JK Wapres Paling Unik, Patutkah Dihujat? (bagian 2- habis)

0
88
Luhut *LBP), Jokowi, dan Jusuf Kalla.

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) datang bersamaan saat mengunjungi korban bom bunuh diri di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kamis (25/5/2017). Keduanya didampingi istri masing-masing. Dari Rumah Sakit Polri, keduanya kompak meninjau lokasi bom bunuh diri di Halte Busway Kampung Melayu Rabu (24/4/2017).  Momen berduaan itu menjadi perhatian tersendiri bagi pers, karena sebelumnya berkembang analisa atau tafsir bahwa antara presiden dan wakil presiden terjadi perbedaan pandangan, terjadi disharmoni, bahkan ada yang menafsirkan keduanya pecah kongsi. (Pengantar Redaksi, Red)

Dihujat

Sejatinya hanya Mohammada Hatta dan JK yang bernai mengambil kebijakan dan sikap politik yang bersifat menerobos.

Sampai saat ini tidak ada yang menyalahkan sikap politik Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menyurati DPR menyatakan tidak setuju dengan konstituante, dan kemudian mundur setelah konstituante dilantik.

Lain halnya dengan JK, yang saat ini dibully menyusul sikapnya politiknya yang memihak Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta. JK misalnya dituding sebagai sumber masalah kenegaraan.

Apakah kebijakan dan sikap politik terobosan itu menyalahi kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil presiden?

Bullky terhadap JK antara lain datang dari anggota DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu. Dalam orasinya pada acara Refleksi Gerakan Mahasiswa 98 ‘Melawan Kebangkitan Orde Baru’ di Graha Cipta II, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017), menyebut JK dan beberapa menteri di Kabinet Kerja menunjukkan gelagat berkhianat terhadap Presiden Jokowi.

“Kalau mereka mengkhianati Jokowi, kita akan mancatat namanya satu per satu. Siapa pun itu,” kata Adian yang juga Sekjen PENA 98.

JK sudah menjawab tudingan ini. JK mengatakan pada Pilkada DKI lalu, ia sama sekali tidak pernah membahas masalah siapa calon yang ia atau Jokowi dukung.

“Siapa calon yang yang patut atau yang dipilih itu tidak pernah dibahas. Mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, tidak pernah. Termasuk DKI, tidak pernah kami membahas ini kami pilih. Tidak pernah,” kata JK.

Terhadap hal ini Jokowi sendiri mengakui bahwa dirinya netral dalam semua pilkada.

Selain dari Adian, tudingan juga muncul dari Silfester Matutina, pendukung Ahok (Ahoker) yang juga Koordinator Solidaritas Merah Putih (Solmet).

Silfester menuding JK sebagai akar permasalah Indonesia saat ini. “Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Jusuf Kalla,” tegas Matutina dalam video orasinya yang viral.

Masih menurut Silfester, JK-lah yang menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies-Sandi.  Tujuannya, “untuk kepentingan JK pada 2019, untuk kepentingan korupsi keluarga JK.”

Akibat tudingan ini, keluarga JK menggugat Silfester. Keluarga JK mengerahkan 100 pengacara untuk memperkarakan tudingan yang disampaikan Silfester.

Di penghujung tahun 2015, JK juga pernah dituding sebagai sumber  gaduh negara oleh anggota DPR lagi lagi dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu.

Kegaduhan itu menurut Masinton dimulai dari rencana megaproyek pembangunan pabrik setrum 35 ribu megawatt, kasus dugaan korupsi pengadaan alat derek di PT Pelindo II, serta perkara “Papa Minta Saham” yang terkait dengan lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Mengenai sejumlah tudingan itu, JK memberikan jawab. Terkait pembangunan megaproyek listrik 35 ribu megawatt, JK justru menuding ada sumber kegaduhan lain yang membuat proyek itu belum terealisasikan.

“Soal 35 ribu megawatt, siapa yang sebenarnya sumber ribut? Ributnya 35 ribu megawatt, emangnya saya? Masak saya. Masa seorang menteri yang nolak program pemerintah ya, itu yang ribut. Saya harus mempertahankan negara. Tidak boleh begitu, keliru?” ujar JK.

