Jokowi Anti-Oposisi

0
148

Nusantara.news, Jakarta- Pertemuan antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) di Istana Kepresidenan menuai banyak pertanyaan. Salah satunya soal apakah Demokrat akan pindah gerbong koalisi atau tidak.

Dalam Pilpres 2019, Demokrat berada dalam barisan partai pendukung capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bergabung dengan Gerindra, PKS, dan PAN. Pertemuan pada Kamis (2/5/2019) sore tersebut juga menimbulkan pertanyaan, apakah Jokowi menawarkan posisi menteri untuk AHY dalam kabinetnya? Entahlah.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago menilai sinyal Partai Demokrat bergabung ke barisannya menguat usai pertemuan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Jokowi. "Sinyal iya betul ada keinginan untuk bergabung. Jadi kami sangat menghargai itikad baik dari Partai Demokrat," jelas Irma seperti dikutip dari laman Tirto.id, Jumat (3/5/2019).

Munculnya simyalemen Demokrat akan merapat ke kubu petahana makin menguat lantaran diamini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Eks Panglima TNI ini mengatakan, pemerintahan yang efektif dan kuat itu perlu sebanyak mungkin teman koalisi.

“Sebenarnya, dari hasil hitung cepat koalisi partai pendukung pemerintah sudah mendapat 60 persen di parlemen. Namun, kalau bisa 80 kenapa harus 60 persen. Semakin banyak dukungan di parlemen, kebijakan pemerintah akan lebih mudah direalisasikan,” kata Moeldoko.

Namun, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon memastikan partainya tetap bersama barisan pendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hingga selesainya Pemilu 2019.  Namun, bagaimana selanjutnya sikap Demokrat setelah itu, Jansen mengatakan partainya akan kembali menjadi partai yang bebas untuk menentukan arah dukungan politik ke depannya.

"Tapi pasca-pemilu selesai, seluruh partai jadi bebas kembali, bukan hanya di koalisi Pak Prabowo, di TKN juga akan bebas kembali partai-partai itu. Mereka bebas tentukan arah dan kebijakan politiknya," ucap Jansen.

Jokowi Lahirkan Tradisi Politisi 'Lompat Pagar'

Ambisi Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya dengan menarik sebanyak-banyak koalisi, memang sudah terlihat sejak dirinya terpilih sebagai presiden usai Pilpres 2014 lalu. Mula-mula ia menjinakkan partai-partai lawan di Koalisi Merah Putih hingga kekuatan politik di parlemen berada dalam dominasi para pendukungnya.

Tak hanya itu, ia juga “merangkul” sejumlah media dan kelompok kritis agar tak sampai hati memukul kekuasaannya. Seiring waktu, kekuasaan Jokowi pun segera terkonsolidasi. Hanya saja, dengan benteng kekuasaan yang kian kuat, pemerintahan Jokowi dinilai seperti antikritik dan anti oposisi. Tak jarang, para pengeritik Jokowi harus berurusan dengan polisi.

Pada Pilpres 2019 ini pun demikian: ia ingin tampil power full, kalau bisa tak ada lawan. Wacana calon tunggal pun sempat dilontarkan. Padahal di atas kertas, capres petahana begitu digdaya. Ia memiliki modal besar melenggang ke istana untuk kali kedua. Mulai dari dukungan politik koalisi jumbo, jaringan relawan dan “pasukan” sosial media yang masih aktif, elektabilitas tertinggi versi beberapa survei, hingga statusnya sebagai petahana yang membuat dirinya bahkan leluasa menggerakan infrastrutur politik. Termasuk barangkali kampanye terselubung dalam berbagai acara dan kebijakan.

Pun begitu, tampaknya itu belum cukup. Ia kemudian merekrut menteri dan para kepala daerah yang pro-petahana untuk jadi bagian dari tim kampanye. Ketika dukungan dan kekuatan Prabowo-Sandi sebagai rivalnya menguat, Jokowi tak mau kehilangan akal. Selama tahapan kampanye, sejumlah pesantren didatangi. Kiai, kalangan pers, mahasiswa, pengusaha, kaum milenial, hingga para seniman diundang ke istana. Deklarasi dari berbagai komunitas yang pro-Jokowi seolah dihadirkan silih berganti di pemberitaan media. Bahkan sejumlah tokoh yang berada di barisan Prabowo-Sandi coba ditarik-tarik ke kubu Jokowi.

