JK Terobos Kebuntuan Rohingya?

0
140
Wapres Jusuf Kalla akan membicarkan masalah Rohingya dengan para pemimpin dunia di KTT OKI dan SIdang Umum PBB, pekan depan.

Nusantara.news, Jakarta – Wapres Jusuf Kalla bisa jadi akan unjuk kebolehan menyelesaikan konflik maut di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Kalla mengatakan akan membawa masalah krisis kemanusiaan itu ke Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 10-11 September 2017 di Kazakhstan. Tidak hanya itu, Wapres juga akan membawa persoalan Rohingya dalam Sidang Umum PB) di New York, 12-25 September 2017 mendatang.

“Saya akan banyak bicara dengan para pemimpin dunia. Karena Dewan Keamanan PBB sudah membicarakan soal ini,” kata Kalla, di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta (5/9). Sedangkan di KTT OKI, kata Wapres, tidak ada pembicaraan menyangkut politik, karena tema KTT adalah masalah sains dan teknologi. “Tapi saya membicarakan (masalah Myanmar) tersebut ketika bertemu dengan para pemimpin negara di luar forum KTT,” tambah Jusuf Kalla.

Mungkinkah Jusuf Kalla akan memainkan peran sebagai juru damai dalam konflik di negara tetangga itu? Banyak faktor yang menentukan. Salah satu yang terpenting adalah apakah Myanmar membuka pintu bagi pihak ketiga untuk terlibat. Sebab, tekanan internasional selama ini ternyata sama sekali tidak dihiraukan rejim militer di Yangon.

Jika pintu dibuka Myanmar, kemungkinan besar Indonesia yang akan memimpin juru damai. Sebab, sudah banyak pihak yang mendesak agar Indonesia berperan aktif. Mantan Sekjen PBB Kofi Annan, misalnya, sudah menghubungi Menlu Retno Marsudi untuk meminta Indonesia turut berkontribusi mengimplementasikan hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Annan Advisery Commission yang dipimpinnya. Selain Annan, Retno juga dihubungi Menlu Turki Mevlut Cavusoglu untuk permintaan yang sama.

Kalau Indonesia yang memimpin, bisa jadi Presiden Joko Widodo akan menugaskan Jusuf Kalla sebagai chef de mission.

Rakhine memang tidak terlalu asing bagi Jusuf Kalla. Pada tahun 2012, dia pernah tiga kali menyambangi daerah tersebut ketika menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI). “Kita bantu para pengungsi, baik yang Buddha maupun yang Islam,” kata Kalla. Saat itu, dengan didampingi Menteri Urusan wilayah Perbatasan Myanmar Letnan Jenderal Thein Htay, Kalla mengunjungi barak pengungsi etnis Rohingya di Thet Kay Pyin, Ibukota negara bagian Rakhine Sittway.

Selain itu, Jusuf Kalla juga terlatih menengahi konflik di Indonesia. Misalnya, konflik sosial horizontal di Poso, Ambon atau konflik politik vertikal di Aceh dengan gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Jusuf Kalla menilai, semua konflik di Indonesia bersumber dari ada tiga masalah. Pertama, masalah ideologi seperti PKI dan DI-TII. Kedua, masalah ketidakadilan ekonomi, seperti kasus PRRI/Permesta, serta GAM di Aceh. Dan ketiga, masalah ingin merdeka karena faktor sejarah, seperti kasus Timor Timur.

Pengenalan terhadap sumber konflik ini menjadi kunci Jusuf Kalla menyelesaikan konflik. “Penyelesaian konflik itu rumusnya sederhana yaitu harus tahu apa penyebabnya. Sedangkan untuk menciptakan perdamaian, rumusnya juga satu, yakni dialog dan kompromi. Harus dicari titik temu, sehingga upaya damai dapat diterima kedua belah pihak,” kata Jusuf Kalla, ketika memberikan kuliah umum di Program Magister Managemen Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2007 silam.

Selain itu, untuk melerai konflik, harus diketahui siapa saja orang-orang yang bertikai, apa yang diinginkannya dan yang terpenting siapa pemimpin utamanya.

