Jenuh Partai, Idealisme PSI Ditanggapi Sepi

0
297

Nusantara.news, Jakarta – Dua di antara  14 partai politik yang lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah partai yang menyuarakan idealisme dengan jargon perubahan.  Kedua partai itu adalah Partai Garuda dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI bahkan cukup ekstrim. Sebanyak 9 orang pengusur pusat, semuanya harus berusia di bawah usia 45 tahun, dan tidak boleh mengejar jabatan poilitik. Sangat jelas bedanya dengan (setidaknya) 10 partai lama yang pengurusnya berlomba saling rebut jabatan politik sampai publik jenuh bahkan muak. Pertanyaannya, mengapa idealisme yang disuarakan PSI tidak disambut antusias oleh publik? Mengapa tidak ada suatu yang wah? Apakah karena publik sudah jenuh dan sudah tidak percaya pada partai politik, atau alam bawah sadar publik lebih meyakini bahwa idelisme itu hanya dijadikan strategi merebut simpati publik, dan setelah itu luntur dan bergabung dengan arus pragmatisme dan ikut saling sikut antara sesama seperti partai-partai lain?

Idealisme PSI

Sangat optimistik semangat partai baru terutama PSI. Mereka begitu menggebu-gebu.  Betapa tidak. Mereka memosisikan diri sebagai antitesa partai lama.  Pada bagian pendahuluan visi misi PSI ditulis, partai politik adalah instrumen untuk mengorganisasikan kekuasaan rakyat yang sangat beragam sehingga menjadi kekuatan efektif. Menurut konstitusi, partai politik merupakan institusi utama bagi rekrutmen kepemimpinan di daerah dan pusat, baik di eksekutif maupun legislatif. Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR/DPRD, semuanya dinominasikan oleh partai. Hampir tidak ada gubernur, bupati, walikota tanpa nominasi partai. Partai paling bertanggung jawab atas kualitas kepemimpinan dan keberlangsungan demokrasi di negeri ini.

Tetapi pada bagian selanjutnya mereka mengecam parpol lama. Ditulis, setelah 15 tahun proses demokrasi berjalan, partai-partai yang ada kurang efektif dalam menjalankan amanat konstitusi. Warga semakin kecewa dan semakin apatis pada partai politik. Bukti dari kekecewaan itu adalah rendahnya kepercayaan (trust) mereka pada partai politik, seperti tercermin dari berbagai hasil survei belakangan ini. Upaya pembenahan yang dilakukan beberapa partai politik untuk merespon sikap apatisme itu tampaknya belum berhasil.

Di bagian lain ditulis, partai-partai lama dan baru secara umum mengandalkan seorang tokoh tunggal atau segelintir elite. Partai seperti milik keluarga. Rekrutmen kader dan pemimpin partai sangat bertumpu pada preferensi tokoh tunggal tersebut. Partai kurang mau terbuka dalam rekrutmen putra-putri terbaik bangsa. Tidak mengherankan kalau hasil rekrutmennya kemudian kurang memenuhi harapan.

Solusinya menurut mereka adalah, harus ada terobosan dari situasi ini. Di satu sisi, partai-partai yang ada memerlukan dorongan yang kuat untuk memperbaiki organisasi maupun kinerjanya. Di sisi lain, kita memerlukan partai politik baru dengan visi, misi, program, manajemen, dan strategi yang berbeda dari kecenderungan partai-partai yang ada sekarang. Partai baru ini harus mampu menjawab aspirasi generasi baru yang dalam 10 atau 20 tahun ke depan akan menentukan politik dan kepemimpinan Indonesia. Partai baru ini juga harus menjadi contoh bahwa menjadi partai yang sukses haruslah dengan meninggalkan kebiasaan yang selama ini menjadi praktik umum di partai-partai yang sudah ada.

PSI lahir untuk merespon kecenderungan perubahan sosial-politik generasi baru tersebut. Secara sadar, PSI dibentuk dengan tidak bersandar pada satu tokoh sentral.

Kepemimpinan PSI bertumpu pada prinsip kepemimpinan demokratis yang realistik, yakni poliarki atau kepemimpinan oleh banyak orang. Ketua partai tidak diberi insentif untuk menjadi pemimpin nasional demi menghindari politisasi partai untuk kepentingan sang pemimpin sendiri.

Yang didorong untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat di DPR/DPRD adalah siapa saja yang memenuhi kriteria kepemimpinan, bukan pucuk pimpinan partai di pusat maupun daerah. PSI dan pengurusnya hanya melahirkan dan mengorganisir pemimpin-pemimpin tersebut untuk menjawab harapan generasi politik baru.

Perjuangan PSI dilandasi empat nilai dasar yang menjadi karakter khas PSI yaitu kebajikan, keragaman, keterbukaan, dan meritokrasi.

Bukan hanya itu, PSI juga meluncurkan program penggalangan dana publik yang diberi nama “Donasi Solidaritas.”

“Selama ini, partai politik hidup dari uang satu atau beberapa orang saja. Kondisi ini membuat partai tidak independen, hanya melayani kepentingan penyandang dananya,” kata Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie Grace seperti dilansir media online.  Dana  yang terkumpul, akan digunakan untuk membiayai operasional partai, termasuk membiayai para caleg PSI yang akan bertarung di Pemilu 2019.

