JK Perlu Dalami Hambatan KPK 

0
111

Nusantara.news, Jakarta – Penangkapan sejumlah pejabat di Jambi, semakin membuktikan betapa masih maraknya praktik korupsi di daerah. Maka pada tempatnya apabila Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan mengapa korupsi masih terus merajalela. Di mana pengawas seperti inspektorat, BPKP, kejaksaan, kepolisian, dan lain sebagainya? Secara umum publik tampaknya punya jawaban terhadap pertanyaan ini. Yang tampaknya belum dipahami oleh publik secara persis adalah, mengapa KPK belum menjalankan tugasnya secara penuh, seperti tugas koordinasi, tugas suvervisi dengan lembaga pemberantasan korupsi lain? Dalam hal ini Wapres Jusuf Kalla dinilai perlu berdialog dengan komisioner KPK.

Pengawas Keuangan

Mengapa korupsi terus merajalela. Di mana pengawasnya?  Pertanyaan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini sangat mendasar.  Mendasar karena bukan main hebatnya konsep yang sudah digariskan terkait pengawasan keuangan. Jumlah lembaga pengawasnya juga berlapis. Bahwa  korupsi terus merajalela, berarti ada suatu yang salah.

Secara keseluruhan, pengawasan keuangan pemerintah ada dua, yakni internal dan eksternal. Pengawasan internal disebut dengan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sedangkan sistem pengendalian ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga peradilan lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, menyebutkan, SPIP adalah sistem pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dengan adanya SPIP diharapkan dapat menciptakan kondisi di mana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Unsur unsur SPIP itu sendiri meliputi, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern.

SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif saja tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku (soft factor). Peraturan yang ada bukan merupakan akhir namun merupakan awal dari langkah perbaikan. Oleh Karena itu, implementasi SPIP sangat bergantung kepada komitmen, teladan pimpinan dan niat baik dari seluruh elemen dan pejabat dan pegawai instansi pemerintah.

Berdasarkan SPIP itu, seharusnya tidak ada lagi atau setidaknya meminimalisasi prilaku tindak pidana korupsi. Namun faktanya, yang terjadi adalah sebaliknya.

Dalam 6 bulan terakhir, hampir setiap bulan KPK menangkap kepala daerah yang terlibat korupsi. Bahkan ada yang dua dalam satu bulan. Pada bulan Juni, persisnya, Rabu (21/6/2017), KPK menangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.  Selang dua bulan kemudian, KPK menetapkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii sebagai tersangka, persisnya pada Rabu (2/8/2017). Masih di bulan Agustus, persisnya pada (29/8/2017), KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno.

Pada bulan September, tepatnya Kamis (14/9/2017), KPK menangkap dan menetapkan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen sebagai tersangka. Pada bulan September itu juga, persisnya Minggu (18/9/2017), KPK menangkap dan menetapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko sebagai tersangka.

Pada bulan Oktober, persisnya Rabu (25/10/2017), KPK menangkap dan menetapkan  Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka.  Pada akhir Nopember KPK menangkap sejumlah pejhabat di jambi.

Sebelumnya sudah cukup banyak kepala  daerah seperti gubernur, bupati dan walikota yang masuk jerat KPK. Sejak 2004 hingga Juni 2017, data statistik KPK menyebutkan, ada 78 kepala derah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 orang gubernur dan 60 orang wali kota atau bupati dan wakilnya. Bersama enam kepala daerah yang ditangkap terakhir berarti jumlahnya sudah mencapai 84 kepala daerah.

Jumlah total kepala daerah di Indonesia mencapai 588 terdiri dari 34 gubernur dan 524  setingkat bupati dan walikota. Ini berarti kepala daerah yang masuk dalam jeruji besi karena korupsi sudah mencapai hampir 20 persen dari seluruh kepala daerah.

Itu belum termasuk kepala daerah yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2016, sebanyak 343 bupati/walikota dan 18 gubernur tersandung korupsi. Berdasarkan data ini, maka sebagian besar kepala daerah tersandung kasus korupsi.

Itu baru kepala daerah. Sementara jumlah anggota DPRD yang terlibat korupsi juga sangat banyak mencapai ribuan.  Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari tahun 2005 hingga Agustus 2014, terdapat 3.169 anggota DPRD terlibat kasus korupsi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Belum dlagi kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala seksi dan lains sebagainya. Sejak Presiden Jokowi, ada aliran dana baru ke desa. Aliran dana ke desa ini juga kini dikorupsi.

Berdasarkan fakta ini, maka sudah sangat jelas bahwa bukan hanya pengawas internal, tetapi pengawas eksternal seperti kejaksaan dan kepolisian juiga tidak berfungsi optimal.

Mengapa hal ini terjadi. Mengacu pada pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di mana lembaga pengawas?

Jawabnya, jelas karena lembaga pengawas tidak jalan. Mengapa tidak jalan? Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo , mungkin karena pengawas internal seperti inspektorat kurang jeli, atau kemampuan personel. Selain itu, menurut  Agus Rahardjo, ada masalah independensi. “Kalau inspektorat di bawah Pak Menteri atau di bawah Pak Bupati enggak bisa mengawasi. Kalau di Amerika, inspektorat jenderal itu kan masuk ke Presiden,” tegas Agus di Bidakara, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Bagaimana solusinya? Menurut Agus, beberapa lembaga pengawas perlu diitegrasikan. “Kalau urusan internal mestinya diintegrasikan ke BPKP, supaya pengawasan internal itu tidak banyak. Internal itu ya bisa saja inspektorat itu diintegrasikan kepada BPKP.  Supaya bisa melakukan check and balances kepada bupati, gubernurnya. Sekarang kan bagaimana dia mau lakukan check and balances kalau yang mengangkat inspektorat adalah bupati dan Gubernur,” tutup dia.

Optimalisasi Wewenang KPK

Pengintegrasian inspektorat dengan BPKP mungkin bisa jadi solusi. Tetap persoalan independensi dinilai menjadi sangat penting. Dalam perspektif ini, KPK dinilai perlu mengoptimalisasi kewenangan yang diberikan undang-undang kepadanya.

Sampai sekarang KPK belum melaksanakan kewenangannya secara penuh. Bahkan mungkin belum 50 persen. Apa saja kewenangan KPK yang belum dijalankan? Cukup banyak.

Tugas KPK diatur dalam Pasal 6 UU KPK. Disebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

  1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tugas ini belum sepenuhnya dilakukan oleh KPK. Yang paling intensi dilkaksanakan adalah tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selebihnya, mungkin dilaksanakan, tetapi intensitasnya rendah, seperti koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan  monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugasnya, KPK juga diberikan sejumlah kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14.

KPK sesungguhnya bisa saja memaksakan menjalankan semua tugas-tugas yang diamanatkan oleh undang-undang itu. Tetapi, dalam praktiknya tidak sesederhana yang dibayangkan. Dalam menjalankan koordinasi dan supervisi secara intens dengan kejaksaan dan kepolisian misalnya, KPK tentu tidak semudah apabila hal itu dilakukan pada penyidik di KPK.

Dalam perspektif ini, sentilan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mempertanyakan mengapa korupsi masih banyak, di mana pengawas menjadi penting. Pemerintah dalam hal ini dinilai perlu berdialog dengan komisioner KPK untuk mendalami hambatan-hambatan yang dialami KPK dalam menjalankan tugasnya secara penuh sebagaimana diamanatkan UU KPK. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here