Kesenjangan Sosial (4)

JK: Jika Pendapatan Jadi Parameter Kesenjangan Sosial, Rasio Gini Mencapai 0,7

0
539

Nusantara.news – Kita patut bersyukur bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian penuh mengenai kesenjangan sosial saat membuka sidang Muhammadiyah di Islamic Center Ambon. Presiden mengakui bahwa keadilan sosial menjadi tantangan bangsa Indonesia saat ini.

Lebih lanjut dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa ada tiga hal utama fokus kebijakan Pemerintah untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan, yakni reformasi agraria, redistribusi aset, dan peningkatan pembangunan SDM.

Mudah-mudahan bukan ‘sloganistik’, tapi akan ditindaklanjuti dengan program-program yang lebih kongkret.

Mengenai redistribusi aset, Pemerintah sedang mengupayakan agar rakyat memiliki bidang tanah yang diakui oleh Negara, sehingga petani dan masyarakat adat dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi rasio kesenjangan. Selanjutnya Pemerintah mengupayakan keadilan sosial dengan memberikan akses lebih mudah bagi rakyat kecil terhadap permodalan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat). Sedangkan di sektor pengembangan SDM, Pemerintah akan fokus pada pendidikan dan pelatihan, fokus pada sekolah kejuruan atau SMK.

JK: kesenjangan ekonomi masalah terbesar di Indonesia

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, salah satu masalah terbesar bangsa Indonesia adalah kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Permasalah tersebut menjadi PR (pekerjaan rumah) utama Pemerintah untuk dituntaskan agar negara tidak goyah.

Masalah utama kita, menurut JK adalah bagaimana negara bisa maju, dan mengurangi kesenjangan sosial tersebut. JK menegaskan bahwa mengembangkan perekonomian Indonesia tidak menghambat si kaya, Pemerintah tidak akan mengambil ‘sosialisme kiri’ yang anti orang kaya.

Jalan terbaik, mendorong UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah meningkatkan pendapatan dan memperluas lapangan pekerjaan. Pemerintah akan mendorong regulasi dan memfasilitasi dari akses perbankan, pendampingan kemampuan manajemen, teknis, dan penjualan hasil-hasil UKM.

Pemerintah akan terus mendorong UKM dan jiwa wirausaha di Indonesia. Angka rasio gini yang 0,4 jika basis ukurnya pendapatan, bisa-bisa menjadi 0,7, demikian JK menegaskan mengenai kesenjangan sosial.

JK adalah salah seorang pengusaha pribumi yang memang sudah lama mempersoalkan kesenjangan alokasi akses ke perbankan kepada pengusaha pribumi, bersama Aburizal Bakrie di KADIN (Kamar Dagang dan Industri) pada 1994. Dinilai, kalangan non-pribumi bersindikasi dan dipermudah akses perbankan, lalu diantisipasi Pemerintah kala itu dengan program khusus untuk pengusaha pribumi oleh Ginandjar Kartasasmita, bersamaan dengan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Namun celakanya program tersebut gagal. Kalangan non-pribumi bersekutu untuk menyingkirkan Aburizal Bakrie dari Ketua Umum KADIN.

Tapi Probosutedjo, dan Sahid Gito Sardjono (kerabat Cendana) bersama pengusaha pribumi lainnya, seperti Jusuf Kalla, Arnold Baramuli (ICMI), Imam Taufik, Wiwoho Basuki, Sutrisno Bachir, Ponco Sutowo, Abdul Latief, Fahmi Idris, M. Hidayat, dan beberapa nama lainnya berupaya optimal meyakinkan Soeharto bahwa KADIN harus dipegang kalangan pengusaha pribumi. Akhirnya, dengan terpaksa Soeharto menerima kepengurusan Aburizal Bakrie untuk kedua kalinya.

Adapun pihak pengusaha non-pribumi yang ingin mengambil alih saat itu dipimpin oleh Sofyan Wanandi (Grup Gemala/CSIS) yang kini menjadi staf khusus JK, bereaksi menolak dengan mendirikan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Dia didukung pengusaha non-pribumi, seperti Sudono Salim (Salim Group), Prayogo Pangestu (Barito Pacific Timber), Eka Tjipta Widjaja (Sinarmas Group), Kelompok Dharmala, konglomerat yang bergabung di Prasetya Mulya terakhir dikenal sebagai pengusaha Kelompok Tapos.

Pertumbuhan tidak berkorelasi signifikan dengan ketersediaan tenaga kerja

Hampir seluruh sektor industri sampai kuartal III tahun 2016 tumbuh, seperti non migas 4,56%, makanan dan minuman 9,82%, produk kimia dan farmasi 8,99%, mineral non-logam 7,28%, kulit dan sepatu 6,94%, logam dan elektronik 6,20%,. Namun bagaimana dengan tenaga kerja sektor industri di tahun 2015, pertumbuhan hanya mencapai 681.413 tenaga kerja. Padahal secara teori, jika tumbuh 5% (tahun 2015) seharusnya industri mampu menyediakan 5 x 400.000 orang atau 2 juta tenaga kerja.

