Politik Pencitraan (2)

Joko Widodo Mulai Politik Pencitraan

0
708
Ilustrasi: Jokowi bagi-bagi sertifikat tanah. Foto: Antarafoto

Nusantara.news – Dalam politik elektoral seorang kandidat harus berupaya meyakinkan publik seperti yang diharapkan. Kadangkala upaya itu dilakukan dengan merekayasa citra diri pada positioning politik seperti yang diinginkan. Citra diri adalah persepsi publik terhadap dirinya, dan tidak selalu pencitraan diri bisa berhasil seperti yang diharapkan.

Pencitraan diri adalah bagian dari strategi politik dalam memenangkan kontestasi politik seperti Pemilu Presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan tahun 2019 mendatang, dan hal tersebut wajar saja dilakukan.

Sosok seorang kandidat calon presiden terbentuk citra dirinya berdasarkan rekam jejak dan kiprahnya sebelum dia maju sebagai kandidat dalam Pilpres. Jika sosok tersebut tidak begitu dikenal, sebetulnya lebih mudah membentuk citra diri yang diinginkan di mata publik, seperti yang terjadi pada Joko Widodo pada Pilpres 2014. Tapi, di tahun 2019 nanti citra diri Jokowi amat bergantung pada kinerjanya sebagai Presiden RI 2014 – 2019, atau petahana.

Apakah rakyat menganggap Jokowi berhasil sebagai Presiden RI? Indikasi objektif tentunya dengan mengevaluasi secara terukur keberhasilan pembangunannya selama tiga tahun terakhir ini. Secara politis, bisa dilihat popularitas dan elektabilitas Jokowi dari hasil sejumlah survey dari waktu ke waktu.

Saat ini, hasil survey elektabilitasnya adalah 40 – 60%. Seharusnya, seorang petahana berpeluang di atas 60% pada saat kandidat lain belum muncul atau mendeklarasikan diri. Sang petahana juga bisa mendapat poin lebih karena bisa mengklaim keberhasilan kabinetnya adalah sebagai hasil kinerjanya. Sebaliknya, sang presiden bisa dinilai buruk dan akan memperoleh citra negatif, jika kinerja jajaran kabinetnya jauh dari yang diharapkan publik.

Saat ini, masyarakat menilai bahwa Kabinet Ekonomi Jokowi buruk, dan masyarakat sebetulnya berharap reshuffle yang terakhir terjadi penggantian di Kabinet Ekonomi. Tapi publik sangat kecewa karena ternyata hanya Kepala Staf (Kastaf) Presiden dan Menteri Sosial yang diganti, dan penggantinya pun dinilai dengan pertimbangan yang sangat politis.

Pencitraan semakin populer setelah Obama

Politik pencitraan menjadi populer ketika Barrack Hussein Obama memenangkan Pilpres Amerika Serikat (AS) dua periode di tahun 2009–2017. Hal ini sejalan dengan kehadiran media sosial (Facebook, twitter, LINE, Instagram, dan lain sebagainya) yang sangat potensial membuat seseorang menjadi populer dan dicitrakan sebagai apapun. Secara kuantitatif, media sosial juga dapat menjadi “pasukan pemukul” bagi lawan politik, maka itu dikenallah istilah Cyber Army.

Konon, kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 di antaranya karena Muslim Cyber Army bersatu dengan memanfaatkan sentimen Islam yang berkaitan dengan “rasa” dan emosi. Kemenangan Jokowi pada Pilkada DKI tahun 2012 berpasangan dengan Ahok juga merupakan keberhasilan pencitraan diri Jokowi sebagai representasi kalangan bawah, bersahaja, jujur, dan sangat populis. “Citra yang dibentuk” menjadi posisi politik saat berkampanye, yang merupakan antitesis dari figur lawannya Fauzie Bowo atau “Foke” yang dicitrakan cenderung arogan, terlalu percaya diri, dan elitis, serta berkeyakinan (karena nasihat konsultannya) akan memenangkan satu putaran Pilkada DKI kala itu.

Ternyata, Jokowi mengejutkan semua pihak, dia berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2012. Di tahun 2014, pada saat popularitasnya memuncak, citra diri Jokowi direkayasa kembali untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Faktanya, dengan mobil Esemka, baju kotak-kotak, blusukan, dan Nawacita, serta dukungan relawan, Jokowi bisa menghadirkan publik untuk memenuhi kawasan silang Monas Jakarta pada awal kampanye. Puncaknya, dia bisa menghadirkan massa untuk memenuhi Gelora Bung Karno (GBK) berkat dukungan spontan dari para artis dan selebriti di akhir masa kampanye saat itu.

