Jokowi dan Badai Jelang Pencoblosan

0
306

Nusantara.news, Jakarta – Jelang pencoblosan yang tinggal hitungan hari, tampaknya posisi capres 01-Joko Widodo (Jokowi) kian tidak aman. Hal ini tidak saja disebabkan elektabilitasnya yang terus merosot, tetapi juga sejumlah aib yang menimpa orang-orang dekatnya. Aib itu, serupa badai yang bisa meghancurkan ambisi Sang Petahana ke tampuk kuasa untuk kedua kalinya.

Badai mula-mula datang dari Romahurmuziy (Romi), Ketua Umum PPP, di pertengahan Maret 2019. Romi kena OTT KPK karena terseret korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama. Badai Romi tentu saja telah mematahkan salah satu sayap politik Jokowi untuk menjaring suara Islam. Romi adalah orang penting di TKN Jokowi pada skala nasional, posisinya dewan pembina TKN. Di kasus ini, Romi menyebut-nyebut dua pesohor pendukung Jokowi: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Dewan Pembina Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Kiai Asep Saifuddin.

Seiring dengan itu, KPK melakukan penyegelan ruang kerja Menteri Agama. Dari hasil penggeledahan ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (18/03/2019), KPK menemukan uang ratusan juta rupiah dan dolar Amerika Serikat, beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan seleksi atau tes kompetensi jabatan di Kemenag. KPK memastikan akan memanggil Menteri Agama dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan.

Ketua Dewan Pengarah TKN yang juga wakil presiden, Jusuf Kalla (JK), mengakui bahwa penangkapan Romi akan berdampak pada koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. “Ya pastilah, terutama efeknya ke PPP. Kalau PPP (terkena) efek, yang lain juga punya efek. Pasti,” jelasnya.

Badai berikutnya datang dari level daerah, Bowo Sidik Pangarso. Kader Golkar yang menjadi ketua pemenangan Golkar di Jateng ini limbung terciduk KPK. Bahkan, kasusnya lebih parah, korupsi untuk mengumpulkan duit dalam rangka serangan fajar jelang pemilu. Lebih heboh lagi, uang Rp8 miliar sudah dalam bentuk pecahan Rp20.000 dan Rp50.000 dalam amplop dengan kode ‘cap jempol’, KPK mengangkutnya berkardus-kardus untuk dijadikan barang bukti. Sama halnya dengan PPP, Golkar sebagai partai pendukung Jokowi, telah menabur aib ke ‘muka’ capres 01.

Badai Bowo terus membesar tatkala ia mengaku diminta kolega satu partai yakni Nusron Wahid, untuk menyiapkan 400 ribu amplop guna serangan fajar pemilihan umum (Pemilu) 2019. “Saya diminta oleh partai menyiapkan 400 ribu‎ (amplop), Nusron Wahid meminta saya untuk menyiapkan 400 ribu (amplop)," ungkap Bowo usai menjalani pemeriksaan dugaan kasus suap distribusi pupuk di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/4). Seakan ada pesan tersirat, Bowo menambahkan: "Yang jelas partai kami dukung 01," katanya sembari menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan.

Meski Nusron membantah tudingan Bowo. Keasksian tersangka yang berperkara dengan KPK biasanya valid. Bowo pasti paham konsekuensi hukum tambahan jika ia memberikan keterangan palsu. Boleh jadi, Bowo juga merasa tak adil jika harus meringkuk sendiri di tahanan, sementara ‘konco’ yang diduga ikut terlibat bebas di luaran. Sebagaimana pelaku korupsi pada umumnya, setelah ditangkap KPK langsung ‘bernyanyi’: menyeret kawan se-jahat.

Perlu diketahui, Bowo dan Nusron adalah caleg di dapil yang sama, yakni Jawa Tengah II dari Partai Golkar. Nusron saat ini menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Dia ditunjuk sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan di Pemilu 2019 ini. Pada Pemilu 2014, mantan Ketua GP Ansor yang dikenal dekat dengan eks-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) ini, pernah membelot dari Partai Golkar karena mendukung Jokowi. Saat itu, Golkar mendukung Prabowo-Hatta.

Yang tak kalah mengejutkan, pengakuan teranyar Bowo yang disampaikan oleh pengacaranya bahwa duit Rp8 miliar dalam amplop yang disita KPK diduga berasal dari menteri. "Sumber uang yang memenuhi Rp8 miliar yang ada di amplop tersebut dari salah satu menteri yang sekarang lagi menteri di kabinet ini," ujar pengacara Bowo Sidik, Saut Edward Rajagukguk di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).