UU Lembaga Kepresidenan

Apa ukuran yang digunakan ketika mengatakan JK sebagai sumber permasalahan negara? Apakah karena dia berani mengambil kebijakan yang bersifat terobosan seperti perintahnya kepada Kapolri   Bambang Hendarso untuk menangkap pemilik Bank Century pada masa Presiden SBY. Bukankah kebijakan dalam rangka menyelamatkan uang negara yang ingin dikorupsi oleh Robert tantular?

Demikian juga terkait sikap politiknya yang bersifat terobosan dalam kasus Pilkada DKI Jakarta. Bukan Jokowi sendiri mengatakan bersikap netral  terhadap semua pilkada? Di mana letak JK berkhianat terhadap Jokowi?

Aneka hujatan tersebut diduga kuat berawal dari tafsir subjektif Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

Kata “satu pasangan” ini-lah yang diduga kuat sebagai acuan dalam menafsirkan peran wakil presiden, sekaligus dijadikan acuan melayangkan hujatan terhadap JK.

Satu pasangan ini ditafsirkan secara lurus dan tanpa tedeng aling-aling sebagai sebagai satu kata dalam kata dan satu dalam perbuatan.

Di zaman orde baru, atau  sebelum amandemeden UUD 1945, tafsir seperti itu mungkin saja dapat dibenarkan.

Sebab ketika itu, pemilihan wakil presiden di MPR didahului oleh presiden terpilih dan dilantik.

Tata cara pemilihan wakil presiden pada masa orde baru juga memiliki aturan tesendiri.

Pakar hukum tata negara, Prof  Saldi Isra mengemukakan, pengisian wakil presiden ketika itu diatur dalam Pasal 21 sampai pasal 27 Tap MPR No. II/ MPR/ 1973.

Pasal ini terdiri dari tiga hal pokok. Pertama, pelaksanaan pemilihan mengikuti tatacara pemilihan presiden.

Kedua, pemilihan wakil presiden baru dapat dilaksanakan setelah presiden terpilih, yaitu setelah presiden mengucapkan sumpah dan janji.

Ketiga, calon wakil presiden diusulkan oleh wakil fraksi-fraksi secara tertulis kepada pimpinan MPR dengan persetujuan calon dan pernyataan sanggup bekerja sama dengan presiden terpilih.

Saldi Isra mengemukakan, secara keseluruhan, ada tiga hal terkait tata cara pemilihan wakil presiden seperti gaya orde baru itu.

Pertama, melaksanakan pemilihan wakil presiden tidak satu paket dari pemilihan presiden.

Kedua, peran yang dilakukan oleh fraksi dalam menentuakn calon wakil presiden hampir sama dengan pencalonan presiden, tapi fraksi tidak bisa menentukan secara mutlak karena pada pemilihan wakil presiden, peran presiden terpilih tidak bisa dikesampingkan oleh fraksi di MPR.

“Masih segar diingatan kita ketika SU MPR 1988 muncul nama calon lebih dari satu orang karena Fraksi PPP mencalonkan H.J. Naro karena muncul calon tunggal Soedharmono, yang kemudain terpilih menjadi wakil presiden,” kata Saldi Isra yang sekarang anggota Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, di samping kekuasaan yang dinyatakan secara tegas oleh MPR, presiden secara terselubung memperoleh kekuasaan riil ikut menetapkan calon wakil presiden. Artinya, MPR memiliki kekuasaan untuk memilih wakil presiden, tetapi dalam perkembangannya wakil presiden tidak dapat dicalonkan oleh setiap fraksi sebelum mendapatkan persetujuan presiden terpilih.

Jadi, ada kekuasaan terselubung yang dimiliki oleh presiden terpilih sebagaimana dinyatakan dalam Tap MPR No. II/MPR/1993, Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan,

Presiden dan Wakil Presiden harus dapat bekerja sama. Ayat (2) Calon Wakil Presiden selain memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 1 ketetapan ini, harus juga menyatakan sanggup dan dapat bekerja sama dengan Presiden.

“Ketentuan-ketentuan tersebutlah yang memperbesar kekuasaan presiden dalam menentukan calon wakil presiden. Kehadiran pasal-pasal itu sekaligus memperkecil kedaulatan anggota MPR dalam menentukan calon wakil presiden,” kata Saldi Isra.

