Jerat Kembali Setnov, KPK Harus Belajar dari Kasus BG dan HP

0
87

Nusantara.news, Jakarta – Palu hakim tunggal Cepi Iskandar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah diketuk pertanda permohonan praperadilan Setya Novanto (Setnov) dikabulkan. Dengan begitu, status Setnov sebagai tersangka kasus megaproyek e-KTP dicabut atau dengan kata lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalah. Namun, bukan berarti kasusnya telah selesai, sebab putusan prapreadilan itu tak menggugurkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Artinya, lembaga antirasuah itu masih bisa menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka.

Hal itu didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan MA No. 4 Tahun 2016  yang intinya menyatakan bahwa KPK masih bisa menetapkan tersangka sepanjang memiliki sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Keyakinan publik bahwa KPK akan kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka telah diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum KPK Setiadi. “Dalam Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa apabila dalam penetapan tersangka itu dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru,” tegas Setiadi usai sidang praperadilan pekan lalu.

Selain itu, KPK juga kadung sesumbar memiliki ribuan alat bukti untuk menjerat Setnov. Juru bicara KPK, Febri Diansyah sempat mengklaim memiliki 6.000 bukti yang berasal dari 100 saksi. Karena itu, meskipun Hakim Cepi menganggap bukti yang diajukan KPK tidak cukup karena merupakan hasil pengembangan dari perkara Irman dan Sugiharto, bukan berarti KPK tak punya bukti-bukti lain untuk kembali menjerat Setnov. Logikanya, bila dua alat bukti KPK yang sebelumnya dijadikan dasar untuk menjerat Setnov digugurkan, berarti penyidik KPK masih memiliki 5 ribu lebih bukti lainnya.

Soal penetapan kembali tersangka yang digugurkan melalui praperadilan, pernah ditempuh KPK saat menghadapi mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dalam kasus korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi PDAM tahun anggaran 2006-2012.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ilham mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Dan, pada Selasa (12/5/2015), hakim tunggal Yuningtyas Upiek menyatakan penetapan tersangka Ilham tidak sah karena KPK dianggap tidak dapat membuktikan dua alat bukti yang cukup.

Beberapa pekan kemudian, penyidik KPK kembali menetapkan Ilham sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang baru. Selanjutnya, penyidik kembali menyita barang bukti yang baru. Ilham dijerat Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (29/2/2016) menjatuhkan Ilham vonis 4 tahun penjara.

 

KPK Belajar dari Kekalahan di Praperadilan

Meskipun KPK pernah sukses menjebloskan koruptor yang menang dalam praperadilan, namun KPK juga perlu berhati-hati dalam menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka. Jangan sampai begitu percaya diri akhirnya tersangka lolos dan KPK gigit jari.

Fakta tentang kekalahan KPK terjadi saat melawan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo (HP) terkait kasus rekomendasi keberatan pajak terhadap PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, pada 21 April 2014 lalu. Hadi yang berjuang sendiri tanpa didampingi pengacara bisa mengalahkan KPK.

Pada 26 Mei 2015, Hakim tunggal Haswandi yang juga Ketua PN Jaksel mengabulkan permohonan dan menggugurkan status tersangka HP. Saat itu, KPK mengajukan peninjauan kembali (PK), tapi akhirnya putusannya KPK tetap kalah.

Salah satu pertimbangan Hakim Haswandi mengabulkan permohonan HP karena penyelidik dan penyidik KPK yang menangani perkara Hadi bukan berasal dari kepolisian. Karena itu, proses penyelidikan, penyidikan, penyitaan, serta upaya hukum lain oleh KPK terhadap Hadi tidak sah.

Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran yang juga tim perumus UU KPK, Prof. Romli Atmasasmita menjelaskan soal penyidik dan penyekidik KPK berasaal dari Kepolisian sesuai pasal 43 dan 45 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan bahwa “Penyelidik dan penyidik KPK merupakan penyelidik dan penyidik yang diangkat dan diberhentikan KPK”

Menurutnya, pasal tersebut mengacu pada aturan KUHAP yang mengatur bahwa penyidik harus dari instansi Polri atau Kejaksaan. Yakni, dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu: “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pertimbangan lain Hakim Haswandi  mengabulkan gugatan praperadilan HP adalah perkara Hadi merupakan pidana administrasi. Jadi perbuatan Hadi tidak termasuk tindak pidana korupsi. Karena, sengketa pajak bukan wilayah Tipikor melainkan ranah Undang-undang perpajakan yang diadili di Pengadilan Perpajakan. Dalam kasus Hadi ini, KPK tampaknya kurang siap atau bahkan tidak memahami duduk perkaranya. Sehingga, HP bisa lolos tak tersentuh.

Kasus lain yang ditangani KPK namun akhirnya kalah di praperadilan adalah rekening gendut yang menyeret Komisaris Jendral (Komjen) Budi Gunawan (BG) saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Kasus itu berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan tahun 2010.

Pada 13 Januari 2015, KPK menetapkan BG sebagai tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor 03/01/01/2015 per tanggal 12 Januari 2015, dinyatakan bahwa BG diduga melakukan tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji dengan sangkaan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b Pasal 5 ayat 2 Pasal 12 dan atau Pasal 12 huruf d Jo Undang-Undang Nomor 20 dan Jo Pasal 5 ayat 1 ke-1 KUHP.

Untuk itu,  pada 19 Januari 2015 BG mendaftarkan gugatan prapperadilan ke PN Jakarta Selatan. Akhirnya, 16 Februari 2015, Ketua Majelis Hakim Sarpin Rizaldi memutus mengabulkan permohonan BG dan mencabut status tersangkanya.

Menanggapi kemenangan BG tersebut, Prof. Romli sempat membeberkan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017) bahwa itu semua akibat KPK tidak profesional.  Menurutnya, KPK hanya memiliki lima lembar kertas untuk menjerat BG.

Pasca putusan praperadilan, KPK melempem tanpa alasan yang jelas. BG yang sempat menjadi ajudan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri,  semula dicalonkan oleh presiden Jokowi sebagai Kapolri, kemudian menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Kasus BG kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung yang kemudian dilimpahkan lagi ke Bareskrim Polri. Hingga akhirnya pihak Bareskrim menetapkan case closed atau kasus ditutup.

Mengapa dalam kasus BG ini KPK tak menempuh langkah kasasi setelah kalah di PN Jaksel seperti saat melawan Hadi Poernomo? Mengapa pula KPK tak menerbitkan  sprindik baru seperti dilakukan saat menangani perkara Ilham Arief Sirajuddin?

Belum lagi pertanyaan itu terjawab, kini benak publik kembali dipenuhi pertanyaan akankah kasus Setnov yang masih menjabat Ketua DPR RI ini akan berakhir seperti kasus BG, Hadi Poernomoataukah Ilham Arief Sirajuddin? Semua berpulang pada keseriusan KPK menuntaskan kasus Setnov yang menjadi sorotan publik. Apalagi, KPK sudah sesumbar memiliki ribuan bukti untuk menjerat Setnov.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here