‘Jokowi Adalah Kita’ Kehilangan Relevansi di Pilpres 2019?

0
175

Nusantara.news, Jakarta – Pada Pilpres 2014 lalu, Joko Widodo (Jokowi) sukses melenggang ke istana salah satunya karena didukung oleh modal pencitraan yang kuat. Jokowi memang tidak memiliki karakter seperti presiden RI sebelumnya. Jokowi tahu persis dengan potongan fisiknya tidak memungkinkan dia jadi presiden seperti Bung Karno yang gagah, Soeharto yang menawan, atau SBY yang rupawan. Jokowi juga tak bisa meniru Habibie yang dimistifikasi sebagai jenius, atau Gus Dur dan Megawati yang berasal dari trah pendiri republik.

Potongan Jokowi yang ‘ndeso’, bukan elite, tidak ningrat, tidak tampan, yang membuatnya berbeda secara estetik dari presiden sebelumnya. Namun hal itu justru dijadikannya daya pikat tersendiri untuk menguasai psikologi wong cilik yang kerap tersingkir dari perhatian elite. Jokowi memanfaatkan celah itu untuk mencoba mencitrakan diri sebagai pemimpin yang lahir dari rahim rakyat. Kemunculannya dianggap representasi dari rakyat kebanyakan: ‘Jokowi Adalah Kita’.

Citra ini kemudian dibalut dengan atribut yang tak pernah ada pada pilpres sebelumnya, guna membenamkan ingatan publik pada sosok Jokowi. Dengan kemeja kotak-kotak, ia muncul dengan tradisi baru politik yang simbolistik. Ditambah, aksi blusukan dan gaya santainya makin menegaskan bahwa dirinya adalah antitesis dari citra formal dan serius yang melekat pada presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jualan citra Jokowi seperti itu ternyata ampuh.

Menurut studi penelitian Rusmulyadi dan Hanny Hafiar (Jurnal Profesi Humas, Vol.3, No.1, 2018, hlm. 120-140), berlapis citra Jokowi yang berusaha dekat dengan rakyat kebanyakan itu dianggap mengungguli para politikus mapan manapun pada 2014. Melalui media arus utama dan sosial media, citra Jokowi dibentuk sebagai sosok merakyat, membumi, rajin blusukan, ramah, dan jujur.

Proses produksi citra Jokowi sudah dicanangkan sejak menjabat Wali Kota Solo. Dia dibentuk menjadi sosok yang dekat dengan kesenangan anak muda karena suka musik rock dan metal. Di Jakarta, Jokowi juga pandai menampilkan diri di bawah sorotan media dan kamera yang terbius dengan tindak-tanduknya. Dia tahu, blusukan bisa menjadi berita sehingga bisa merawat perhatian publik pada sosoknya.

Apakah citra Jokowi merakyat dan jualan ‘Jokowi Adalah Kita’ pada Pilpres 2019 kali ini masih akan menjadi magnet bagi rakyat kebanyakan?

Jokowi, Antara Janji dan Realita

Namun pada Pilpres 2019, tampaknya citra ‘Jokowi Adalah Kita’ akan kehilangan relevansinya. Pamor Jokowi yang dianggap pembawa harapan ‘wong cilik’, juga diprediksi tak lagi bertuah. Sebab, realitas kehidupan rakyat kebanyakan yang kian terbebani dengan masalah ekonomi dan berbagai kenaikan harga ataupun tarif, menjadi satu contoh bahwa kebijakan dan keberpihakan Jokowi selama berkuasa tak benar-benar memikirkan rakyat kelas bawah.

Gelagat ini sebenarnya sudah mulai terlihat di awal masa pemerintahan Jokowi-JK, yang secara mengejutkan kebijakan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) alias menaikan harga ‘minyak’ justru di tengah harga minyak dunia sedang turun. Selepas itu, tarif listrik naik berkali-kali. Jika diukur dari tahun 2016, kenaikan TDL hingga 1 Juli 2017 mencapai 250% atau 2,5 kali lipat dalam kurun 1,5 tahun. Sementara di era Presiden SBY, kenaikan TDL hanya sebesar 15%. Belum lagi kenaikan aneka pajak dan harga bahan sembako.

