisa ditempatkan di kementerian dan lembaga.

Pasal 47 UU tersebut hanya membolehkan ditegaskan anggota TNI menduduki suatu jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, kecuali untuk jabatan di kantor Kemenko Polkam, pertahanan negara, intelijen negara, sandi negara, Lemhannas, Dewan Pertahanan Nasional, SAR nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung.

Kalau UU itu direvisi, TNI akan masuk wilayah kontroversi baru  –sejumlah penggiat demokrasi menyebutnya dengan istilah “mengkhianati reformasi TNI.

Kita menyayangkan jika TNI terjebak lagi ke dalam wilayah itu, setelah dua dekade berhasil menjaga reputasinya bersih dari kontroversi politik. Itulah yang membuatnya mendapat simpati publik.

Kita memaklumi bahwa tak mudah bagi pimpinan TNI untuk memelihara posisi netral itu. Selain harus pandai-pandai menghindari ranjau-ranjau godaan politik yang adakalanya tidak terlihat, juga karena pengalaman netralitas itu baru terbangun 20 tahun terakhir.

Selama 32 tahun di masa Orde Baru, TNI (waktu itu ABRI) mempunyai Dwifungsi ABRI, yakni fungsi pertahanan-keamanan dan fungsi sosial politik, sekaligus ABRI sebagai stabilisator  dan dinamisator. Bahkan para pimpinan TNI saat ini adalah lulusan AKABRI di masa itu, ketika TNI masih dalam posisi yang serba primus interpares. Artinya, di masa mereka masih perwira muda, mereka masih merasakan TNI sebagai kekuatan politik yang amat determinan di negeri ini. Meski begitu, toh mereka berhasil tetap tegak di tengah. Inilah yang harus diberi apresiasi.

Prestasi inilah yang seyogianya dipelihara. Tanggungjawab memelihara prestasi itu tidak saja terletak di pundak pimpinan TNI, tetapi juga pemimpin politik sipil lainnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here