Jokowi Dikoreksi Menteri

0
139

BEREDAR kabar Presiden Joko Widodo dikoreksi oleh sejumlah menterinya di bidang hukum. Ini terkait “perubahan” sikap Presiden mengenai pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir. Semula Presiden akan memberikan kebebasan kepada Baasyir. Adalah kuasa hukum Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, yang mengaku diperintahkan Presiden untuk menyampaikan kepada Baasyir tentang kebijakan Presiden membebaskan Baasyir atas dasar kemanusiaan.  Pernyataan Yusril itu pun sudah dibenarkan pula oleh Presiden Jokowi. “Iya, memang, atas dasar kemanusiaan,” katanya.

Masalahnya, seperti beberapa kali kita ulas di ruangan ini, tidak ada dasar hukum untuk membebaskan Baasyir. Karena satu-satunya peluang bebas, yakni pembebasan bersyarat, tidak digunakan oleh Baasyir dengan alasan tidak mau memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dia menolak berikrar setia pada Pancasila dan NKRI, karena dianggapnya syirik.

Tetapi kebijakan yang disampaikan Yusril itu dikoreksi oleh Presiden. “Pembebasan bersyarat, syaratnya itu harus dipenuhi. Kalau tidak, kan gak mungkin saya nabrak. Contoh syaratnya itu setia pada NKRI, setiap pada Pancasila,” ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (22/1/2019)

Itulah asal muasal kabar tentang kebijakan Presiden Jokowi yang dikoreksi oleh para pembantunya. Sebab, “perubahan” sikap Jokowi itu terjadi hasil rapat koordinasi para menteri yang membidangi bidang hukum di Istana Bogor. Hasil rapat itu, seperti dikatakan Menko Polhukam Wiranto, dalam pembebasan Baasyir perlu pertimbangan aspek-aspek lainnya, seperti ideologi, Pancasila, dan aspek hukum lainnya. “Presiden tidak boleh grusa-grusu,” ujar Wiranto di Senin, 21 Januari 2019.

Menteri-menteri lain juga bersuara sama. “Baasyir belum memenuhi syarat dibebaskan,” kata Menkum dan HAM Yasonna Laoly. “Baasyir harus berikrar setia pada NKRI,” ujar Menhan Ryamizard Ryacudu.

Kalau benar Presiden berubah sikap, dan perubahan itu terjadi setelah mendengar masukan para menteri, ini adalah awal tradisi yang baik. Mengoreksi kebijakan Presiden yang dinilai keliru bukanlah kesalahan, tetapi justru keharusan. Karena itu dapat menjaga agar Presiden tidak melakukan pelanggaran hukum.

Tradisi seperti ini perlu dipertahankan. Di era pemilihan presiden secara langsung seperti sekarang, segala kemungkinan bisa terjadi. Artinya, siapa pun bisa terpilih menjadi presiden, sejauh dia mempunyai elektabilitas yang melebihi calon lain. Dalam pemilu, elektabilitas menjadi satu-satunya faktor yang menentukan. Elektabilitas seringkali menjadi faktor yang berdiri sendiri, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Idealnya, elektabilitas terbangun di atas fondasi popularitas, kapasitas, kapabilitas dan integritas calon pemimpin. Elektabilitas seperti itu adalah elektabilitas rasional, bahwa orang menentukan pilihan karena calon pemimpin dianggap mampu, cakap, dan terpuji. Tetapi dalam kenyataan sejarah pemilu langsung di negara kita, keterpilihan seorang pemimpin acapkali berbasis pada hal-hal yang emosional –dan adakalanya justru transaksional.

Ideal atau tidak, tapi demikianlah kenyataannya. Dan bangsa ini harus ikhlas menerima pemimpin, yang kendati tidak mumpuni dari segi kemampuan dan kepemimpinan, akhirnya terpilih dalam proses elektoral. Sejauh proses elektoral itu berlangsung sesuai prinsip-prinsip pemilu yang universal, ya, kita tidak bisa berkata tidak.

Satu-satunya yang bisa diharapkan dari pemimpin seperti itu adalah kesediaannya memilih menteri kabinet yang berkualitas dalam segala segi. Karena jajaran pembantu seperti itulah yang akan menyelamatkannya dari pelanggaran.

Itu sebabnya, jabatan tinggi yang paling menimbulkan kegalauan adalah menteri. Betapa tidak. Di satu sisi, dia adalah pembantu yang diangkat oleh presiden. Artinya, hidup matinya sebagai menteri, amat bergantung pada suka atau tidak sukanya presiden kepadanya. Tapi di sisi lain, tugasnya sangat berat. Dia bertanggungjawab membantu presiden untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara.

Tugas ini bagai dua mata pedang. Menteri dituntut mempunyai loyalitas tunggal kepada presiden. Dia diharamkan mempunyai agenda pribadi, apalagi sampai menggunting dalam lipatan, alias berkhianat kepada presiden. Tetapi, dia sekaligus diharuskan mempunyai integritas dalam skala tertinggi. Integritas ini penting, sebab tugas yang diembannya menentukan tercapai tidaknya tujuan negara.

Namun, integritas ini akan melahirkan sikap kritis terhadap apa pun yang menyimpang dari pencapaian tujuan itu. Integritas ini akan melahirkan konsistensi kepatuhan pada kaidah dan norma. Ketika presiden melakukan sesuatu yang tidak sesuai atau menyimpangi kaidah dan norma, sikap kritis yang berasal dari integritas itu akan membuahkan sikap korektif terhadap atasannya.

Intinya adalah berani berkata tidak terhadap pelanggaran. Tradisi ini harus diperkuat oleh pemerintah baru hasil pemilu nanti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here