Jerat Hukum Parpol Korup

0
180

Nusantara.news, Jakarta – Berdasarkan hasil survei Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2017, parpol dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan dua lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling rendah terkait dengan agenda pemberantasan korupsi. Rendahnya kepercayaan publik terhadap parpol dan legislatif lantaran banyak pelaku korupsi berasal dari kedua lembaga itu.

Sampai Juni 2017, dari semua koruptor yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 32% ialah aktor politik. Ada 78 kepala daerah dan 134 anggota legislatif pusat dan daerah. Termasuk di dalamnya korupsi yang membelit beberapa ketua partai politik (teranyar adalah Setya Novanto). Mayoritas kasusnya suap, jual beli jabatan, dan mark up.

Skandal Century, Hambalang, impor daging sapi, hingga e-KTP, adalah sedikit contoh tindak korupsi yang diduga melibatkan partai politik. Karena itu, jelas korupsi tak hanya dilakukan oleh orang per orang, tetapi sudah melibatkan lembaga (korporasi/partai politik).

Dalam kasus korupsi e-KTP, misalnya, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, telah dijatuhi hukuman. Di surat dakwaan keduanya yang dibacakan oleh Jaksa KPK dalam sidang perdana perkara KTP elektronik (9/3/2017), menyebut partai-partai politik menerima aliran uang hasil korupsi. Pada halaman 13 dan 72, disebut partai Golkar menerima uang Rp150 miliar, partai Demokrat menerima Rp150 miliar, partai PDI Perjuangan menerima Rp80 miliar, dan partai-partai lainnya sejumlah Rp80 miliar.

Pun begitu, sampai saat ini partai politik belum terjamah hukum, sekalipun dari jajaran elite partainya terlibat korupsi. Parpol belum dapat “digebuk” karena regulasi yang berlaku saat ini tidak ada yang mengatur secara khusus tentang ancaman sanksi untuk partai politik sebagai dampak dari perilaku koruptif kadernya. UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta undang-undang perubahannya, UU No 2 Tahun 2011, memang tidak memuat ketentuan yang spesifik mengatur ancaman sanksi terhadap partai politik terkait kasus korupsi kadernya.

Lalu apakah korupsi partai politik bisa dijerat pidana melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Pidana Korporasi? “Tentang parpol, seperti disampaikan, kualifikasinya masuk korporasi atau tidak? Ini tergantung penafsiran penyidik di ujung, dalam mengkualifikasi korporasi atau tidak. Karena di dalam ketentuan hukum lain, yang berwenang bisa bubarkan parpol atau tidak, kompetensi Mahkamah Konstitusi (MK), bukan absolut dari pengadilan,” kata juru bicara MA Suhad, beberapa waktu lalu.

Suhadi, juru bicara MA

Sulitnya menjerat parpol yang melakukan kejahatan korupsi, diakui oleh pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, kalau dilihat dari perspektif hukum pidana, ini terkait dengan kejahatan korporasi. Jika korporasi tersebut terbukti melakukan kejahatan, yang dijatuhi pidana adalah pimpinannya. Korporasinya tidak otomatis bubar. Begitu juga halnya jika parpol terbukti melakukan korupsi, yang dijatuhi hukuman adalah pimpinannya, sedangkan partainya sendiri tidak otomatis bubar.

Sebab, sambung Yusril, yang berwenang memutus parpol bubar atau tidak bukanlah pengadilan negeri sampai MA dalam perkara pidana, tetapi MK dalam perkara tersendiri, yakni perkara pembubaran parpol. MK hanya dapat menyidangkan perkara pembubaran parpol jika ada permohonan yang diajukan pemerintah.

“Karena itu, apakah mungkin pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini akan berinisiatif mengajukan permohonan pembubaran parpol, termasuk membubarkan partainya sendiri, PDIP, yang disebut terdakwa Irman turut menikmati uang suap perkara e-KTP? Secara politik, boleh dikatakan mustahil ada presiden dari suatu partai akan mengajukan perkara pembubaran partainya sendiri ke MK. Maka sulit untuk membekukan parpol yang terlibat korupsi. Kecuali bila parpol bisa dianalogikan sebagai korporasi, maka bisa dibekukan karena pelanggaran pidana,’’ terang Yusril.

Harus Ada Terobosan Hukum

Publik tentu berharap, pengusutan kasus korupsi tak sebatas menyeret aktor politik, tetapi juga menyasar kelembagaan partai politik sebagai badan hukum. Hal ini selain sebagai bentuk pertanggungjawaban partai, juga memberi efek jera pada para politisi agar tak mudah ‘bermain api’ dengan laku durjana tersebut.

Oleh karena itu, perlu langkah berbeda untuk memperbaiki kondisi ini. Dengan mengikuti alur pikir pada pidana korporasi, partai politik seharusnya juga dapat dijerat pidana korupsi apabila pengurus atau kader partai politik melakukan korupsi atas perintah atau sepengetahuan partai politik dan hasil korupsi itu dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik.

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir, berpendapat parpol yang menerima dana dari tindak pidana korupsi termasuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi seharusnya dapat dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Sedangkan pengertian “Korporasi” dalam UU Tipikor adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menurut Muzakkir, jika dilihat sebagai subjek hukum, parpol dan korporasi memiliki kesamaan, meskipun juga memiliki perbedaan dalam orientasi. Korporasi secara umum berorientasi bisnis, sementara parpol berorientasi mengusung kepentingan politik.

Selanjutnya, kata dia, apabila keduanya dapat disamakan, maka parpol yang terlibat kasus korupsi seperti halnya korporasi dapat dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Senada dengan Muzakkir, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan juga mengatakan, parpol bisa dijerat kejahatan korporasi dan dibubarkan jika terbukti korupsi. “Untuk menghukum partai politik harus ada keberanian KPK. Mendakwa mereka yang terlibat kejahatan korporasi. Partai itu korporasi, terorganisir,” katanya.

Namun sayangnya, selama ini KPK belum pernah menjerat korupsi parpol sebagai sebagai kejahatan korporasi. Padahal praktik korupsi parpol sering dikait-kaitkan oleh para tersangka/terdakwa di pengadilan. Di titik ini, keberanian KPK tentu diuji. Apalagi jelang pilkada 2018 dan pemilu 2019, indikasi dan potensi korupsi parpol akan semakin rawan dan itu patut dicurigai.

Namun demikian, jika tak dapat dijerat dengan pidana korporasi ataupun karena tak ada ketentuannya di dalam undang-undang tentang partai politik, maka alternatif lainnya undang-undang itu harus revisi. Berikan klausul yang mengatur penindakan hukum terhadap partai politik selaku lembaga, selain orang per orang.

Partai politik yang terbukti bersalah dapat dihukum bertingkat sesuai kadar kesalahannya. Misalnya, dicabut hak untuk memperoleh dana bantuan pemerintah, tidak berhak menggantikan anggotanya di parlemen yang diberhentikan karena korupsi, tidak boleh mengajukan calon dalam pemilihan umum, tidak boleh mengikuti pemilihan umum, atau bisa sampai pada pembubaran partai politik.

Langkah itu tentu tidak mudah dan pasti banyak pertentangan, utamanya dari pihak partai politik sendiri. Namun, terobosan harus dilakuknan guna memupus kebuntuan hukum. Sebab, dengan diberlakukannya aturan sanksi kelembagaan bagi partai politik yang korupsi, tidak saja memberi pembelajaran politik dan demokrasi yang sehat, tetapi juga membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa mendatang. Atau kita akan menyerah terhadap elite dan parpol korup?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here