Joko Widodo Akan Ditinggalkan Orang-orang Sekitarnya, Jika…

0
711

Nusantara.news – Tahun politik bagi partai politik dan elit politik adalah pesta. Kenapa pesta? Karena dalam perspektif pragmatisme adalah momentum dalam berbagai hal kehidupan. Dalam era budaya politik transaksional adalah momentum dan kondisi yang harus diciptakan sesuai kepentingan subjektivitas politiknya. Baik bagi level up-line (elite), maupun di tingkat down-line (bawah), bahkan rakyat jelata akan senang karena hak pilihnya bisa diuangkan (materi). Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres mempunyai nilai subjektif sebagai kapitalisasi materi dalam budaya politik transaksional.

Bagi calon (Kepala Daerah, Legislatif, dan Presiden) adalah momentum untuk “berkuasa” dengan kelompok kepentingannya. Untuk modal kampanye yang begitu besar variabel utamanya adalah bohir (sponsor), parpol (vehicle/kendaraan), kantong massa, media, dan penguasaan infrastruktur proses elektoral (KPU/KPUD dan Bawaslu). Bisa dikatakan, industri elektoral hidup dan subur di tahun politik berbasis materi dan hubungannya bersifat simbiosis mutualistis.

Manajemen elektoral institusinya harus dikuasai, semuanya berbasis materi, dan saling tergantung nantinya dengan hasilnya. Joko Widodo di Pilpres 2014 “berpengalaman” sehingga sudah menguasai seluk-beluk manajemen elektoral. Hanya saja petahana dinilai berbasis kinerja. Di Pilpres 2014 Joko Widodo kuat dari segi pencitraan, namun tidak untuk tahun 2019. Karakternya yang populis, dengan idiom baju kotak-kotak berhasil membius relawan sebagai sokoguru pemenangannya. Sayangnya Joko Widodo dan tim suksesnya tidak mampu mengkapitalisasinya untuk Pilpres 2019.

Sektor Ekonomi Kinerja Joko Widodo Terburuk

Keinginan Joko Widodo untuk ekonomi Indonesia tumbuh di atas 8% pada awalnya terlihat nyata dalam narasi pernyataan politiknya. Namun kebijakan tidak didukung oleh strategi dan program yang mumpuni, karena mazhab ekonominya tidak jelas pada saat awal pemerintahannya. Di satu sisi ingin Nawacita dan Trisakti, tapi kabinet ekonominya tidak mencerminkan mazhab yang jelas. Orientasi ke Cina, tapi belum dengan platform sejalan dengan skema OBOR (One Belt One Road). Selama 4 tahun pemerintahannya, ekonomi berjalan lambat (rata-rata 5%)

Sejak awal, Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan (kebijakan fiskal) dan Gubernur Bank Indonesia (moneter) terkesan memperlambat pertumbuhan, dengan alasan prudential economic value management (prinsip kehati-hatian atas manajemen nilai ekonomi). Keterbatasan kapabilitas Joko Widodo terlihat dengan gagalnya Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), yang dikoreksi dengan kehadiran Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan. Seharusnya program ini mampu mendulang pajak yang signifikan, tapi berjalan apa adanya, kalau tidak dibilang  gagal.

Pengelolaan yang bijaksana tidak sejalan dengan gegabahnya negara berutang, tercatat Rp 5.200 triliun, dan BUMN, serta sektor publik mencapai Rp 4.800 triliun yang membawa dampak buruk pada perekonomian nasional yang ditunjang situasi global yang tidak kondusif.

Tahun keempat pemerintahannya terjadi twin defisit (APBN dan Neraca Perdagangan). Neraca Perdagangan yang negatif meliputi aspek:

  1. Terjadi defisit neraca transaksi berjalan secara akumulatif senilai Rp 727,9 triliun. Jika ditambah defisit Q1 2018, maka defisitnya mencapai Rp 805,5 triliun.
  2. Terjadi defisit perdagangan migas secara akumulatif mencapai Rp 249,5 triliun. Jika ditambah defisit Q1 2018 maka nilai defisit mencapai Rp 282,6 triliun.
  3. Terjadi defisit dalam transaksi jasa-jasa secara akumulatif mencapai Rp 330,5 triliun. Jika ditambah defisit Q1 2018 maka nilai defisit mencapai Rp 350,5 triliun.
  4. Terjadi defisit pendapatan primer secara akumulatif mencapai Rp 1.274,1 triliun. Jika ditambah defisit pada Q1 2018 maka nilai defisit mencapai Rp 1.384,5 triliun.