Menjadi pertanyaan adalah, apakah Jokowi secara magnitude masih mampu membuat  GBK penuh secara spontan seperti tahun 2014? Jika dilakukan mobilisasi secara terorganisir melalui partai tentu saja bisa, apalagi pengerahan massa dengan disediakan uang transport plus-plus.

Politik pencitraan populer dekade ini, ketika Obama ikut dalam kontestasi Pilpres AS  seiring dengan populernya media sosial dengan medium komunikasi baru. Selain itu, adalah faktor bohir (taipan), karena Ahok mendukung penuh kampanye Jokowi pada tahun 2014. Diakui atau tidak, biaya politik yang tersedia menjadi salah satu faktor kemenangan Jokowi melawan Prabowo Subianto yang relatif “tidak diinginkan” oleh para taipan.

Fakta lain yang tidak dapat ditolak adalah keunggulan relawan di bidang media sosial/Teknologi Informatika (IT) yang berjibaku menentukan kemenangan Jokowi, di saat terjadi score di tataran publik opini masih 1 : 1, pada saat perhitungan sementara masih terjadi hasil yang membingungkan, khususnya dari hasil polling yang dilakukan oleh sejumlah penyelenggara survey.

Situasi publik makin tegang ketika itu, pada saat tim IT Nasdem (kubu  Jokowi) merilis kemenangan tipis Jokowi-JK. Dalam selisih waktu terbatas, kubu Prabowo-Hatta, tepatnya tim IT PKS, juga merilis hasil perhitungan sementara yang berbeda. Sempat terjadi ketegangan politik sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis hasil perolehan suara pilpres 2014 dari lapangan. Kemudian, publik dikejutkan oleh relawan Jokowi yang terdiri dari kumpulan ahli IT (lebih tepatnya hackers) yang sebagian bermukim di luar negeri khusus pulang untuk Jokowi, dan hasilnya Jokowi – JK menang tipis sesuai hasil KPU, dan Prabowo – Hatta pun harus menerima kekalahan.

Di era politik transaksional menjaga dan mengamankan hasil pemilu harus menjadi bagian dari strategi pemenangan, sehingga faktor IT (khususnya pengamanan data) dan media sosial untuk membangun citra diri adalah variabel penting dalam memenangkan Pilpres 2019 nanti. Pengalaman pada Pilpres 2014, memang kubu Jokowi cenderung dimenangkan oleh para relawan sebagai tim sukses dari berbagai kubu, sehingga sulit bagi tim Prabowo Subianto untuk memenangkan pertempuran di level media sosial.

Politik pencitraan dalam pemilu adalah hal wajar

Dalam kampanye, pencitraan adalah bagian dari strategi komunikasi politik yang dimainkan oleh tim sukses. Baik atau tidaknya pencitraan tergantung niat dan misi sang kandidat. Secara etika rekayasa pencitraan harus berdasarkan fakta dan bisa dibuktikan, jika tidak, pemilih akan membeli “kucing dalam karung”. Jadi, citra diri jika direkayasa belum tentu juga bakal diterima seperti yang diinginkan oleh perekayasa komunikasi. Buruknya, jika tidak terbukti setelah dia memenangkan pemilu maka akan menjadi bumerang.

Jokowi dengan citra diri pada pilpres 2014 adalah seorang populis dan merupakan antitesa dari kemapanan elite yang menjadi presiden sebelumnya. Citra kerakyatan dengan penampilan sederhana, menampilkan idiom-idiom kerakyatan, blusukan di keramaian, anti birokrasi yang rumit, dan dicitrakan berasal dari kalangan bawah serta sederhana dengan baju kotak-kotak, dan didukung secara masif oleh para relawan dengan ikhlas kala itu.

Namun sayangnya, citra kerakyatan yang diwujudkan dalam program Nawacita itu, nyatanya dalam tiga tahun kepemimpinannya tidak terlihat. Justru kebijakannya cenderung anti rakyat, dengan mencabut subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), listrik, dan pertanian, mengalihkannya pada infrastruktur. Tidak terlihat paham nawacita yang sangat kerakyatan.

Infrastruktur adalah program pro pengusaha dan pertumbuhan, serta butuh waktu lama jangka waktunya baru dirasakan rakyat. Dengan anggaran hampir 20% (Rp400 Triliun) pada tahun 2018, yang berarti sejajar dengan anggaran pendidikan, terkesan Jokowi memaksakan kehendak. Sementara, pertanian dan kelautan, serta UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dalam tiga tahun kepemimpinannya tidak optimal. Pedesaan untuk citra kerakyatan ternyata tidak mampu mengurangi kemiskinan dan urbanisasi. Pencitraan yang dilakukan melalui mobil Esemka untuk mendukung produksi dalam negeri, ternyata hanya bahan kampanye belaka. Kementerian Perindustrian tidak pernah menindaklanjuti mobil Esemka.