Untuk mencari siapa pemimpin utamanya, tidak bisa hanya berdasarkan laporan dari pihak ketiga, karena informasi yang diperoleh belum tentu akurat. Jusuf Kalla mengatasi hal itu dengan cara melakukan serangkaian pertemuan informal atau lobi, sehingga akan terungkap siapa tokoh paling menentukan di masing-masing kelompok. “Setelah ditemukan tokoh-tokoh itu, baru  mereka diundang untuk berdialog agar diketahui apa keinginan mereka,” tambah Kalla, seperti ditulis Antara.

Kunci Kalla menundukkan lawan dialog itu adalah memainkan emosi lawannya. “Kalau mau damai, cari lawan yang paling keras lebih dahulu, karena kalau sudah bisa tundukan yang keras, nanti gampang tundukkan yang lembut,” katanya.

“Saat saya ketemu Malik Mahmoud, saya katakan mungkin Indonesia tidak akan kalahkan GAM, tapi Indonesia siap berperang 100 tahun. Tapi juga mungkin GAM tak bisa kalahkan Indonesia, karena kekuatan GAM hanya 5.000, sementara Indonesia satu juta. Kalau Indonesia siap berperang 100 tahun, maka yang menjadi korban orang Aceh karena tempat perang di Aceh,” kata Wapres mengungkapkan kiatnya menundukkan Malik Mahmoud agar bersedia berunding.

Caranya memainkan emosi lawan adalah dengan menghormati lawannya. “Kita tidak boleh merendahkan harga diri mereka. Harga diri lawan dialog itu harus dijaga. Sebab mereka berkonflik itu kan karena persoalan harga diri,” tambahnya.

Kalla selalu memandang tinggi lawan dialognya dalam semua tahapan pembicaraan. Akibatnya banyak yang luluh dalam pembicaraan awal. Kalla menceritakan, adakalanya 50 persen masalah selesai di lobi-lobi begini, sehingga dalam pertemuan formal tinggal finalisasi saja.

Menurut Kalla, penggunaan bahasa juga berpengaruh besar. Wapres mencontohkan, ketika hendak difasilitasi dialog dalam pertemuan awal, kedua belah pihak selalu bilang, kita mau berhenti konflik, tetapi tidak mau damai. “Saya bilang, oke nggak masalah. Ini kita bicara soal penghentian konflik. Kalau disebut menghentikan konflik, mereka terima. Tapi kalau damai, nggak mau. Padahal apa bedanya penghentian konflik dengan damai. Nah, ini kan soal harga diri,” katanya.

Selain itu, penampilan juru runding juga menentukan. “Kita tidak boleh terlihat takut. Kasih tahu pada mereka bahwa kita tidak takut, kita datangi kedua belah pihak tanpa pengawalan,” ujarnya.

Meski demikian, kelihaian juru runding membaca situasi yang berkembang selama dialog adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan. “Sebab tidak ada cara yang sama dalam menyelesaikan konflik. Semua tergantung akar masalahnya, latar belakang serta perkembangannya,” kata Wapres.

Kiat-kiat Jusuf Kalla itu terbukti sukses menyelesaikan semua konflik yang ditanganinya. Model penyelesaian damai GAM-RI sekarang menjadi rujukan internasional untuk menyelesaikan berbagai konflik di belahan dunia. Masalahnya, apakah kiat itu mangkus diterapkan di konflik sebesar Rakhine, tentu masih jadi pertanyaan.

Menlu Retno Marsudi menemui Ang San Suu Kyi di Yangon untuk menegaskan posisi Indonesia membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine.

Yang jelas, Indonesia  sudah punya sikap tegas dalam perkara genosida etnis Rohingya itu. Sikap itu telah disampaikan Menlu Retno Marsudi kepada Aung San Suu Kyi di Nay Pyi Taw, ibukota Myanmar, Senin kemarin (4/9).

Menlu RI menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State.  Empat elemen adalah pertama, mengembalikan stabilitas dan keamanan. Kedua, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan. Ketiga, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. Dan keempat, pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

“Empat elemen pertama  merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk,” kata Retno.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here