Situasi diperburuk oleh perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Cina, dan Indonesia terkena imbasnya. Donald Trump (Presiden Amerika Serikat)  sudah mengancam Indonesia agar Trade balance sheet (neraca perdagangan) AS dengan Republik Indonesia (RI), dan meninjau 24 produk ekspor RI ke AS. Tentu berdampak pada nilai ekspor dan neraca perdagangan Indonesia akan memburuk.

Nilai mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) dan ekonomi AS menguat berekses nilai Rupiah melemah karena fundamental ekonomi kita bermasalah. Gejolak USD terlihat pada perencanaan APBN 2018, nilai mata uang Dollar AS dipatok Rp 13.400; saat ini sudah mencapai Rp 14.600 per USD. Harga minyak diasumsikan USD 48 per barrel, sedangkan saat ini sudah mencapai USD 75 per barrel. Disinyalir karena kondisi APBN buruk, SMI tidak mengajukan APBN (P), karena khawatir akan menimbulkan gejolak.

Perlambatan ekonomi tentu berdampak pada gagalnya pencapaian target pajak. Celakanya, seharusnya insentif yang dilakukan, tapi justru sebaliknya yang terjadi. Sektor riil dan ekonomi konsumsi yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional paling terkena dampaknya ekses dari penurunan daya beli.

Pemerintah awalnya membantah semua itu, namun tidak bisa menjelaskan ketika nilai mata uang USD terus naik, turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) berbuntut dengan aksi jual (capital exit), tidak lakunya obligasi negara, dan diikuti aksi jual, dan merambat dimulainya konglomerat memindahkan likuiditasnya ke luar negeri. Terakhir rekening pribadi di atas Rp 2 miliar sebagian mulai ditutup, dan follow the money and save (mengikuti aliran uang dan simpan). Bom waktu juga dilihat dari segi perbankan, ancaman kredit macet, dan besarnya utang negara, serta sektor publik.

Persoalannya bukan besarnya utang, tapi lebih kepada kemampuan membayar saat ini, karena debitur/investor tahu kondisi objektif ekonomi sedang bermasalah.

Hal ini menjadi faktor utama penyebab bersiapnya orang-orang dekat sekitar Joko Widodo meninggalkannya.

Risiko politik Joko Widodo adalah ketika pada bulan Juli 2018 ini harus memilih Cawapres, karena pendaftaran tanggal 4 – 10 Agustus 2018. Faktanya Joko Widodo secara tidak langsung sudah menjanjikan beberapa orang. Dari kalangan Nadliyin saja  ada Prof. Mahfud MD, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Muhammad Romahurmuziy (Romi) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang membawa gejolak tersendiri di internal Nahdliyin. Bahkan Cak Imin sering “mengancam” jika bukan dia yang dipilih; dan Prof. Mahfud MD dikecam Nahdliyin baru-baru ini ketika namanya menguat sebagai calon cawapres Joko Widodo. Tercatat nama-nama: Airlangga Hartarto (Golkar), Cak Imin (PKB), Romi (PPP), dan beberapa nama lainnya yang berharap terpilih sebagai Cawapres.

Di kalangan TNI, ada nama-nama Moeldoko, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Gatot Nurmantyo (GN) untuk men-downgrade Prabowo Subianto. Pada gilirannya pilihan harus ditentukan parpol dan organisasi kemasyarakatan pendukungnya untuk menentukan sikap di Pilpres 2019. Menjadi bahaya bagi elektabilitasnya jika tidak dikelola komunikasi politiknya oleh operator yang handal karena akan menentukan soliditas pendukungnya.

Parpol Sibuk Pileg dan Menteri Sibuk Nyaleg

Mulai 4 Agustus 2018 ini pendaftaran calon presiden (capres) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan sendirinya aktivitas Presiden Joko Widodo terfokus pada kampanye, yang secara resmi dimulai 23 Agustus 2018. Ada 18 menteri dari partai politik yang nyaleg di saat kinerja pemerintahan dan kondisi objektif ekonomi tidak kondusif.

Diyakini, setelah kampanye, gerakan “Ganti Presiden” lebih masif karena pesaing sudah jelas siapa dan didukung partai apa. Kini baru Joko Widodo vs. Prabowo Subianto, namun politik itu tentang semua kemungkinan, dan sangat dinamis. Setelah penentuan Cawapres, baru ada sikap final dari parpol, sehingga wacana poros ketiga dimungkinkan.

Skema Islam vs. nasionalis non Islam masih sangat mungkin terjadi lagi. Elit politisi Islam intensif berkonsolidasi melakukan perlawanan yang konstruktif dengan koalisi parpol. Aliansi ideologis mungkin saja terbentuk setelah kampanye karena suhu politik semakin eskalatif. Hanya saja isu perubahan yang kontekstual dan substantif belum terlihat, saat ini baru penggalangan massa.

