Jokowi Berorientasi Maritim, Perbankan Makin Sepelekan Sektor Perikanan

0
85
Sektor perikanan dan kelautan masih menjadi anak tiri sektor perbankan

Nusantara.news, Jakarta – Ada pertanyaan yang masih mengganjal di kalangan nelayan, mengapa keberpihakan industri perbankan terhadap kredit sektor perikanan dan kelautan masih terlalu kecil? Saking kecilnya jika diprosentasikan masih di bawah 1%. Mengapa perbankan masih menganaktirikan sektor yang digarap nelayan ini?

Pertanyaan menggelitik tersebut benar-benar nyata, dan itu tidak terbantahkan. Sepanjang sejarah sektor perikanan dan kelautan masih jadi anak tiri industri perbankan. Bank-bank hanya tertarik menyalurkan kredit terutama pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor transportasi, termasuk sektor pergudangan dan telekomunikasi.

Sementara kredit untuk sektor perikanan dan perikanan terbilang kecil. Jika menengok data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2017, total kredit yang disalurkan 115 bank di Indonesia mencapai Rp4.342,41 triliun atau turun 1,61% jika dibandingkan posisi Desember 2016 sebesar Rp4.413,41 triliun.

Penurunan kredit diduga menyusul masih kontraksinya ekonomi nasional sebagai akibat kontraksinya ekonomi dunia. Sehingga kegiatan ekonomi masih belum mampu menyerap lebih besar dari yang diharapkan.

OJK sendiri telah menargetkan pertumbuhan kredit pada 2017 sebesar 13,73% atau lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan kredit pada 2016 sebesar 8,5%. Tapi realisasi pertumbuhan kredit pada 2016 jauh lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan yakni 14%. Tampaknya persoalan krisis ditahun 2016 masih akan membayangi tahun 2017.

Itu sebabnya Presiden Jokowi pada 2017 ini agar dapat memberi perhatian lebih pada usaha mikro, kecil dan menengah. Perbankan bila perlu menjemput bola dalam melayani masyarakat kecil dalam mengakses layanan perbankan, dengan demikian upaya pemerataan ekonomi bisa lebih cepat tercapai. Termasuk di antaranya akses layanan perbankan terhadap industri perikanan dan kelautan.

Sering dihindari

Namun demikian, fakatnya, meskipun indonesia termasuk sebagai negara maritim dimana area lautnya lebih luas dari daratannya, fenomena kredit sektor perikanan dan kelautan memang sangat ironis. Bayangkan, dari 82.000 jenis ikan di seluruh dunia, 42.000 di antaranya ada di Indonesia. Artinya Indonesia kaya akan aneka hayati perikanan dan kelautan.

Ironi lainnya, Indonesia mengklaim sebagai negara maritim dan bahkan Presiden Jokowo memasukkan dalam program Nawacitanya, bahwa pemerintah akan membuat Poros Maritim. Salah satunya adalah menghidupkan industri perikanan dan kelautan.

Namun penyaluran kredit perbankan ke sektor maritim masih sangat rendah dibandingkan sektor lainnya. Berdasarkan data dari OJK, setelah merangkum rencana bisnis dari 115 bank umum di Indonesia pada 2017, komitmen penyaluran kredit ke sektor perikanan masih sangat kecil.

Dari total rencana target penyaluran kredit perbankan 2017 sebesar Rp4.995 triliun, penyaluran kredit ke sektor maritim hanya mencapai Rp61,9 triliun atau 1,24% dari total kredit perbankan. Bahkan, jika dirinci ke sektor kelautan dan perikanan, rencana total kredit yang disalurkan perbankan tahun ini hanya sebesar Rp16,6 triliun atau hanya 0,03% dari total kredit perbankan. Ini membuktikan bahwa sektor perikanan dan kelautan masih menjadi anak tiri industri perbankan.

“Dari total kredit perbankan secara nasional, diharapkan pada akhir 2017, ada sekitar Rp 5.000 triliun yang akan disalurkan ke berbagai sektor. Berdasarkan data yang kami kompilasi dari sejumlah perbankan, porsi kelautan dan perikanan masih kecil oustanding,” ujar Direktur Pengawasan Bank OJK Irnal Fiscallutfi dalam diskusi di Menara Kadin, beberapa waktu lalu.

Meski mengalami pertumbuhan jumlah kredit dibanding 2016, namun angkanya tak tumbuh cukup besar jika dibandingkan sektor lainnya hanya sebesar 0,01%. Padahal pemerintah sendiri telah berulang kali mendorong agar penyaluran kredit perikanan untuk menjadi prioritas.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menuturkan, potensi sektor perikanan dan kelautan jika benar-benar digarap dengan baik bisa mencapai US$1,33 triliun atau setara dengan Rp19.000 triliun.

