Jokowi dan Prabowo Sebaiknya ‘Tutup Pintu’ untuk Demokrat

0
448
Pertemuan Jokowi-AHY

Nusantara.news, Jakarta – Menumpang mobil berpelat B 2024 AHY, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY masuk Istana, lalu berbincang empat mata dengan Presiden Jokowi (2/5/2019) sore. Ada yang menilai, pertemuan ini adalah upaya Jokowi merangkul Demokrat sekaligus mempereteli kubu lawan. Ada juga yang menilai pertemuan ini, meminjam istilah Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya, sebagai penegasan sikap ‘dua kelamin’ Demokrat.

Jika benar, apa untungnya bagi AHY dan Jokowi dari pertemuan tersebut?

Jika ditelisik, langkah Jokowi merangkul Demokrat sebenarnya bukan hal yang menguntungkan. Sebab, posisi Demokrat cukup resisten apabila merapat ke barisan pendukung Jokowi. Secara psikologis, tentu partai politik yang telah lama mendukung Jokowi memiliki daya tawar dan posisi yang lebih tinggi dibandingkan partai politik yang baru masuk. Terlebih, daya tawar Demokrat di Pemilu 2019 ini kian melemah seiring perolehan suara versi hitung cepat yang melorot.

Hambatan lainnya, faktor histori ‘perang dingin’ antara Megawati dan SBY yang hingga kini belum mencair. Jokowi juga harus mempertimbangkan sikap ‘mendua’ dan setengah hati partai Demokrat di koalisi Prabowo yang ke depannya bisa merepotkan stabilitas internal. Tentu saja, Jokowi perlu memahami bahwa kualitas kawan politik dalam koalisi terletak dari integritas dan loyalitasnya.

Bisa jadi, jika AHY akhirnya berpaling ke Jokowi, lebih didasari kalkulasi politik kekuasaan di masa depan. Misalnya, memuluskan duet Puan Maharani-AHY di Pilpres 2024. Pasangan generasi kedua mantan presiden ini tentu prospek politik yang menjanjikan.

"Keuntungan AHY tentu akan lebih melesat karena ditopang dengan jabatan. AHY bakal memperoleh modal politik yang kuat untuk maju dalam Pemilu 2024 jika mendapat posisi yang strategis di kabinet Jokowi",  ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin.

Hanya saja, saat ini pesona politik AHY di mata publik boleh jadi telah memudar seiring kegagalannya sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 dan cawapres di Pilpres 2019, serta kemunculan Sandiaga Uno yang lebih punya magnet politik ketimbang AHY. Dengan kondisi seperti itu, sulit bagi AHY berharap banyak dari kubu Jokowi.

Sebaliknya, manuver AHY yang ‘bermain mata’ dengan kubu lawan, secara politik justru bisa mematikan reputasi dan langkah politiknya di masa depan. Hal ini selain akan dibaca publik bahwa AHY tak ubahnya seperti politisi pada umumnya yang pragmatis dan kompromistis, juga langkah politiknya yang terlalu cepat akan membuatnya mudah jatuh atau dijatuhkan oleh lawan politiknya. Apalagi rekam jejak AHY di politik terbilang masih seumur jagung.

Sejatinya, dengan usia yang masih muda (40 tahun), AHY masih membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk mematangkan ketokohannya dalam politik dan pergulatan publik, juga terlibat dalam dialektika di pangung-panggung gagasan. Tidak sekadar muda dan melesat di bawah nama besar SBY.

Lalu bagaimana posisi AHY dan Demokrat di koalisi Prabowo jika kubo 02 ini memenangi Pilpres?

Jika melihat sikap Demokrat yang terlihat main dua kaki dan setengah hati di ‘koalisi adil makmur’, Prabowo sebaiknya tak melibatkan Demokrat dalam pemerintahan. Langkah tersebut sebagai sanksi bagi Demokrat yang berpolitik ambigu dan kerap membuat manuver kontraproduktif yang merugikan koalisi Prabowo.

Seperti diketahui, manuver kontraproduktif yang dilakukan tidak cukup sekali. Diawali dari rentetan twit Andi Arif semasa menjabat Wakil Sekjen Demokrat yang menyebut bahwa Prabowo adalah "jenderal kardus" lantaran mau menerima Sandiaga sebagai calon wakil presidennya, isu adanya “mahar” untuk PAN dan PKS, kerap “membolos” saat rapat bersama koalisi Prabowo-Sandiaga, hingga pernyataan bahwa Demokrat tidak akan memberikan sanksi terhadap kadernya yang memilih mendukung Jokowi-Ma'tuf Amin.

Kemudian polemik surat SBY sehari menjelang Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di SUGBK yang menyebutkan bahwa dirinya memperoleh informasi bahwa setuprundown, dan tampilan fisik kegiatan Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di SUGBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. SBY juga meminta untuk mengutamakan cara berpikir “semua untuk semua” dan mengkritik penggunaan identitas dalam kampanye politik. Karuan saja, surat SBY itu seolah memberi amunisi kepada kubu lawan untuk menyerang Prabowo. Terlebih di Kampanye Akbar dan beberapa kampanye terbuka Prabowo di sejumlah daerah, AHY tak banyak hadir.

Di suratnya yang lain pasca pemungutan suara, juga disebutkan bahwa sesuai arahan SBY, seluruh pimpinan maupun kader Partai Demokrat untuk sementara menghentikan “dinas” di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Perintah meninggalkan tugas di BPN itu terkait situasi politik yang arahnya membahayakan politik dan keamanan negara. Tentu saja, sikap seperti itu seolah memberi sinyal Demokrat akan mengakhiri koalisi dengan kubu Prabowo. Teranyar, pertemua Jokowi dan AHY kian menegaskan watak politik demokrat yang memang sejak awal dinilai berpolitik dua kaki.

Pada akhirnya, baik Jokowi maupun Prabowo, tak perlu memberi pintu kepada politisi ataupun partai politik yang berwatak pragmatis dan mudah ‘lompat pagar’.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here