Kemampuan membangun kesadaran, kekuatan, dan peluang politik intensif dilakukan oleh politisi Islam golongan dari Forum Umat Islam, alumni 212 (2 Desember 2016), dan parpol seperti; Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) posisi saat ini masih mendukung Petahana, walau Cak Imin akan bersikap jika tidak terpilih menjadi Cawapres Joko Widodo.

Namun sejak Pemilu 1975 hingga 2014, parpol Islam hanya memperoleh 31%, yang dominan adalah partai tengah inklusif (Golkar, Gerindra, Demokrat, Hanura) yang sebagian lahir setelah reformasi, dan pecahan dari perahu besar Golkar. Sementara partai Nasionalis Eksklusif (PDI Perjuangan) hanya mencapai 23%.

Pada Pemilu terakhir (2014), parpol Islam juga memperoleh suara 31%, padahal 87% pemilih di Indonesia adalah umat Islam. Stigma sebagian Islam dan parpol Islam selalu ditumbuhkan dengan isu radikalisme dan teroris. Tidak heran jika sebagian Eksponen 98 yang dekat dengan parpol meminta PKS dibubarkan, karena dianggap partai radikal? Hal ini semacam Islam phobia versi rezim Joko Widodo

Umat Islam suka membangun organisasi tapi tidak suka membangun jaringan, karena cenderung eksklusif. Parpol Islam juga sudah terjebak dengan budaya politik transaksional, sehingga ideologi terjadi pergeseran kontekstual.

SBY dan JK sebagai “King Maker

Situasi yang belum sepenuhnya terkendali sangat rentan Joko Widodo ditinggalkan oleh elit sekitarnya. Pada umumnya hanya bermotif “power” (jabatan dan uang), sehingga mereka akan analisa posisi elektabilitas Joko Widodo saat ini kaitannya dengan peluang untuk menang di Pilpres 2019. Perilaku oportunistik itu seharusnya hanya ada pada bohir (taipan) yang pragmatisme untuk mendukung siapa saja untuk memuluskan usahanya. Namun budaya politik transaksional menyeret pragmatisme elit politik mengarah pada jeratan kapitalisme demokrasi.

Jika melihat kondisi objektif Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) saat ini berperan sebagai “King Maker”. Prabowo Subianto (PS) dipaksa kompromi karena koalisinya tak kunjung final dalam deklarasi (PAN, PKS, dan PBB) sehingga SBY (Demokrat dan JK sebagai figur yang bisa diterima PKS, PKB, dan PAN, serta berpengaruh di Partai Golkar menjadi “King Maker”.

Joko Widodo sebagai petahana akan ditinggalkan orang-orang dekatnya jika situasi ekonomi semakin tidak kondusif, salah dalam menentukan Cawapres dan perbedaan kepentingan politik secara subjektif dari elit sekitarnya.

Basis politik Joko Widodo adalah relawan, bukan parpol termasuk PDI Perjuangan (PDIP). Seyogyanya Joko Widodo mengkapitalisasi relawan 2014 secara institusi menjadi basis kekuatan politiknya. Keterbatasan kapasitas politik dan orang yang dimandatkan untuk itu sehingga relatif tidak berhasil untuk dijadikan basis politik di Pilpres 2019. Lalu mencoba dari Eksponen 98, yang terjadi memalukan karena Joko Widodo ahistoris di saat perubahan itu terjadi.

Ketergantungannya pada PDIP dan Golkar bersifat transaksional, bukan ideologis, semakin terlihat terjadi disorientasi politik karena tidak berbasis ideologis. Paling mendasar Joko Widodo tidak mempunyai operator politik yang mumpuni karena selain keterbatasan kapasitas dan kapabilitas politiknya, dia juga dikelilingi orang-orang yang opportunistik. Relatif 4 tahun ini dia tidak mempunyai “think-tank”, sehingga arah pembangunan tidak jelas (disorientasi). Selayaknya figur opportunistik, mereka akan meninggalkan Joko Widodo yang momentumnya akan segera terjadi.

SBY dan JK adalah figur yang dapat mengolah momentum dan cipta kondisi sehingga PS (08) harus kompromi, dan kita berharap bukan transaksional. Ikatan orang-orang sekitar dengan Joko Widodo hanya soal kepentingan, bukan ideologis atau figur loyal tegak lurus. Wajar saja jika mereka meninggalkan Joko Widodo jika situasi tidak kondusif sesuai subjektivitas kepentingan masing-masing. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here