Jokowi dan Blunder Politik

0
280

Nusantara.news, Jakarta – Kontestasi calon pemimpin seringkali memunculkan kecelakaan politik dari sisi yang dirugikan, dan sebaliknya keuntungan bagi lawannya. Memang, siapa pun tentu tidak luput dari kesalahan. Akan tetapi, kesalahan demi kesalahan di dalam politik memiliki potensi memberi petaka. Apalagi, jika rentetan kesalahan itu dilakukan di masa krusial saat menjelang Pemilu ataupun Pilkada.

Siapa sangka, misalnya, seorang Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur yang digdaya dan diprediksi memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, harus menelan kekalahan. Kasus penistaan agama akibat kecerobohan ucapan Ahok, perseteruannya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Rais Am PBNU KH Ma’ruf Amin, serta pembagian sembako yang masif di masa tenang jelang pencoblosan, menjadi blunder politik yang turut menumbangkan gubernur petahana itu.

Pada Pilpres 2014, gol bunuh diri juga terjadi pada kubu Prabowo-Hatta di hari-hari menjelang pencoblosan. Antara lain ucapan politisi Fahri Hamzah yang menyebut Jokowi ‘sinting’ karena menyetujui 1 Muharram sebagai hari santri, dan pertanyaan Hatta dalam acara debat capres-cawapres tentang Kalpataru yang ternyata keliru.

Bola “bunuh diri” politik itu pun kini tengah menggelinding ke arah Joko Widodo (Jokowi). Jokowi sebagai petahana memang oleh banyak pihak difavoritkan akan menang mudah pada Pilpres 2019. Hal ini ditunjukkan melalui hasil survei yang hampir semuanya ia rajai. Pun begitu, keunggulan telak ini bisa saja terbuang sia-sia. Hal ini terjadi karena sang petahana cukup rajin melakukan blunder atau kesalahan sendiri. Kondisi ini membuat keunggulannya yang begitu nyaman di meja survei bisa saja hilang dalam sekejap.

Blunder Politik Jokowi dalam Sebulan (Agustus)

Sebulan ini, utamanya sejak ia mendeklarasikan cawapres Ma’aruf Amin pada 9 Agustus 2019 hingga rangkaian penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden 26 Agustus yang baru lalu, Jokowi disebut-sebut tengah melakukan blunder (kesalahan yang disebabkan karena kelalaian, kecerobohan, atau kebodohan) yang cukup fatal. Kandidat petahana tersebut seperti melakukan kampanye negatif terhadap dirinya sendiri, baik yang dilakukannya langsung maupun lewat pihak-pihak di lingkaran kekuasaan.

Blunder teranyar, tindakan pembubaran aparat keamanan terhadap gerakan #2019Ganti Presiden di sejumlah daerah dan persekusi terhadap beberapa tokohnya oleh sekelompok penentang, dianggap pemberangusan kebebasan berpendapat dan anti-demokrasi. Terlebih, keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam upaya pemulangan aktivis gerakan #2019GantiPresiden, jelas tak bisa dibenarkan. Lembaga telik sandi tak semestinya melakukan operasi lapangan, yang merupakan tugas kepolisian.

Pelarangan gerakan #2019GantiPresiden di samping memunculkan tudingan aparat penegak hukum berlaku tidak netral, juga berimbas pada citra politik Jokowi. Sebab, jika gerakan #2019GantiPresiden yang menurut KPU dan Bawaslu adalah konstitusional itu dipersepsikan sebagai korban atau pihak yang terdzolimi oleh rezim penguasa, maka kerugian untuk Jokowi-Ma’ruf Amin dan keuntungan bagi Prabowo-Sandi di Pilpres mendatang.

Polisi berupaya membubarkan Deklarasi 2019GantiPresiden yang dilakukan ratusan-massa di depan Masjid Agung Annur-Pekanbaru, Riau, Minggu/2682018.

