JK: Tuntutan Munaslub Harus Dijalankan DPP Golkar

0
62
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) meresmikan Jusuf Kalla Inovation and Enterpreneurship Centre (JKIEC) didampingi Menristek Mohammad Nasir (kedua kanan), Wagub Jatim, Saifullah Yusuf (kanan) dan Rektor Universitas Brawijaya, Mohammad Bisri (kiri) di Gedung Widyaloka, UB, Malang, Jawa Timur, Senin (4/12). Dalam kunjungan kerja tersebut Wapres juga menjadi pembicara dalam Seminar Hirilisasi Inovasi Teknologi dan Start Up di Universitas Brawijaya. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/foc/17.

Nusantara.news, Malang – Kesaktian Setya Novanto (Setnov) dan loyalisnya untuk tetap bertahan sebagai nahkoda Partai Golkar sepertinya tinggal menghitung hari. Apalagi secara aturan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART), segala manuver yang dilakukan pendukungnya sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebenarnya sudah tak bisa lagi dicegah.

Ini ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika menghadiri sebuah acara di Universitas Brawijaya Malang, senin (4/11/2017). “Aturan dalam AD/ART bisa mencegah potensi untuk menggagalkan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa, RED) Partai Golkar. Kan sudah disebutkan di AD/ART jika 2/3 DPD ada yang minta munaslub, ya harus dijalankan,” terangnya kepada wartawan.

Hanya saja, kapan dan di mana Munaslub digelar, politisi senior Golkar tersebut meminta publik sabar menunggu. “Intinya, saat ini sebagian besar Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I dan II menghendaki dan telah mengirimkan permintaan munaslub kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar. “Tunggu saja,” tegas JK.

Sebelumnya, Koordinator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia khawatir terhadap kekuatan pro-Setnov di internal Golkar, terutama di tingkat DPP, berpotensi menggagalkan penyelenggaraan munaslub.

Doli menilai sikap DPP yang tidak segera merespons surat rekomendasi atau usulan 2/3 lebih DPD merupakan indikasi kuat bahwa di tubuh DPP ada orang-orang Setya Novanto yang masih tidak menginginkan munaslub.

Berbeda dengan posisi di internal partai, nasib Setnov di DPR RI masih diberi kesempatan untuk kembali bermanuver. Peluang itu ada lantaran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih ‘memberi jalan’ agar Setnov segera mengambil sikap sebelum putusan resmi digedok. Dalih fungsi dan tugas serta wewenang sebagai alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, menjadi alasan MKD.

Wakil Ketua MKD, Sarifuddin Sudding masih berharap ada sikap resmi yang diambil terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Setnov. “Saya kira mudah-mudahan beliau akan mengambil satu sikap sebelum ada putusan MKD,” kata Sudding di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin.

Terkait kondisi ini, Sudding mengaku MKD sudah menemui Setnov di tahanan KPK (31/10/2017). Namun, Sekretaris Jenderal Partai Hanura itu mengaku tidak tahu kapan Novanto akan mundur dari jabatannya, apakah sebelum atau sesudah mendapat sanksi dari MKD. “Namun yang jelas dia sangat menyadari posisinya dan meminta maaf terhadap apa yang dialami saat ini dan akan mengambil suatu sikap dalam waktu dekat,” ujarnya.

Fungsi DPR sebagai lembaga legislatif memang dipertaruhkan jika Setnov tetap bersikukuh tidak mau mundur dari kursi ketua. Sebab, ada beberapa kewajibannya sebagai ketua yang tidak bisa diwakilkan kepada unsur pimpinan lainnya. MKD sendiri sejak awal menegaskan baru bisa menilai laporan setelah ada hasil verifikasi terhadap kasus yang kini membelit Setnov dan ditangani KPK, Mega Korupsi Pengadaan E-KTP!

Kendati tersandung kasus yang berpotensi bakal menyeret banyak nama tersebut, Setnov memang seperti pamer kesaktian kepada publik dan enggan mundur dari kursi ketua DPR RI. Penetapan tersangka dalam kasus serupa beberapa waktu lalu yang kemudian bebas setelah tuntutan praperadilan dikabulkan kuasa hukumnya, menjadi indikasi ada banyak pihak yang tidak ingin terimbas jika Setnov jadi pesakitan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here