Jokowi Bahas Perpres Anti-OTT, Anak Buah Malah Kena OTT

0
149
Bupati Nganjuk Taufiqurrahman kembali terjerat KPK dalam kasus suap.

Nusantara.news, Nganjuk – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman masih kalah ‘sakti’ dari tersangka korupsi kasus penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia Tbk Tahun 1999, mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Dia bisa menang dua kali melawan KPK di praperadilan dan melawan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di MA. Dua kali kemenangan itu diraih tanpa pengacara alias seorang diri.

KPK saat itu memang tak tinggal diam dan mengajukan peninjauan kembali (PK). Tapi lagi-lagi mantan pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Ketua BPK 2009-2014 itu menang di tingkat akhir itu.

Paling heboh, kemenangan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) dalam sidang praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK. Saat itu KPK memang dibuat tak berkutik, meski ada yang menilai KPK ‘berhasil’ menggagalkan pencalonan BG sebagai Kapolri. Tapi toh kini kasus BG tak lagi diutak-atik. Bahkan BG dengan leluasa menjabat sebagai Kepala BIN.

Hal ini juga pernah terjadi pada Taufiqurrahman. Taufiq pernah dijerat KPK dengan dugaan penerimaan gratifikasi saat menjabat bupati pada periode 2008-2013 dan 2013-2018. Politisi PDI Perjuangan itu bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 5 proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Nganjuk pada 2009.

Lima proyek tersebut adalah proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang, proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngangkrek ke Blora di Kabupaten Nganjuk, pembangunan jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, dan proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung.

Saat gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), hakim tunggal I Wayan Karya mengabulkan gugatan. Perkara Taufiq dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Nganjuk. Putusan praperadilan itu dibacakan pada 6 Maret 2017. Tapi apa yang terjadi kini, menang praperadilan membuatnya lengah. Taufiq malah kembali masuk ke lubang yang sama.

KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri memang pernah bersepakat, suatu perkara yang sama tidak bisa ditangani masing-masing aparat penegak hukum, melainkan ditangani aparat penegak hukum yang pertama kali menangani.

Setelah Taufiq lolos, rupanya KPK tidak mau menelan ludah. KPK makin gigih menyorot kasus per kasus di Kabupaten Nganjuk. Walhasil, KPK akhirnya berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Taufiq saat berada di sekitar Hotel Borobudur Jakarta Selatan.

Tidak tanggung-tanggung, OTT KPK langsung mengamankan 15 orang sekaligus, termasuk Taufiq. Penangkapan ini dilakukan lantaran para pihak tersebut diduga melakukan tindak pidana suap yang terjadi di Nganjuk dan berlanjut di Jakarta. KPK juga menyita sejumlah uang suap. Termasuk mengenai modus dan motif yang melatari suap tersebut. KPK memastikan suap ini terkait dengan kewenangan Taufiq selaku Bupati Nganjuk.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, kegiatan OTT dilakukan di dua tempat yaitu di Jawa Timur dan di Jakarta. Adapun pihak-pihak yang diciduk itu berasal dari unsur kepala daerah, pegawai Pemkab Nganjuk dan swasta. “Sampai saat ini, informasi yang kami terima ada 15 orang yang diamankan, dan sebagian sedang dalam proses pemeriksaan,” kata Febri di Gedung Merah-Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Berdasarkan data dari acch.kpk.go.id, sebagai kepala daerah Taufiq memiliki harta cukup besar. Diketahui harta dia sebanyak Rp 21.431.634.907 yang terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Taufiq melapor pada 6 Oktober 2014. Pelaporan itu dilakukan ketika dia menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode kedua yaitu 2013-2018.

Taufiq tercatat memiliki 66 bidang tanah serta 4 tanah dan bangunan yang tersebar di Jawa Timur, sebagian besar terletak di Nganjuk dan Jombang.

Tanah lainnya disebut berada di Kediri, Surabaya, dan Malang. Taufiq menyebut 4 bidang tanah lainnya sebagai tanah warisan. Jumlah keseluruhan harta tidak bergerak meliputi lahan dan bangunan itu adalah Rp 8.221.444.050.

Selain itu, Taufiq tercatat memiliki harta bergerak seperti puluhan kendaraan bermotor, tepatnya 41 unit, senilai Rp 3.764.700.000. Dari deretan kendaraan itu, ada 6 unit mobil merek Nissan senilai ratusan juta rupiah.

Dia juga memiliki usaha berupa peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lainnya senilai Rp 5.752.500.000. Ada pula harta berupa logam mulia dan benda bergerak lainnya sejumlah Rp 299.425.000. Sementara untuk giro dan setara kas lainnya Rp 2.953.438.357 serta piutang Rp 443.127.500.

Dipecat PDIP, Istri Gagal Nyabup

Penangkapan terhadap Taufiq ini menjadi ironis lantaran terjadi sehari setelah Presiden Jokowi mengumpulkan seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, hingga bupati dan wali kota di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2017). Dalam pertemuan itu, Jokowi mengingatkan agar kepala daerah tak main-main dalam menggunakan uang rakyat. Jokowi juga mengaku tak dapat mencegah KPK melakukan OTT. Namun, Jokowi meminta kepala daerah tak takut dengan OTT bila memang tidak korupsi.

“Ini banyak yang takut sama OTT, bener enggak?” demikian pertanyaan Presiden Joko Widodo di hadapan 500 kepala daerah.

Jokowi mengaku tengah menyiapkan peraturan presiden (Perpres) yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan operasi tangkap tangan, atau disebut Perpres Anti-OTT. Perpres itu saat ini dirumuskan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Perpres ini akan membangun sistem e-planning (perencanaan elektronik), e-budgeting (penganggaran elektronik), dan e-procurement(penganggaran elektronik) dengan skala nasional sehingga tak ada celah bagi kepala daerah untuk bermain anggaran.

