Jika Ingin Bermartabat, Parpol Wajib Adopsi Modul PCB KPK

0
61

Nusantara.news, Jakarta – Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi sejumlah partai politik (parpol).  Meski kunjungan itu dianggap oleh sebagian pihak sebagai tour politik untuk meredam Pansus Angket KPK DPR yang ingin melemahkan lembaga antirasuah, namun KPK bersikukuh bahwa tujuannya murni membantu mewujudkan partai berintegritas.

Keinginan untuk membantu mewujudkan parpol dan politikus berintegritas memang masuk dalam cakupan tugas KPK, yakni pencegahan. Hal itu diatur dalam pasal 6 huruf d dan pasal 13 UU No. 30/2002 tentang KPK.

KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo sebenarnya telah memulai langkah konkret membangun parpol berintegritas melalui peluncuran produk dan program “Politik Cerdas dan Berintegritas (PCB)” yang diluncurkan pada November 2016 lalu.

Produknya berupa modul tentang kode etik politikus dan partai politik, serta naskah tentang panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ideal di Indonesia. Naskah itu merupakan hasil kerjasama dengan LIPI yang dikaji melalui diskusi di antaranya bersama akademisi, pejabat daerah dan aktivis hukum di sejumlah daerah.

Melalui naskah kode etik politikus dan parpol, diharapkan lahir politikus dan parpol yang tidak tercela atau jauh dari praktik kotor korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, ada empat substansi yang wajib dipenuhi, yaitu pertama modul tentang kode etik politikus dan partai politik harus masuk ke dalam dan menjadi bagian penting dari Undang-undang tentang Parpol.

Kedua, modul tentang kode etik politikus dan partai politik harus menjadi salah satu persyaratan mutlak apabila negara ingin memberikan dana kepada partai politik yang berasal dari APBN;

Ketiga, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadikan modul tentang kode etik politikus dan partai politik sebagai bagian dari persyaratan mutlak bagi parpol yang mendaftarkan diri sebagai badan hukum;

Keempat, modul tentang kode etik politikus dan partai politik harus terinternalisasi di dalam jiwa, pikiran dan tindakan para politisi dan parpol.

Soal sanksi bagi politikus dan parpol yang melanggar, dibuat mahkamah etik internal dan eksternal. Bagi politikus yang melanggar etik, maka mahkamah bisa menjatuhkan sanksi, misalnya pemecatan. Sedangkan bagi parpol yang melanggar, maka akan diberi sanksi likuidasi (parpol bersangkutan dicoret dan tidak boleh ikut pemilu).

Dan terpenting adalah sanksi itu final dan mengikat sehingga tidak dapat diintervensi oleh pengadilan dan hukum.

Sedangkan  dalam naskah Panduan Mekanisme Seleksi dan Kaderisasi Parpol mencakup aturan bagaimana parpol menerapkan seleksi yang baku, transparan dan akuntabel serta mengimplementasikan standar kaderisasi secara umum. Dengan begitu, kader yang diajukan sebuah parpol untuk menduduki jabatan publik benar-benar kader yang memiliki kapasitas dan integritas.

Terlepas dari pro-kontra safari KPK ke sejumlah parpol, apabila naskah PCB itu benar-benar diadopsi oleh seluruh parpol, maka harapan masyarakkat terciptanya pemerintahan yang bersih kemungkinan besar bisa terwujud. Konsep parpol dan politikus berintegritas yang ditawarkan KPK itu diyakini dapat meminimamlisir prilaku korup kader partai baik yang menjabat di eksekutif maupun legislatif, sehingga tercipta kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Kini, KPK sudah meluncurkan program dan produk pencegahan berupa naskah atau modul PCB. KPK pun sudah berupaya menemui sejumlah elit parpol untuk menawarkan bantuan. Apakah konsep KPK akan diadopsi oleh parpol?

Jawabannya kembali kepada para politisi di parpol. Jika memang parpol memiliki semangat pemberantasan korupsi, tentu naskah KPK akan digunakan. Kini, publik menanti apa keputusan parpol. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here