JK Wapres Paling Unik, Patutkah Dihujat? (bagian 1)

0
89
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (tengah) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/5). Rapat terbatas tersebut membahas evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas Provinsi Riau. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/17.

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) datang bersamaan saat mengunjungi korban bom bunuh diri di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kamis (25/5/2017). Keduanya didampingi istri masing-masing. Dari Rumah Sakit Polri, keduanya kompak meninjau lokasi bom bunuh diri di Halte Busway Kampung Melayu Rabu (24/4/2017).  Momen berduaan itu menjadi perhatian tersendiri bagi pers, karena sebelumnya berkembang analisa atau tafsir bahwa antara presiden dan wakil presiden terjadi perbedaan pandangan, terjadi disharmoni, bahkan ada yang menafsirkan keduanya pecah kongsi. (Pengantar Redaksi, Red)

Kebijakan dan Sikap Politik Terobosan

Pecah kongsi? Jusuf Kalla atau akrab disapa JK, adalah wakil presiden yang memang sering bikin heboh, karena berani mengambil kebijakan dan sikap politik yang bersifat terobosan.

Terobosan JK yang paling spektakuler adalah ketika dia menjadi wapres di masa Presiden SBY. Ketika itu JK memerintahkan Kapolri Bambang Hendarso menangkap pemilik Bank Century Robert Tantular dalam satu kali 24 jam.

“Saya telepon Kapolri, untuk tangkap Robert Tantular. Dan dalam 2 jam, Robert Tantular ditangkap,” ujar JK saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta dengan terdakwa Budi Mulya, Kamis (8/5/2014).

JK mengatakan, perintah itu dikeluarkan setelah dia mendapat laporan bahwa Robert Tantular telah melakukan kriminalisasi dengan membawa pergi uang dana talangan Bank Century yang diduga merugikan negara sebesar Rp6,7 triliun .

“Setelah 4 hari Menkeu, Menko, dan Gubernur melaporkan kepada saya tentang masalah Century, lalu BI bilang kalau pemiliknya yang mengambil uangnya. Maka saya bilang itu sudah masuk tindakan kriminalisasi harus ditangkap polisi,” papar JK.

Bagaimana sikap SBY yang ketika itu sedang berada di luar negeri?

“Saya laporkan ada kejadian itu pada 26 November subuh. Tentu beliau terkejut,” ujar JK.

Pada masa Presiden  Jokowi, JK juga bikin terobosan. Tetapi dalam hal ini lebih terkait dengan sikap politik saat terjadi persaingan panas antara Ahok-Djarot  vs Anies – Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta.

Dalam kasus ini Jokowi diasosiasikan mendukung pasangan Ahok-Djarot, sedang JK mendukung pasangan Anies-Sandi.

Sikap politik inilah yang kemudian dianalisis sebagai terjadinya disharmoni antara JK dengan Jokowi.

Keduanya bahkan disebut pecah kongsi. Oleh sebab itu pula, ketika JK dan Jokowi muncul kompak di hadapan publik secara bersama-sama saat mengunjungi korban bom bunu diri di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan berlanjut meninjau lokasi bom bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta Timur, langsung jadi perhatian pers.

Kebijakan dan sikap politik terobosan JK seperti ini, hanya pernah terjadi di era orde lama, ketika Wakil Presiden Bung Hatta menulis sepucuk surat kepada DPR pada 1955 bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden apabila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk dan menggunakan kabinet parlementer.

Alasan Hatta, dalam kabinet parlementer, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, dan kepala negara hanya berfungsi sebagai simbol saja, sehingga wakil presiden tidak diperlukan lagi.

Pada tanggal 20 Juli 1956, setelah konstituante dilantik, Hatta meletakan jabatan itu secara resmi.

Situasinya berubah sejak orde baru. Pada masa ini semua wakil presiden betul betul memosisikan diri berada dalam pakem, bahkan tidak ada wakil presiden yang (walau sekadar nyaris) berbeda sikap dengan Presiden Soeharto.

Mengapa? Selain karena kewibawaan Presiden Soeharto yang kuat, juga ada TAP MPR yang mengatur sehingga semua wakil presiden harus betul betul memosisikan diri sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Presiden Soeharto.