Lantas, siapakah menteri yang disebut Bowo itu? Bisa jadi menteri yang berasal dari partai yang sama. Di kabinet Jokowi, Golkar punya 3 menteri yaitu Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Atau menteri dari partai lain? Entahlah. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya.

Yang jelas, baik Menteri Agama yang tersandung kasus Romi maupun ‘menteri misterius’ yang terseret kasus Bowo, juga Nusron Wahid yang disebut-sebut terlibat, tampaknya tinggal menunggu waktu antrean dipanggil lembaga antirasuah. Jika benar-benar terlibat, mereka akan mengenakan ‘rompi kuning’ KPK.

Jokowi di Ujung Tanduk?

Sebenarnya, jika ditelisik lebih jauh lagi, keterlibatan orang-orang di lingkaran istana dalam perkara korupsi tidaklah sedikit. Hanya saja, kasus mereka tak begitu menggoncang kapal ‘Jokowi-Ma’ruf’ lantaran peristiwanya terjadi sebelum masuk tahapan kampanye.

Namun sebagai efek politik, kasus-kasus tersebut sedikit banyak menjungkirbalikan citra bersih yang coba hendak dibangun Jokowi. Terlebih, kasus tersebut mendapatkan sorotan publik yang sangat ‘megah’. Misalnya, drama penangkapan eks-Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto karena korupsi e-KTP. Setya Novanto, yang sejak awal telah merapatkan Golkar ke pelukan Jokowi, kini harus mendekam di dalam bui.

Para petinggi di lingkaran petahana terseret hukum: empat orang sudah mengenakan rompi KPK, dua orang diduga terlibat

Belum cukup, mantan Sekjen Golkar di era Novanto, yaitu Idrus Marham harus mengalami hal yang sama dengan “bos”nya. Ia harus berurusan dengan KPK karena terlibat kasus suap PLTU Riau-1. Dengan alasan ingin menjaga marwah, Idrus pun buru-buru mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial di kabinet Jokowi dan dari Partai Golkar pada 24 Agustus 2018. Namun publik segera menduga, hal itu terkait ‘upaya penyelamatan’ agar Jokowi yang baru saja mendaftar ke KPU sebagai capres (10/8) tak terkena imbas buruk korupsi Idrus.

Lalu muncul juga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrowi, yang disebut-sebut dalam surat dakwaan terhadap dua petinggi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang terjerat kasus suap pencairan dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada KONI. Kasus suap tersebut menjerat Bendahara Umum KONI, Jhonny E. Awuy dan Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy. Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK, Imam Nahrowi membuat disposisi kepada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana. Surat deposisi itu yang menyeret namanya dalam kasus tersebut.

Di samping itu, KPK juga masih mempelajari kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 atau yang dikenal dengan kasus ‘kardus durian’. Dalam kasus itu mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Imin juga disebut-sebut ikut kecipratan duit ‘kardus durian’.

Dalam konteks Pilpres, kasus hukum yang menyeret para petinggi partai pendukung pemerintah dan orang lingkaran petahana ini tentu saja akan mengganggu citra dan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebab, selain kasus ini bakal terus disorot publik, juga akan dikapitalisasi oleh lawan-lawan politik untuk mendegradasi peluang Jokowi. Akibatnya, bukan tidak mungkin akan terbangun citra buruk atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap Paslon 01.

Kondisi semacam ini memang menyedihkan. Lebih-lebih, kasus ini bergulir di saat mendekati hari pencoblosan, yakni tinggal seminggu lagi (17 April). Sementara di saat bersamaan, elektabilitas Jokowi juga tergolong masih belum aman (stagnan), bahkan sudah dipepet oleh rivalnya (Prabowo) berdasarkan beberapa survei. Ditambah lagi partisipasi dan jumlah massa pendukung 02 yang melimpah dalam setiap kampanye serta relawan yang jauh lebih militan dibanding kubu 01.

Di luar itu, kekisruhan di internal koalisi akibat blunder PSI yang dianggap menyinggung partai-partai satu koalisi khususnya PDIP,  perang dingin Golkar dengan Nasdem, ketegangan PPP-PKB beberapa wktu lalu, juga dukungan tak sempurna dari PBB, membuat soliditas mereka terganggu. Pada akhirnya Jokowi pun benar-benar di ujung tanduk.

Lantas, apakah badai-badai yang menerpa kubo 01 itu adalah isyarat bahwa pergantian kekuasaan dari tangan Jokowi ke Prabowo sudah semakin dekat? Kita tunggu saja.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here