Beberapa janji kampanye Jokowi di 2014 yang menyentuh kebutuhan rakyat, sebagian besar juga tak realisasi. Misalnya, dia pernah menebar iming-iming jika menjadi presiden akan menghentikan kebijakan impor pangan. Menurutnya, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan.

“Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok,” kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014).

Namun realisasinya, sejak 2014 hingga saat ini, Indonesia masih mengimpor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Trennya bahkan terus meningkat. Pada 2014, impor beras Indonesia, misalnya, tercatat sebanyak 844.163 ton. Tahun berikutnya, impor beras naik tipis menjadi 861.601 ton. Pada 2016, impor beras mengalami lonjakan 49 persen menjadi 1,28 juta ton. Namun pada 2017, impor beras menyusut drastis sebesar 76 persen. Begitu pula dengan impor kedelai, garam, kacang tanah, gula, dan lain-lain.

Di luar itu, presiden menerobos batas kepantasan dengan menunjuk Jaksa Agung yang berasal dari partai Nasdem. Batas etis pun dilanggar dengan mengangkat “orang-orang timsesnya” menjadi komisaris di beberapa BUMN sebagai ajang balas budi, meski sebagian besar kualifikasinya tak sesuai dengan bidangnya. Janji membentuk kabinet ramping dan tak ingin bagi-bagi kursi kuasa pun, justru realitanya terjadi sebaliknya. Pengendalian konflik juga lemah, utamanya saat terjadi kriminalisasi terhadap KPK dan perseteruan antar-menteri di muka publik.

Di titik ini, leadership Jokowi memang memiliki keterbatasan: tidak punya pusat kendali karena ia berada di antara para oligarki politik. Pun begitu, kemampuan dan kesabaran Jokowi dalam ‘menaklukan’ lawan politik patut dipuji: entah lewat lobi ‘makan semeja’ ataupun politik ‘tukar guling’. Ia juga lihai memainkan politik simbolistik ketimbang substansi: dari soal pakaian hingga bergaya milenial.

Sama halnya terhadap SBY dulu, saat ini rakyat mulai jenuh dengan pencitraan dan sosok Jokowi yang ternyata tak cukup mampu mengangkat derajat rakyat kecil. Kecenderungan Jokowi yang dianggap pro-asing, cina, kapitalis, serta watak kepemimpinannya yang terkesan tidak cerdas dan disetir orang kuat (oligarki), membuat orang merindukan kembali calon pemimpin yang tegas, berwibawa, cerdas, elegan, dan benar-benar berpihak pada rakyat.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ziyad Alfalahi menilai pencitraan yang dilakukan Capres Jokowi terlalu berlebihan. Hal ini rupanya membuat masyarakat jenuh dan bosan sehingga menyebabkan elektabiltas Jokowi stagnan bahkan menurun. “Pencitraan yang dilakukan Jokowi itu terlalu berlebihan, lama-lama masyarakat bosan,” kata Ziyad.

Sementara itu, politikus Gerindra, Andre Rosiade menilai strategi pencitraan yang dilakukan Jokowi tidak akan laku lagi Pilpres 2019. Terlebih, menurut Andre, saat ini pemerintahan Jokowi mulai tidak fokus memenuhi janji-janji kampanyenya di Pilpres 2014, terutama di bidang kesejahteraan ekonomi yang menjadi salah satu poin penting Nawacita. “Sudahlah ilmu 2014, tidak akan laku lagi untuk menghipnotis rakyat dengan cara ndeso,” kata Andre.

Barangkali, setelah hampir lima tahun menjabat sebagai presiden, masyarakat kian sadar Jokowi sudah tak lagi seperti dulu. Dia sekarang elite dengan sejumlah konglemerasi dan oligarki di sekitarnya. Banyak yang menilai Jokowi yang sekarang berbeda dengan Jokowi pada Pilpres 2014. Jokowi tak lagi dianggap sebagai pembawa harapan dan perubahan bagi rakyat bawah.

Lantas, apakah jargon ‘Jokowi Adalah Kita’ akan kehilangan relevansinya pada Pilpres 2019 ini? Mungkin saja.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here