“Kampanye” negatif #2019GantiPresiden seperti melengkapi kescerobohan-kecerobohan yang dilakukan oleh sang petahana. Jokowi sebelumnnya sudah menjadi bulan-bulanan kelompok-kelompok protoleransi dan pluralisme saat mengumumkan nama Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya di Pilpres 2019. Inilah blunder kedua Jokowi.

Kekecewaan juga mencuat dari kelompok pro-mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kaum milenial pasca dipilihnya Ma’ruf Amin. Bagi pendukung Ahok, Ma’ruf Amin sulit diterima sebab dia dianggap ‘musuh’ yang turut mengantarkan Ahok dipenjara. Sementara bagi kelompok milenial dan kaum muda, Ma’ruf Amin yang sudah berumur senja dipandang bukan representatif sehingga membuat mereka tak beselera.

Tentu saja, blunder Jokowi ini makin fatal manakala “nyanyian” Mahfud MD, bakal cawapres yang dibatalkan dan dipermalukan di menit terakhir, bisa mempengaruhi suara golongan NU dari kelompok tertentu. Secara spesifik, para pengagum dan loyalis Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bisa saja berpaling dari kubu Jokowi. Padahal, dipilihnya Ma’ruf Amin diharapkan bisa membulatkan suara ormas tersebut untuk Jokowi.

Hal serupa akan berlaku bagi kelompok masyarakat yang bersimpati kepada Mahfud. Publik tampak menyambut baik sikap blak-blakan Mahfud di acara sebuah stasiun televisi swasta. Kejujuran dan kebesaran hati Mahfud dianggap sebagai hal yang menunjukkan kenegarawanan. Jokowi bisa mendapatkan kerugian karena telah menyakiti hati Mahfud. Jokowi dan partai-partainya telanjur dianggap sebagai sosok yang bertanggung jawab atas derita yang dihadapi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Orang-orang yang bersimpati padanya bisa mengambil sikap untuk memprotes sikap Jokowi yang mengkhianati Mahfud. Pendukung-pendukung Mahfud bisa saja memilih untuk golput sebagai bentuk protes keras kepada Jokowi. Mereka jelas sulit untuk bisa menerima sikap Jokowi yang mengkhianati orang dengan kebesaran hati seperti Mahfud. Sementara di Madura, tempat kelahiran Mahfud, bahkan telah muncul gerakan “haram” memilih Jokowi-Ma’ruf Amin. Kondisi seperti ini jelas bisa menggembosi perolehan suara Jokowi secara signifikan.

Blunder ketiga, Jokowi juga seperti tengah menyandera diri sendiri dengan tidak ditetapkannya gempa Lombok sebagai bencana nasional. Keengganan pemerintah untuk menetapkan status tersebut membuat mereka begitu disorot dan dianggap tidak peka terhadap penderitaan masyarakat di sana. Di saat bersamaan, hampir seluruh elite negara tersedot perhatiannya pada gelaran Asian Games yang amat megah dengan menghabiskan dana puluhan triliun.

Blunder keempat, permintaan Presiden Jokowi kepada dua institusi bersenjata TNI/Polri untuk ikut mengkampanyekan klaim keberhasilan pemerintah bisa menjadi preseden berbahaya sekaligus bunuh diri politik Jokowi. Permintaan itu disampaikan Presiden ketika memberikan pengarahan kepada 243 orang siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespimti Polri) 2018 di Istana Negara, 23 Agustus lalu.

Permintaan TNI/Polri sebagai “juru kampanye”, memang dari sisi politik kurang tepat, apalagi menjelang pemilu seperti saat ini. Sebab perintah itu mudah sekali ditafsirkan sebagai pemanfaatan TNI dan Polri untuk keuntungan Presiden Jokowi dalam kedudukannya sebagai calon presiden. Sedangkan dari sisi hukum, sudah jelas. Tugas pokok TNI, menurut pasal 7 UU No 34 Tahun 2004 dan tugas pokok Polri berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, tidak ada kewajiban melakukan tugas lain seperti yang diminta Presiden tersebut.