Dengan potensi sebesar itu, ia berharap setidaknya 10% dari potensi itu bisa digarap dengan mengusahakan berbagai aktivitas yang lebih bernilai.

“Melihat potensi yang besar ini, kita harapkan perbankan bisa lebih mudah menyalurkan kreditnya untuk sektor perikanan,” demikian Ernal.

Tapi, nyatanya, melihat begitu kecilnya penyaluran kredit sektor perikanan dan kelautan bukan tanpa alasan. Kalangan bankir mengutarakan penyebab sektor ini sering dihindari industri perbankan, lantaran prosentase kredit macet (non performing loan–NPL) sektor perikanan masih lebih tinggi dari NPL sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. NPL sektor perikanan sebesar 4,21% dari seluruh kredit atau senilai Rp384 miliar. Sedangkan NPL sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 2,17% atau senilai Rp6,04 triliun.

Lantas mengapa NPL sektor perikanan dan kelautan masih begitu besar? Menurutnya sektor ini memang begitu rentan, nelayan melaut menghadapi banyak sekali risiko. Mulai dari cuaca, tak dapat ikan, atau dapat ikan tapi sedikit, kemungkinan adanya perampok di laut, kecelakaan di laut, ketiadaan bahan bakar, sampai dengan pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing.

Situasi seperti ini lah yang membuat bisnis sektor perikanan menjadi tidak menarik, sehingga industri perbankan terus menerus menghindari pengucuran kredit pada sektor perikanan dan kelautan.

Perlu Skema Khusus

Saat ini Kadin dan sektor perbankan tengah berupaya mencari skema terbaik untuk penyaluran kredit ke sektor perikanan. Yugi meyakinkan perbankan bahwa sektor perikanan memiliki peluang yang sangat bagus untuk dikembangkan, terutama untuk industri pengolahannya.

Dia mengungkapkan, potensi sektor kelautan dan perikanan jika digarap dengan baik bisa mencapai US$1,33 triliun atau setara dengan Rp19 ribu triliun. “Dengan potensi sebesar itu, kita harapkan minimal 10% dari potensi itu bisa digarap dengan mengusahakan aktivitas yang lebih bernilai tambah ketimbang perikanan tangkap, misalnya budidaya perairan laut (marikultur),” katanya.

Menurutnya, perikanan budidaya bisa menyumbang sekitar Rp2.000 triliun per tahun terhadap produk domestik nasional jika digarap dengan baik. Dengan asumsi tersebut potensi produksi perikanan budidaya dapat mencapai 100 juta ton per tahun jika usaha perikanan budidaya di perairan laut (marikultur) adalah seluas 24 juta hektare, di perairan payau (tambak) seluas 3 juta hektare, dan di perairan tawar (sungai, danau, waduk, saluran irigasi, kolam air tawar, dan minapadi) sebesar  3 juta hektare.

Lantas, skema apakah yang bisa mengatrol kredit sektor perikanan dan kelautan? Seperti di sektor pertanian yang mulai bergairah lantaran sudah adanya asuransi pertanian, sehingga risiko bisnis sektor pertanian ada yang melindungi. Begitu pula dengan sektor perikanan dan kelautan, sudah saatnya diberikan perlindungan asuransi agar bisnisnya lebih menarik bagi industri perbankan dan lebih terjamin.

Disamping itu juga ide soal modernisasi sektor perikanan dan kelautan dengan menghadirkan kapal yang bisa memproses hasil ikan laut menjadi sarden-sarden yang bisa dikalengkan langsung. Sebagaimana yang dilakukan para nelayan dari China, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Ide Panglima TNI Gatot Nurmantyo juga cukup menarik untuk diperhatikan, yakni pengawalan oleh TNI terhadap nelayan di laut selama mereka mencari nafkah. Karena para nelayan sering mendapat perlakuan tidak baik dari nelayan asing atau para perompak di laut, sehingga jika ada pengawalan nelayan bisa bekerja seperti pegawai di darat, yakni dengan sistem shift.

Sementara hasil tangkapan ikan dibawakan oleh TNI ke daratan untuk dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terdekat. TNI tak mengambil sesen pun dari jerih payahnya mengamankan nelayan, TNI hanya membantu proses tangkapan agar bisa diperdagangkan dengan baik di TPI.

Dengan demikian, sektor perikanan dan kelautan menjadi aman terkendali, jauh dari gangguan manusia, kecuali cuaca buruk. Tapi setidaknya risiko nelayan di laut jauh lebih kecil dengan melibatkan TNI dalam siklus bisnis perikanan dan kelautan.

Tampaknya memang perlu perhatian khusus dari industri perbankan ke sektor perikanan dan kelautan. Agar kebijakan perbankan nasional berkesesuaian dengan kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo yang berorientasi ke laut. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here