Pada zaman reformasi, situasinya mengalami perkembangan baru. Wakil presiden yang berani mengambil kebijakan dan sikap politik terbosan, seperti dilakukan oleh Mohammad Hatta kembali muncul, dan tokoh yang melakukan itu adalah JK.

Ketika Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) turun di tengah jalan, mungkin saja dilatarbelakangi oleh hubungan disharmoni antara Wakil Presiden Megawati dengan Gus Dur. Tetapi Megawati ketika itu tetap memosisikan diri sebagai satu kesatuan dengan Gud Dur.

Bahwa kemudian Gus Dur jatuh dan Megawati naik menjadi presiden, lebih karena manuver politik poros tengah yang dipimpin oleh Ketua MPR Amien Rais.

Wapres Unik

Wakil Presiden JK harus diakui mampu memberikan warna tersendiri pada khazanah ke-wakil-presiden-an di Indonesia.  Dari 10 tokoh yang pernah menjadi wakil presiden sejak 1945,  JK adalah yang paling unik. Keunikannya macam-macam.

Pertama, dia adalah satu satunya yang menjadi wakil presiden pada dua presiden yang berbeda, yakni menjadi wakil presiden masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kedua masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Kedua, JK kelahiran 15 Mei 1942 adalah wapres tertua ketika dilantik menjadi wapres pada 20 Okotober 2014.

Usia JK ketika itu sudah memasuki 70 tahun, lebih tua dibandingkan sembilan wakil presiden lainnya. Mohammad Hatta menjadi wapres dalam usia 43 tahun, sekaligus tercatat sebagai wapres termuda. Adam Malik menjadi wapres dalam 61 tahun, Sultan Hamengkubuwono menjadi wapres dalam usia 61 tahun, Umar Wirahadikusuma 59 tahun, Try Sutrisno 58 tahun, BJ Habibie 62 tahun, Megawati 52 tahun, Hamzah Haz 61 tahun, sementara Boediono menjadi wapres dalam usia 66 tahun.

Keunikan JK yang ketiga adalah, dia satu satunya wakil presiden yang berlatar belakang pengusaha. Wakil presiden lainnya adalah pejuang, tentara, ilmuan, birokrat dan politisi.

Keunikan JK yang keempat adalah, dia satu-satunya wakil presiden sejak merdeka tahun 1945 yang pernah dijuluki sebagai the real president. Julukan itu diberikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi’i Ma’arif saat menyampaikan pidato budaya dalam acara penganugerahan Habibie Award di Hotel Gran Melia, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2008).

Syafi’i Ma’arif tentu saja bukan asal sebut. Penerima Magsaysay Award ini punya kriteria. “Tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan berani mengambil tindakan, meski tidak populer,” kata Syafi’i Ma’arif.

Bisa saja Syafi’i Ma’arif subjektif, tetapi istilah the real president ketika itu sangat populer, dan mungkin juga bikin panas kuping SBY sebagai atasan JK. Tetapi lepas dari itu, JK adalah satu-satunya wakil presiden yang pernah mendapat julukan seperti itu.

JK adalah penerima gelar Doktor Kehormatan bidang kepemimpinan dari Universitas Indonesia, Februari 2013.

Jika Syafi’i Ma’arif menyebut dua kriteria JK sebagai the real president, maka Pjs Rektor UI Djoko Santoso, menyebut JK memiliki 12 ciri sebagai pemimpin.

Menurut Djoko Santoso itulah alasan UI menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan bidang kepemimpinan kepada JK. Ke-12 ciri itu adalah, memiliki integritas, passion, dapat dipercaya, memercayai, tidak mementingkan diri sendiri, memegang komitmen, kreatif, memiliki kemampuan interpersonal yang baik, gigih dalam mempertahankan prinsip, komunikatif, menginspirasi, berani mengambil risiko, dan memiliki visibilitas.

“Meski seorang pengusaha, JK dapat menjalankan peran dengan baik di saat yang bersangkutan memiliki jabatan di pemerintahan. Conflict of interest yang dikhawatirkan banyak pihak mampu diminimalisir. Ketegasannya dalam menegakkan peraturan juga menunjukkan integritas JK,” ungkap Djoko ketika itu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here