“Sistem ini akan mengurangi, menghilangkan OTT itu tadi. Kalau sistem ini berjalan enggak ada yang namanya OTT,” kata Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi tetap mengingatkan kepala daerah yang hadir untuk hati-hati. Jangan sampai ada kepala daerah yang bermain uang apalagi menyalahgunakan APBD. “Saya tidak bisa bilang jangan (OTT) kepada KPK. Tidak bisa. Hati-hati. Saya bantunya ya hanya ini, membangun sistem ini,” ujarnya.

Pesan Jokowi menjadi ironi, sebab sorenya Taufiq terjaring OTT KPK. Padahal Taufiq turut hadir di Istana dan mendengarkan arahan dari Jokowi. Namun, setelah itu dia langsung ditangkap lembaga antirasuah.

Penangkapan Taufiq juga berbuntut panjang. Istri Taufiq, Ita Tribawati, terancam gagal dicalonkan sebagai kandidat Bupati Nganjuk pada Pilkada serentak 2018.

Ita dijagokan maju sebagai calon bupati menggantikan suaminya yang sudah menjadi bupati selama dua priode. Dalam penjaringan calon bupati, Ita sudah mengembalikan formulir pendaftaran calon Bupati ke panitia penjaringan DPC PDIP Nganjuk. Ita bahkan mengaku sudah minta izin secara lisan kepada Bupati Jombang, untuk mendaftarkan diri sebagai Bupati Nganjuk. Dirinya berharap agar memperoleh surat rekom dari DPP PDIP untuk maju sebagai calon Bupati Nganjuk 2018.

Ketika ditanya terkait statusnya sebagai PNS dan Sekda Jombang, dirinya mengaku siap mengundurkan diri dari jabatan tersebut dan maju dalam pilkada Nganjuk menjadi calon bupati.

Bakal calon ini mengaku akan mengedepankan slogan Nganjuk Semakin Jaya, tujuannya antara lain ingin meneruskan program kerja Bupati Nganjuk sebelumnya yang merupakan suaminya, dan memiliki slogan Nganjuk Jaya.

“Saya ingin meneruskan apa yang sudah diperjuangkan suami saya untuk membangun Kabupaten Nganjuk. Kalau ada orang memandang jelek sama saya itu biasa, manusia tetap punya salah. Saya ini ingin maju dan bertekat membangun Nganjuk,” katanya kepada dalam suatu kesempatan.

Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui, Taufiq sempat merekomendasikan istrinya untuk maju ke Pilkada Nganjuk. Tapi setelah OTT KPK, PDIP tidak akan memberikan rekomendasi tersebut kepada istri Taufiq.

“PDI Perjuangan tegas, tidak mencalonkan sosok yang dikehendaki oleh saudara Taufiq (Ita, istrinya). Ini sebagai bentuk ketegasan dan sanksi organisasi kepada saudara Taufiqurrahman,” tutur Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Nusantara.News, Kamis (26/10/2017).

Baca Juga: Berburu Rekomendasi PDI-P, Pilkada Nganjuk Terbiasa Money Politic

Menurut Hasto, Taufiq sudah lama masuk daftar hitam PDI Perjuangan lantaran dugaan kasus korupsi. Ia bahkan dibebastugaskan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Nganjuk, Jawa Timur, 8 bulan lalu. Dan kini Taufiq kedapatan bandel setelah berulang kali diingatkan.

DPP PDI Perjuangan, kata Hasto, tak mau kecolongan. Ditegaskan, sebenarnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kader-kadernya yang dipercaya sebagai penyelenggara Negara untuk tidak main-main dengan praktik pelanggaran hukum. Dan ancaman sanksinya sangat tegas bahwa siapapun yang terkena OTT oleh KPK, maka saat itu juga partai langsung mengeluarkan surat pemecatan seketika.

“Jadi partai sudah mengambil tindakan peringatan dini dengan membebastugaskan yang bersangkutan, dan tidak mencalonkan istrinya. Sesuai dengan mekanisme partai memberikan sanksi pemecatan seketika,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Partai Golkar. Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif yang juga Koordinator Wilayah Jatim DPP Golkar, Yahya Zaini, menyebut pihaknya akan mengevaluasi pencalonan Ita sebagai calon Bupati Nganjuk 2018.

Sebelumnya, Yahya membenarkan bahwa Ita memang telah mengantongi rekomendasi dari partainya untuk menjadi Cabup Jombang. Namun, sifatnya masih sementara karena belum dilakukan deklarasi.

“Ibu Ita baru dapat rekomendasi sebagai calon bupati. Rekomendasi itu menugaskan kepada Bu Ita untuk mencari partai koalisi dan pasangan Cawabub,” ujar Yahya ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (25/10/2017).

Pasca adanya OTT oleh KPK, Golkar kemungkinan besar akan mengevaluasi rekomendasi tersebut. Bahkan, pasca adanya evaluasi itu, pihaknya bisa membatalkan pengusungan. “Rekomendasi itu sifatnya sementara dan bisa dievaluasi. Jika yang bersangkutan diduga terlibat kasus korupsi, apalagi kena OTT, maka kita akan evaluasi dan rekomendasi bisa dicabut,” tegas Yahya.

Untuk mempercepat proses evaluasi, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan jajaran pengurus Golkar di tingkat provinsi maupun kabupaten. “Kita akan segera gelar pertemuan. Termasuk, membahas siapa penggantinya,” pungkas Yahya.[]

 

 

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here