Kegiatan mempromosikan keberhasilan pemerintah bisa dinilai masyarakat sebagai pelanggaran prinsip netralitas. TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menangkal ancaman dari luar, dan Polri selaku pengendali keamanan, semestinya ditempatkan dalam posisi tak berpihak. Menarik mereka ke kegiatan politik akan membuat kita mundur dalam sejarah, ketika tentara mendominasi kegiatan politik praktis sepanjang 32 tahun Orde Baru. Tak pelak, langkah Presiden tersebut mendapatkan kritik tajam dari kelompok civil society dan eks-aktivis penentang Orde Baru.

Tugas mengkampanyekan klaim keberhasilan pemerintah semestinya bisa dijalankan partai-partai pendukung Jokowi. Untuk mempertahankan jabatannya, dia disokong pemilik kursi mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan para raksasa media. Sebagai inkumben, Jokowi juga punya kesempatan seluas samudera untuk menunjukkan klaim keberhasilan. Ia punya perangkat dan kesempatan legal untuk berkampanye, tanpa perlu melibatkan tentara dan polisi. Kurang apa lagi?

Blunder kelima, sorotan miring juga dialamatkan kepada Jokowi ketika beberapa menteri, pejabat negara, serta kepala daerah dilibatkan sebagai tim sukses. Nama-nama seperti Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, beserta dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan sejumlah kepala daerah, tercantum dalam daftar tim kampanye nasional yang diserahkan ke KPU pada 20 Agustus lalu.

Presiden Jokowi seharusnya tidak menyeret menteri dan kepala daerah ke arena politik elektoral. Pelibatan mereka dalam tim kampanye akan menciptakan konflik kepentingan, karena mereka mesti membela kepentingan Jokowi-Ma’ruf Amin. Padahal, sebagai pejabat publik, mereka memiliki tanggung jawab kepada masyarakat luas, bukan hanya kepada kelompok dan partainya.

Pelibatan pejabat negara oleh petahana meski tak dilarang oleh KPU, juga secara etika bertentangan dengan azas keadilan dalam pemilu yang demokratis. Asas fairness ini dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berkontestasi dalam pemilu. Sementara posisi menteri dan pejabat lainnya hanya dimiliki petahana. Ini tentu tidak fair.

Hal lain yang bisa menjadi blunder Jokowi adalah tersangkutnya anggota kabinet dan politisi istana dalam perkara hukum. Menteri Sosial Idrus Marham dari Partai Golkar menjadi menteri pertama Jokowi yang jadi tersangka KPK pada 24 Agustus. Politisi istana lainnya yang tengah berurusan dengan KPK adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy. Ia diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018.

KPK juga tengah mempelajari kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 atau yang dikenal dengan kasus ‘kardus durian’. Dalam kasus itu mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga disebut ikut kecipratan duit ‘kardus durian’.

Tentu saja, kasus hukum yang menyeret para petinggi partai pendukung pemerintah ini akan mengganggu citra dan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 mendatang. Hal ini sekaligus menjadi ‘sasaran empuk’ pihak oposisi untuk men-down grade pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Blunder demi blunder ini jelas merugikan bagi petahana. Kubu oposisi yang digawangi oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno seperti tidak harus bekerja keras untuk menyerang Jokowi. Sang presiden seolah sudah terlebih dahulu menyerang dirinya sendiri, sehingga terlihat sangat rapuh. Rentetan kesalahan dan kecerobohan tersebut seperti sebuah bunuh diri politik bagi Jokowi. Bunuh diri politik dalam konteks ini adalah sebuah konsep ketika seorang politisi atau partai politik kehilangan dukungan dari publik karena melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya atau posisinya sebagai status quo.

Karena itu, kubu Jokowi dan timnya harus lebih cermat dan berhati-hati.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here