Jika Polri tak Netral, Ini Skandal!

0
352

KAPOLSEK Pasirwangi Garut, AKP Sulman Azis, meralat pernyataannya tentang Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna yang memerintahkan seluruh kapolsek di wilayahnya untuk menggalang dukungan memenangkan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. “Saya sudah melakukan kesalahan, saya menyatakan bahwa Polri itu tidak netral di dalam Pilpres 2019 ini,” kata Sulman dalam jumpa wartawan di markas Polda Jawa Barat, Bandung, Senin (1 April 2019) kemarin.

Padahal baru sehari sebelumnya (31 Maret 2019), AKP Sulman bicara di kantor LBH Lokataru di Jakarta bahwa apa yang diralatnya itu benar-benar terjadi. Menurut pengakuan AKP Sulman waktu itu, Kapolres pernah menggelar rapat dengan para kapolsek di wilayahnya. Dalam rapat itu, Kapolres memerintahkan pendataan dukungan masyarakat kepada masing-masing calon presiden-wakil presiden.  Rapat itu, ujar Sulman, terjadi pada bulan Februari lalu. Para kapolsek diancam akan dimutasikan jika pasangan nomor urut  01 kalah di wilayahnya.

Dia bahkan menambahi dengan bumbu kalimat dramatik: “Saya ini sudah 27 tahun menjadi polisi dan sudah bertugas di mana-mana, tapi baru di Pilpres 2019 ini ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon,” kata Sulman.

Cerita itu yang kemarin dibatalkan Sulman.

Selesaikah masalahnya? Secara formal, tentu sudah. Karena si empunya cerita menarik ceritanya. Tetapi, jika kita menginginkan penyelesaian yang substansial dan menyeluruh, kita mendukun Polri meneruskan kasus ini. Namun, tidak hanya sekadar melakukan pendalaman dari sisi kode etik, tapi membongkar tuntas kasus ini.

Mengapa? Untuk kepentingan Polri sendiri secara institusional. Belakangan banyak sekali desas-desus tentang ketidaknetralan Polri dalam Pemilu. Desas-desus itu tentu merugikan korps bhayangkara. Polri adalah institusi penting dalam negara ini. Lembaga ini harus berjalan sebagaimana mestinya, agar kewajiban negara dalam penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas serta perlindungan masyarakat bisa terlaksana sempurna. Oleh karena itu dia harus dibersihkan dari aneka rupa desas-desus yang dapat menggerus kepercayaan publik.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sendiri menegaskan pentingnya kepercayaan publik itu. “Tonjolkan informasi positif Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujar Tito dalam Konsolidasi Divisi Humas Polri, Senin, 17 Desember 2018.

Kita sependapat. Tugas-tugas kepolisian tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila tidak mendapatkan dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat itu hanya bisa datang dari adanya kepercayaan.

Nah, kasus AKP Sulman ini mesti menjadi momentum untuk menyelesaikan desas-desus merugikan itu. Sebab, harus diakui, Polri punya catatan tersendiri tentang ini. Orang mungkin masih ingat, dalam Pemilu Presiden 2004, Kapolwil Banyumas Kombes Pol A.A. Mapparessa terbukti menggalang dukungan untuk pemenangan Capres Megawati.

Dalam Pemilu 2019 ini, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sudah berkali-kali memerintahkan seluruh jajarannya tidak memihak. Perintah untuk menjaga netralitas itu juga disampaikan Kapolri menghadapi pilkada serentak 2018 kemarin. Tapi, dalam pelaksanaan kampanye pilkada itu toh ada insiden. Misalnya ketika Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak netral. Wakapolri (waktu itu) Komjen Pol Syafruddin mengatakan, pencopotan Hasanuddin itu merupakan peringatan bahwa aparat Polri benar-benar harus netral dan tidak bisa ditunggangi kepentingan politik kubu mana pun. Di sejumlah daerah lain konon juga ada beberapa oknum Polri yang menyimpang dari netralitas dalam Pilkada.

Kalau begitu, bukan tidak mungkin pelanggaran netralitas itu kembali terulang dalam helat politik yang jauh lebih strategis: Pemilu Presiden 2019.

Katakanlah semua penyimpangan itu adalah perilaku oknum dan sama sekali tidak mencerminkan perilaku organisasi. Okelah, tapi ulah oknum-oknum tadi sudah menjadi setitik nila yang merusak susu sebelanga. Kasihan banyak polisi lain yang telah benar-benar mengabdi melebihi batas kewajibannya.

Untuk menjaga agar susu sebelanga itu tak rusak, perlu investigasi menyeluruh tentang kasus di Polres Kabupaten Garut itu. Kasus ini tidak boleh berakhir hanya dengan bantahan dari AKP Sulman.

Perlu pembuktian yang benar-benar sempurna, dan punya daya legitimasi. Kata kuncinya adalah “legitimasi” itu. Kalau legitimasi itu dianggap penting untuk meluruskan citra Polri, investigasi ketidaknetralan Polri ini tidak cukup hanya mengandalkan lembaga pengawas di internal Polri.

Dalam kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh oknum Polri ini, mungkin apa yang pernah dilakukan KPK bisa menjadi contoh. KPK pernah membentuk Komisi Etik untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK terkait berbagai kasus. Misalnya kasus bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum, atau kasus ucapan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang menyinggung sebuah ormas mahasiswa. Sejumlah tokoh pernah dilibatkan dalam komisi tersebut, seperti Ahmad Syafii Maarif, Anies Baswedan (sebelum menjadi Gubernur Jakarta), dan mantan hakim Mahkamah Konstitusi Abdul Mukti Fadjar, Sosiolog Imam Prasodjo, Pastur dan budayawan Franz Magnis Suseno, Erry Riyana Hardjapamekas, dan lain-lain, serta unsur yang mewakili KPK.

Karena orang yang terlibat dikenal punya integritas dan reputasi baik, hasil Komisi Etik ini punya legitimasi di mata semua pihak. Nah, Kapolri Tito Karnavian sebaiknya juga membentuk komisi serupa. Lakukan investigasi menyeluruh terhadap semua dugaan pelanggaran netralitas aparat kepolisian. Libatkan tokoh-tokoh publik yang kredibel dan berintegritas dalam investigasi itu, supaya hasil kerja mereka memiliki legitimasi yang kuat. Jamin independensi penyelidikan tersebut, dan umumkan ke publik secara terbuka.

Reputasi Polri terkait netralitas politik harus dijaga. Sebab, kalau sampai Polri punya keberpihakan  politik dalam pemilu, maaf saja, ini skandal besar. Itulah yang perlu diluruskan. Karena menurut kita, reputasi itu sangat penting. Entah kalau pemimpin Polri berpandangan sebaliknya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here