Jokowi memang anti IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia. Citranya sebelum menang, adalah koalisi tanpa syarat, namun ketika melakukan penyusunan Kabinet Kerja ternyata mayoritas personnya merupakan pilihan partai. Hal ini dilakukan karena kebijakan politik keseimbangan dan ketidaknyamanan Jokowi dengan PDIP, partai asalnya sehingga dia mendekati Partai Golkar yang “disetir”  untuk mendukungnya menjadi calon presiden pada 2019.

Rakyat semakin kecewa ketika Jokowi mendukung Ahok di Pilkada DKI, yang ditentang oleh publik Islam sehingga terjadi peristiwa 411 (4 November 2016) dan 212 (2 Desember 2016) yang fenomenal pada perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sikap kerakyatan, populis, blusukan, yang menjadi strategi Jokowi pada Periode I (tahun 2014) sepertinya tidak “laku” lagi untuk tahun 2019 nanti, karena sikap Jokowi saat ini lebih elite dan tidak populis lagi.

Percepatan jalan tol dan pembangunan infrastruktur (jembatan, bandar udara, pelabuhan laut, dan lain-lain) memang positif, namun mengorbankan program kerakyatan seperti UMKM, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan di Papua khususnya, dengan BBM satu harga harus dipuji, namun apakah pemerintah sanggup menyubsidinya secara berkelanjutan? Jika tidak, maka ini akan menjadi bumerang di masa depan.

Citra baru 2019

Sekarang kita melihat bagaimana Jokowi membagikan sertifikat tanah kepada para petani sebagai bagian dari ‘reformasi agraria’ dengan strategi perhutanan sosial. Pertanyaannya, apakah sertifikat itu akan aman di tangan petani yang selalu membutuhkan uang untuk modal? Bagi-bagi sertifikat tanah terkesan seperti Sinterklas belaka, karena tidak ditopang oleh konsep dari hulu ke hilir. Termasuk, penjualan hasil pertaniannya pada saat panen, dan ancaman kebijakan impor.

Kita tahu bahwa kebijakan impor adalah strategi kartel agar kita tetap tergantung pada impor dan tidak bisa mandiri, dan tentu saja sangat menekan petani.

Untuk pencitraan lain kita melihat misalnya, program padat karya sebagai program Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial) karena infrastruktur tidak banyak menghasilkan tenaga kerja. Sementara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) makin marak ketika bisnis melambat hampir di semua sektor.

Kita berkeyakinan, sepeda motor Chopper karya anak bangsa, jaket dan kaos ala Jokowi yang menjadi populer adalah strategi membangun “citra” sebagai idiom kampanye seperti dulu mobil Esemka dan baju kotak-kotak. Namun pula jangan diabaikan karena sejatinya citra diri sebagai petahana sudah terbentuk berdasarkan kinerjanya (2014–2018). Jika pada tahun 2014 Jokowi masih gelas kosong sehingga citra dirinya mudah dibentuk, saat ini citra Jokowi sudah terbentuk, dan rakyat sudah mempunyai penilaian sendiri. Sepertinya butuh riset independen untuk menguji hal tersebut, jangan melalui penyelenggara survey yang berbayar.

Citra diri adalah persepsi orang terhadap diri objek yang dikampanyekan, bukan citra yang dipersepsikan oleh tim sukses. Jika salah persepsi maka akan mencelakakan diri, karena isu mudah dibuat dan juga seketika bisa dicek. Apalagi pasukan media sosial terbesar saat ini, Muslim Cyber Army, mempersepsikan Jokowi negatif karena mereka sudah terluka ketika Jokowi justru membela Ahok.

Eksesnya terlihat dengan bersatunya Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai representasi politik Islam yang dianggap politik aliran. Padahal dalam politik prosedural hal tersebut sah-sah saja, termasuk sebagaimana Jokowi dalam memperoleh dukungan dari Partai Golkar. Namun, strategi pencitraan tentu masyarakat akan menerimanya tidak “sepolos” pada tahun 2014, karena rekam jejak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sudah kita rasakan selama tiga tahun terakhir ini.

Pencitraan diri adalah persepsi dari khalayak bukan dari kita sendiri, namun kadangkala, disadari atau tidak, kita mempersepsikan diri lebih dari faktanya.

Perlu dicatat, sebagian besar keberhasilan Jokowi pada tahun 2014 adalah kontribusi relawan yang secara ‘ikhlas’ bahu-membahu memenangkannya. Di tahun 2019 jangan berharap dukungan spontan dan ‘ikhlas’ tersebut akan diperoleh karena saat ini mereka sudah mengukur dengan berbasis fakta, yakni kinerja Jokowi dari 2014 hingga 2018. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here