Jokowi Biarkan Hoaks

0
70

PRESIDEN Jokowi dalam banyak kesempatan selalu mengingatkan masyarakat untuk menghindari penyebaran kabar palsu atau hoaks. Kita sependapat, karena meluasnya hoaks berbahaya bagi negeri ini.

Tetapi, sayangnya, Presiden Jokowi justru membiarkan saja menterinya melakukan hal-hal yang tak terkategori berita bohong. Misalnya, pembohongan publik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang asal usul dana desa. Tjahjo mengatakan di depan ribuan kepala desa, bahwa dana desa itu ada karena ada Jokowi. Tidak hanya sekali klaim sesat itu disampaikan Tjahjo, tapi sudah berulang kali.

Kebohongan ini, sangat mungkin, adalah kesengajaaan. Sebab, seperti kita bahas kemarin, rasanya mustahil Tjahjo tidak paham asal muasal kebijakan dana desa itu dalam UU Desa. Sebab, ketika RUU itu dibahas di DPR, Tjahjo adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Bahkan soal RUU Desa ini pernah dibicarakan ketika Fraksi PDIP mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan DPD di Senayan, pada 7 Juni  2011. Tjahjo bersama pimpinan Fraksi PDIP bertemu dengan Ketua DPD Irman Gusman dan dua Wakil Ketua DPD La Ode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Dana desa itu diatur dalam Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tjahjo pasti mengetahui bahwa UU itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014. SBY juga menerbitkan PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagai aturan pelaksanaan UU di atas, pada tanggal 21 Juli 2014. Di Pasal 3 PP itu disebutkan, Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Pencairan dana desa pertama kali pada 2015 sebesar Rp20,76 triliun memang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Tapi, Jokowi tak ubahnya seperti kasir saja, karena anggaran sebesar itu bersumber dari APBN 2015, yang disusun oleh pemerintahan SBY.

Jadi, seperti kita bahas tempo hari, tak ada sama sekali peran Jokowi dalam penetapan dan penganggaran dana desa pada APBN, kecuali sekadar melanjutkannya di tahun-tahun anggaran berikutnya. (Baca: https://nusantara.news/mendagri-bohongi-publik/) Bahwa anggaran dana desa makin meningkat dari tahun ke tahun, itu memang benar. Jika di tahun anggaran 2015 baru dianggarkan Rp20,76 triliun, di tahun 2016 naik menjadi Rp46,98 triliun, pada 2016 sebesar Rp47 triliun, 2017 dan 2018 sejumlah Rp60 triliun, serta 2019 sebesar Rp70 triliun.

Nah, seharusnya Mendagri cukup mengklaim bahwa peningkatan itu dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Tapi jangan menyebut bahwa dana desa itu murni inisiatif Jokowi.

Menurut hemat kita, Jokowi mestinya mengoreksi kebohongan Mendagri. Sayangnya Jokowi tidak melakukan itu. Padahal, ketika Tjahjo menyampaikan klaim keliru tersebut, Jokowi tentu mendengarnya sendiri. Sebab dia baru saja selesai memberikan pengarahan kepada para kepala desa dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2019.

Kita tidak tahu, apakah Jokowi sudah menegur diam-diam kesalahan Tjahjo. Bisa jadi memang demikian. Tetapi, mengingat kesalahan itu dilakukan berulang, kuat dugaan kita, Jokowi tidak melakukan apa-apa terhadap Mendagri yang mendengung-dengungkan klaim palsu tersebut.

Mengapa ini kita sayangkan? Karena, dalam pandangan kita, pernyataan Mendagri yang tentunya untuk mengangkat reputasi Jokowi di depan para kepala desa itu justru mendestruksi kredibilitas Presiden. Presiden akan dianggap membiarkan kebohongan, karena kebohongan itu hendak mengangkat citra dirinya.

Apalagi forum di mana kebohongan itu terucap adalah forum resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Artinya, Tjahjo yang berbicara di forum itu adalah Tjahjo sebagai Menteri Dalam Negeri, bukan sebagai tokoh PDIP, partai pengusung Jokowi dalam Pilpres. Jokowi pun hadir dalam kedudukannya sebagai Presiden, bukan sebagai calon presiden. Dalam forum resmi pemerintah –apalagi dihadiri Presiden—semua yang tersaji mestilah data atau fakta yang terbukti kebenarannya. Jangankan dalam forum resmi pemerintah, dalam panggung kampanye pun tidak boleh menyampaikan kebohongan.

Terus terang banyak risikonya jika ini tidak diluruskan. Sebab, yang dipertaruhkan bukan saja kredibilitas Jokowi, tetapi juga kemuliaan lembaga kepresidenan.

Keprihatinan kita terletak di sini. Terlepas dari kepentingan kontestasi pemilu presiden, kemuliaan lembaga kepresidenan ini harus dipelihara dengan ketat. Satu-satunya cara memelihara kemuliaan itu adalah berkata dan bertindak dalam koridor kebenaran. Dan yang paling bertanggungjawab memelihara kemuliaan itu adalah presiden selaku penerima amanat rakyat untuk duduk sebagai orang tertinggi di lembaga itu. Sekali saja ucapan atau tindakan lancung terpapar ke publik, maka seperti peribahasa Melayu, di mana kayu bengkok, di sanalah musang meniti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here