Partai Garuda juga mengklaim diri sebagai partai sekelompok anak muda. Partai Garuda yang juga mengusung isu perubahan, menurut ketua umumnya Ahmad Ridha Sabana, anak muda ingin berkontribusi lebih besar dalam pembangunan. “Kami hanya ingin berikan wadah seluruh anak bangsa,” ujar Ahmad.

Namun, Partai Garuda tidak menggebu-gebu seperti PSI. “Gerakan kami silent. Kami tidak ingin gembar gembor,” ujar Ahmad.

Empat misi Partai Garuda memang dituliskan dalam bahasa yang umum. Pertama, terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; kedua, terwujudnya masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera serta berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai tanah air dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mewujudkan masyarakat kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hukum yang berlaku, dan keempat,  mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

Larut Dalam Sistem

Idealisme yang mendasari pendirian dan operasional PSI sangat patut memperoleh apresiasi. Dengan idalisme seperti itu, PSI tampil menjadi partai yang lain dari yang lain.  Dengan idealisme seperti maka potensinya menjadi partai alternatif sangat besar.  PSI berpotensi menjadi partai alternatif karena tidak seikit atau malah sangat banyak orang yang jenuh dan bahkan muak dengan prilaku para politisi partai politik, yang cedenrung menjadikan parpol sebagai alat meraih kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri dan atau kelompok, bukan untuk kepentingan rakyat.

Cukup banyak keputusan parpol yang menjadi sorotan publik. Sebut misalnya pembentukan Pansus KPK, atau rekomendasi pansus terhadap KPK di mana DPR seolah-olah bersih, padahal tidak sedikit anggota DPR yang berurusan dengan KPK.  Dalam dugaan korupsi kasus e-KTP, mungkin akan cukup banyak lagi anggota DPR yang akan menjadi pesakitan. Yang masih hangat dalam sorotan publik adalah terkait revisi UU MD3, di mana DPR disorot tajam karena membentengi diri dari panggilan aparat penegak hukum dan anti-kirik.

Bukan satu dua partai saja yang bersikap seperti itu, tetapi bisa dikatakan semua partai. Oleh sebab itu, idealisme PSI sesungguhnya menjadi semacam katarsis bagi masyarakat.

Dalam perspektif ini menjadi menarik dipertanyakan, mengapa publik tidak menyambut antusias kehadiran PSI? Selain itu mengapa partai-partai politik lama tidak merasa tersinggung  dengan sikap kritis PSI? Sebagai pesaing, apakah partai politik tidak khawatir PSI yang membidik generasi millenial yang jumlahnya mencapai 35 persen dari jumlah penduduk Indonesia? Belum lagi kaum golput yang pada pemilu legislatif 2014 jumlahnya mencapai 24,89  persen. Antara golput dan millenial memang adakalanya beririsan, tetapi adakalanya merupakan kelompok masyarakat yang berbeda. Millenial cenderung ditafsirkan dalam persfektif gaya hidup, sedang golput ditafsirkan sebagai kelompok masyarakat yang sangat terbelakang, orang yang sangat sibuk, dan orang yang tidak yakin partai politik bisa menghela perubahan, dan oleh sebab itu cocok dengan idelisme PSI.

Tapi mengapa publik tidak antusias menyambut kehadiran PSI dengan idealismenya. Apakah karena publik sudah jenuh dan muak dengan yang namanya partai politik? Atau partai politik lama dan juga publik lebih yakin bahwa idealisme yang diusung PSI tidak lebih sekadar strategi meraih simpati publik dan setelah itu lebur dalam iklim pragmatisme seperti partai-partai lama?

Memang adalah tidak pada tempatnya memvonis idealisme yang dikembangkan PSI sebagai strategi meraih simpati publik. Tetapi, tidak ada juga jaminan bahwa idealisme PSI akan terus bertahan ketika kekuasaan sudah dalam genggaman. Tidak dapat dipungkiri, semua partai pada awalnya sangat kental dengan hal-hal yang sangat idealis. Tetapi setelah masuk dalam sistem, ceritanya berkembang menjadi sangat berbeda.

Fakta menunjukkan bahwa para mantan aktivis mahasiswa yang pada masanya idealis dan radikal, setelah masuk partai, lebur dengan prilaku koleganya. Idealime yang semula menjadi nilai jual, hilang entah kemana.

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tampaknya karena cara berfikir politisi secara alamiah sesuai dengan pemikiran Niccolò Machiavelli yang dituding mengajarkan kejahatan dalam politik. Dalam “The Prince” Machiavelli menulis bahwa, politik dan etika merupakan dua hal yang berbeda dan terpisah. “Fenomena sosial politik tanpa merujuk pada sumber-sumber etis ataupun hukum adalah pendekatan pertama yang bersifat murni scientific terhadap politik,” kata Machiavelli.

Politik, kata Machiavelli lagi, hanya berkaitan dengan satu hal semata, yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal lainnya, seperti agama dan moralitas, yang selama ini dikaitkan dengan politik, sesungguhnya tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan politik. Keahlian yang dibutuhkan untuk mendapat dan melestarikan kekuasaan adalah perhitungan. Seorang politikus mengetahui dengan benar apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikatakan dalam setiap situasi.

Tidak adanya antusiasme publik terhadap idealisme yang disuarakan PSI, tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi  pengurusnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here