Sementara data BKPM memperlihatkan investasi dari luar negeri maupun domestik, senantiasa tumbuh. Statistik merupakan salah satu titik terlemah Pemerintah, sehingga data industri menjadi hal yang sulit dianalisa secara baik.

Kesenjangan pembangunan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur masih lebar. Maka tokoh Indonesia Timur yang dipimpin oleh mantan Presiden RI ketiga, BJ. Habibie berinisiatif membentuk gugus tugas pembangunan Indonesia Timur. Hal yang sama pernah dilakukan Habibie bersama tokoh KNI, Arnold Baramuli pada tahun 1990-an, karena kesenjangan yang dirasakan.

Pulau Jawa berkontribusi 57% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan Sumatera 19%. Sementara Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan tercatat 6,5% dari PDB, sisanya di Indonesia Timur. Ketimpangan ini terjadi karena orientasi kebijakan ekonomi yang tersentralisasi di Jawa.

Komitmen belanja negara harus difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan, termasuk memerangi inefisiensi dan korupsi. Perimbangan keuangan pusat dan daerah terus diperbaiki walaupun kontrol tetap menjadi prioritas agar tidak menjadi bancakan baru pemerintahan daerah. Hal ini diwujudkan Pemerintah dengan peningkatan dana transfer daerah mencapai Rp765 triliun, dan dana desa mencapai Rp60 triliun agar Rp1 miliar setiap desa bisa terwujud di tahun mendatang.

Prioritas strategi 2017

Efektivitas belanja desa untuk mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kesempatan kerja serta jiwa wirausaha melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Masyarakat Desa). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBN guna mendukung pembangunan inklusif. Prioritas APBN tahun 2017 untuk gaji/pensiun sebesar Rp343,4 triliun (16,5%), subsidi masyarakat miskin sebesar Rp205 triliun (8,8%), belanja infrastruktur sebesar Rp388 triliun (18,5%), belanja pendidikan sebesar Rp416 triliun (20%), belanja kesehatan sebesar Rp104 triliun (5%), riset/litbang sebesar Rp12,8 triliun (0,25%), legislatif sebesar Rp6,1 triliun (0,1%), yudikatif sebesar Rp8,4 triliun (0,2%), belanja pertahanan sebesar Rp108 triliun (0,5%), POLRI sebesar Rp84 triliun (0,4%).

Jelas, fokus pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Salah satu bentuk riil untuk mengurangi kesenjangan sosial adalah kontribusi Pemerintah di bidang pertanian, karena petani merupakan 65% penduduk Indonesia dan sebagian besar berada di desa.

Pertanian memerlukan perbaikan ekosistem inovasi holistik, manajemen usaha tani, peningkatan produktivitas pangan strategis, pendampingan insentif petani dengan memanfaatkan kearifan lokal.

Konsolidasi lahan, istilah Joko Widodo dengan redistribusi aset perlu penyempurnaan Undang-Undang Agraria dengan skema Contract Farming, kelembagaan petani, penguasaan aset, dan perbaikan akses pasar, serta iklim usaha tani menjadi tujuan dalam membangun pertanian di Indonesia.

Hilirisasi produk pangan menjadi keharusan dengan teknologi tepat guna, akses pasar, peningkatan kualitas produk, pemasaran modern antar-desa dengan one village one product mendorong setiap desa produktif menjadi sentra pangan yang segmented sebagai substitusi impor. Saat ini untuk produk pangan paling fatalistik, karena untuk peran stabilisasi harga saja Pemerintah tidak mampu, seperti saat ini mengenai harga cabai.

Banyak pengamat mengatakan bahwa kekuatan Soeharto (Orde Baru) adalah mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui petani. Saat ini infrastruktur (waduk, jalur pengairan) hanya 25% saja warisan Orde Baru yang tersisa. Orde Reformasi tidak bisa merawat warisan Soeharto di bidang pertanian. Pembangunan infrastruktur belum berorientasi pada pertanian. Kelautan yang menjadi objek pemerintahan Joko Widodo dengan target pemasukan Rp300 triliun per tahun masih jauh panggang dari api. Pembangunan desa belum punya skema langsung untuk kemandirian dan jiwa wirausaha karena matinya koperasi dan tidak tersalurnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan optimal.

Singkat kata, kesenjangan sosial adalah upaya bersama mengejar ketinggalan kesejahteraan dari sang kaya yang kebetulan etnis Cina. Perlu dorongan dan kebijakan Pemerintah yang riil soal itu. Sementara, etnis Cina juga harus toleran untuk menjadi ‘bapak angkat’ UKM, jangan justru melakukan konglomerasi usaha dari hulu ke hilir. Jika tidak kita lakukan, 10 tahun ke depan 4 orang terkaya sudah pasti sama dengan 110 juta orang miskin, sesuai teori deret hitung, dan kita jadi meragukan fungsi Negara sesuai dengan perintah UUD 1945. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here