Beberapa kepala daerah yang dulu mendukung Prabowo-Hatta pun pada akhirnya dibuat berbalik arah di Pilpres 2019 ini. Sebagian lainnya bahkan diklaim mendukung Jokowi meski tokoh bersangkutan membantahnya. Berubah haluan, banting stir politik, bahkan lompat pagar dalam kontestasi merupakan sesuatu yang lazim bagi elite politik. Entah karena ikut patron politik di atasnya, hasil perenungan sendiri melihat dinamika yang terjadi, atau terpaksa manut karena merasa “tersandera”. Dalam konteks itu, Jokowi turut andil dalam menyuburkan tradisi para politisi yang 'lompat pagar'.

Jokowi sudah merasa aman? Belum. Bahkan hingga pemungutan suara Pilpres 2019 usai dan dirinya diklaim menang versi beberapa hitung cepat, ia masih ingin merebut kekuatan politik di barisan Prabowo-Sandi. Sejumlah tokoh dan partai politik di koalisi ‘Indonesia Adil Makmur’ digoda untuk bergabung ke kubunya dengan alasan menjalankan pemerintahan sama-sama meski belum tentu pula Jokowi menang Pilpres.

Pertemuan Jokowi-AHY

Terbaru, pertemuan Jokowi dengan AHY, lalu sebelumnya dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal disebut-sebut sebagai upaya Jokowi merangkul lawan ke dalam pemerintanannya. Narasi tersebut sekilas terdengar ‘manis’, namun sesungguhnya pataka bagi negara demokrasi. Sebab, tindakan Jokowi yang menggiring lawan politik ke arena kekuaaannya, sama saja menihilikan oposisi. Padahal, dalam demokrasi yang sehat selalu memutuhkan peran oposisi sebagai penyeimbang.

Di sisi yang lain, para politisi dan elite partai di tanah air yang umumnya berwatak pragmatis dan tanpa ideologi, sangat mudah berubah haluan dan loncat pagar. Perburuan rente, kuasa, dan tukar guling kepentinggan politik seolah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam politik Indonesia. Akibatnya, tak ada check and balances karena parlemen dan suara oposisi sudah dibungkam: entah lewat sepotong ‘roti’ dan pertunjukan ‘sirkus’ yang menghibur, atau bahkan lewat intimidasi dan kriminalisasi.

Sebab itu, Presiden (Prabowo ataupun Jokowi) yang terpilih dalam Pemilu 2019 nanti, harus benar-benar menerapkan prinsip the winner takes all. Jangan menarik-narik partai dari kubu seberang untuk duduk dalam kabinet. Tutup rapat-rapat pintu koalisi pasca-Pemilu Presiden. Jangan membiarkan tumbuhnya tradisi lompat pagar di kalangan politisi dan partai politik kita. Biarkan mereka konsisten sesuai garis ideologi dan perjuangan politiknya.

Presiden baru nanti tidak hanya bertanggungjawab membangun pemerintahan yang solid dan berkualitas, tetapi harus pula mengambil tanggungjawab membangun oposisi yang kuat di parlemen. Namun itu hanya bisa tercapai jika presiden terpilih nanti menyadari dalam menyelenggarakan negara ini perlu perspektif dalam dimensi yang beragam. Itu artinya tidak cukup dengan perspektif pemerintah, tapi juga perlu diperkaya dengan perspektif oposisi. Dari situlah lahir cara pengelolaan negara yang komprehensif.

Baca: https://nusantara.news/menyehatkan-oposisi

Pernyataan Moeldoko yang hendak mengumpulkan koalisi sebanyak-banyaknya di parlemen agar pemerintahan stabil tidak sepenuhnya benar. Sebab dalam negara yang eksekutifnya terlampau kuat, selain tidak menyehatkan oposisi, juga berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here