Jokowi, dari Harapan Menjadi Beban (1)

0
273

Nusantara.news, Jakarta – Dulu Joko Widodo (Jokowi) blusukan untuk belanja masalah (rakyat) guna menyusun kebijakan untuk meringankan beban (terutama ekonomi) rakyat. Namun, saat ini Jokowi justru membuat masalah, karena membuat kebijakan yang justru menambah beban rakyat.

Belanja Masalah Rakyat

Ada kegembiraan ketika Jokowi tampil menjadi calon Presiden Republik Indonesia (RI). Kegembiraan itu bukan karena dia ilmuwan yang luar biasa pandai seperti BJ Habibie, bukan pula karena ia tokoh pergerakan bawah tanah yang tak kenal gentar melawan kezaliman seperti Che Guevara, atau tokoh pergerakan yang tak kenal lelah berjuang untuk kemerdekaan seperti Bung Karno, Muhammad Hatta, Tan Malaka, dan lain sebagainya.

Jokowi bahkan bukan pula tokoh yang dikenal memiliki konsep pembangunan ekonomi hebat seperti Prof Soemitro Djojohadikusumo dan ekonom Indonesia lulusan Universitas Barkeley. Jokowi tak lebih dari seorang pengusaha mebel berperawakan ceking yang berhasil jadi Walikota Solo.

Kegembiraan atas kehadiran Jokowi di panggung politik nasional hanya karena satu hal, yakni, kebiasaannya melakukan blusukan selama menjadi Walikota Solo. Hanya itu satu-satunya “kehebatan” yang melatarbelakangi munculnya harapan publik atas kehadiran Jokowi di panggung politik nasional jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan berlanjut pada pemilihan presiden.

Blusukan adalah bagian dari proses pengambilan keputusan/kebijakan. Tetapi blusukan Jokowi dinilai “lain” karena berbeda dengan cara yang dilakukan pejabat pemerintah pada umumnya yang cenderung bekerja di balik meja dan mengambil keputusan atau kebijakan berdasarkan informasi orang dekat, dengar pendapat dengan wakil rakyat, ditambah analisa para ahli.

Keistimewaan Jokowi terletak pada cara dia memroses keputusan/kebijakan. Tidak kurang Duta Besar Amerika Serikat Scott Marciel tertarik dan pernah ikut dalam blusukan Jokowi ke sebuah permukiman di RT 05 RW 07, Tanjung Priok, Juni 2013, ketika Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Scott Marciel terkesima dan memberikan pujian.

Scott Marciel pun berceloteh, tentang bagaimana Jokowi berusaha menjelaskan program-program pembangunan dengan menyapa langsung warganya. Melalui blusukan, Jokowi juga menggali informasi dan keinginan warga tentang program-program pemerintah. “Ini yang sering disebut Jokowi sebagai belanja masalah,” kata Scott Marciel. Pujian Scott Marciel belum habis. Scott Marciel juga memberikan jempol terhadap aksi blusukan Jokowi, karena juga dimanfatkan untuk memantau aparat-aparat di bawahnya guna memastikan bahwa dia mengawasi kinerja mereka.

Salah satu bukti konkret dari aksi blusukan Jokowi menurut Scott Marciel adalah keberhasilannya memindahkan pedagang kaki lima dari jalan-jalan sekitar Pasar Tanah Abang yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Jakarta Pusat, dengan menyediakan lapak-lapak di dalam pasar terdekat. “Hal ini menjadi pembeda antara Jokowi dan pemimpin lain di tengah cibiran tentang maraknya korupsi di negeri ini,” puji Scott Marciel.

Negara Harus Hadir

Setelah resmi menjadi calon presiden, Jokowi kembali bikin gebrakan hebat, yang dalam batas batas tertentu mampu melepas dahaga publik. Gebrakan hebat itu adalah ketika Jokowi blusukan  ke lumpur Lapindo di Sidoradjo, Jawa Timur. Walau jauh dari pusat kekuasaan Jakarta, tetapi kasus lumpur Lapindo termasuk salah satu persoalan nasional yang menuntut penyelesaian.

Kasus ini tidak saja memicu konflik di tingkat elite, tetapi juga membuat rakyat mengelus dada karena derita yang mereka. Ganti rugi tak kunjung diberikan. Negara seolah tak berdaya menyelesaikan kasus itu, sehingga terkesan membiarkan rakyat menyelesaikan masalahnya sendiri.

Ketika Jokowi datang ke lokasi dan bertemu dengan korban, Juni 20115, masalah langsung selesai. Apa kata Jokowi sehingga bisa dengan mudah  menyelesaikan masalah yang sudah menggelembung selama delapan tahun itu? Sangat sederhana.

“Dalam situasi seperti ini, seharusnya negara hadir sebagai representasi kedaulatan rakyat. Kalau negara absen, maka sama saja negara membiarkan penderitaan masyarakatnya terus berlangsung,” kata Jokowi saat itu.

Setelah mengatakan itu, Jokowi menyatakan keseriusannya dengan menandatangani kontrak politik dengan masyarakat korban, berisi lima poin komitmen jika terpilih sebagai presiden. Pertama, pemerintah akan memberikan talangan bagi korban Lapindo melalui APBN yang akan ditagihkan ke PT Lapindo Brantas. Kedua, memberikan pendidikan gratis melalui Kartu Indonesia Pintar. Ketiga, memberikan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat. Keempat, tidak menggusur pemukiman miskin tapi menggeser dan ditata. Kelima, memberikan keamanan kerja.

“Belanja masalah rakyat” dan “negara harus hadir” adalah dua idiom yang melegakan sekaligus meyakinkan publik bahwa Jokowi akan berbeda dengan presiden sebelumnya. Jokowi dinilai akan menjadi presiden yang terus membeli masalah rakyat, dan akan hadir di tengah tengah rakyat bila menghadapi masalah. Dua hal ini pula yang diyakini menggelembungkan kepercayaan sebagian besar rakyat terhadap Jokowi sekaligus menjadi landasan kemenangannya dalam pemilihan presiden 2014 yang berlangsung sengit itu.

Itulah sekilas gambaran awal kiprah sosok Jokowi hingga ia terpilih sebagai Presiden RI pada Pilpres 2014. Persoalannya kemudian adalah, apakah Jokowi saat ini masih menjadi sosok yang dapat diharapkan oleh masyarakat? Setelah lebih dari dua tahun memimpin pemerintahan, apakah kebijakan dan program kerja yang diselenggarakan benar-benar memihak rakyat? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here