Dalam perspektif ini, dapat dipahami bahwa seluruh tindakan wakil presiden memang tidak bisa terlepas dari kehendak presiden. Mungkin itu sebabnya, semua wakil presiden di zaman orde baru tidak satu pun yang tidak satu kata dengan presiden. Juga tidak ada satu pun wakil presiden yang mengambil kebijakan atau sikap politik terobosan seperti yang dilakukan Mohammad Hatta atau Jusuf Kalla. Dengan kata lain, wakil presiden di zaman orde baru betul betul harus mengikuti kebijakan dan tindakan presiden.

Berdasarkan tata cara pemilihan wakil presiden seperti zaman orde baru ini, maka dalam batas batas tertentu mungkin dapat dipahami mengapa JK kemudian disebut “berkhianat” karena mengambil sikap politik terobosan dengan memihak pasangan Anis-Sandi tanpa persetujuan Presiden Jokowi. Sebab, keberadaan wakil presiden memang sangat tergantung kepada presiden

Tetapi setelah reformasi, dan setelah amandemen UUD 1945, tata cara pemilihan presiden mengalami perubahan mendasar.

Pada Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen), disebutkan bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

Ini artinya, keterpilihan wakil presiden tidak lagi ditentukan oleh presiden sebagaimana orde baru, melainkan ditentukan oleh rakyat.

Karena itu sumber legitimasi wakil presiden sama dengan presiden, yakni sama-sama berasal dari rakyat.

Karena sumber legitimasinya sama-sama berasal dari rakyat, maka presiden dan wakil presiden seyogianya memiliki tanggung jawab sama besar terhadap jalannya pemerintahan.

Dikatakan seyogyanya, karena UUD 1945 (amandemen) belum mengatur secara lebih rinci mengenai kedudukan, tugas dan tanggung jawab wakil presiden.

Karena itu pula, Dr Lusia Indrastuti, SH.MSI.MH pernah membuat studi khusus mengenai kedudukan, tugas dan pertanggungjawaban wakil presiden menurut UUD 1945.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, yang meraih gelar doktor (S-3) Hukum Tata Negara dari Universitas 17 Agustus Surabaya ini, mengatakan, ada sedikitnya lima pasal dalam UUD 1945 (amandemen) yang mengatur tentang wakil presiden.

Namun, dari lima pasal itu, tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai kedudukan, tugas dan pertanggungjawaban wakil presiden.

Dr Lusia Indrastuti kemudian mencoba mencari referensi tentang makna pasal 4 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Wakil Presiden yang mengatakan, “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”

Kata kuncinya ada pada kata ”dibantu.” Apa yang dimaksud  dengan kata dibantu?

Mengutip Wiryono Prodjokirono (Ketua mahkamah Agung   periode 1952 – 196), perkataan “dibantu” menandakan bahwa presiden merupakan the first man dan wakil presiden merupakan the second man.

Istilah the first man dan the second man  tetap belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Referensi yang ditemukan hanya sebatas di situ.

Lucia kemudian sampai pada kesimpulan, bahwa pengertian dibantu adalah, wakil presiden bertindak mewakili presiden dalam hal presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu dalam lingkungan kewajiban konstitusional presiden.

Bahwa pengertian ”dibantu” akan tetap berlaku selama presiden masih berfungsi, tetapi  kata “dibantu” akan hilang jika presiden berhalangan tetap dan pada saat itu wakil presiden tampil ke depan sebagai pengganti presiden sampai habis masa jabatannya.

Dengan kata lain, kajian dan kesimpulan yang dilakukan Lucia belum berhasil membuat lebih rinci apa kedudukan, tugas dan tanggungjawab wakil presiden.

Dalam hal ini pula dinilai penting melanjutkan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang sudah muncul pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie dengan nama RUU Kepresidenan.

RUU Kepresidenan ini diharapkan bisa mengatur secara lebih rinci kedudukan, tugas, dan tanggung jawab wakil presiden yang memiliki sumber legitimasi yang sama dengan presiden.

Tugas, dan tanggung jawab wakil presiden dinilai perlu dibuat implementatif, agar dengan demikian tidak mudah muncul tafsir subjektif apabila ada kebijakan atau sikap politik terobosan seperti yang dilakukan JK.

Penjelasan yang bersifat implementatif sekaligus akan menjadi acuan dalam memelihara hubungan harmonis antara presiden dengan wakil presiden. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here