Jokowi Diktator atau Bukan?

1
242

”MOSOK wajah gini dibilang diktator?” kata Presiden Joko Widodo dengan enteng menanggapi sebutan diktator yang diarahkan padanya.  Gara-gara menerbitkan Perppu Ormas, Presiden dicap diktator. Kata Jokowi, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga konstitusi tidak mungkin kediktatoran terjadi di negeri ini. Apalagi pengawasan bisa dilakukan oleh media massa, LSM atau masyarakat secara langsung.

Presiden tentu tidak bermaksud mengatakan bahwa perilaku politik penguasa bisa diterka dari raut muka. Toh muka bisa berdusta.

Apabila tuduhan diktator itu merujuk pada pengertian kuno sebagai pemerintah yang kejam bertangan besi, Jokowi memang mungkin jauh dari itu. Sebab, dia bukan sejenis Hitler. Hitler antikritik. Jokowi tidak. Dulu, siapa pun orang yang berkata tidak kepada Hitler, pasukan rahasia Nazi, Waffen-Schutzstaffel yang dikenal dengan nama SS itu, langsung mengirim orang itu ke Kamp Konsentrasi Auschwitz, penjara yang menakutkan di masa itu. Jokowi mustahil sesadis itu.

Tetapi, kutukan sejagat terhadap Hitler bukan pada kediktatorannya, melainkan pada kekejamannya yang merenggut jutaan nyawa. Sebab kediktatoran itu hanya soal cara memerintah. Negara berbentuk kerajaan juga diperintah dengan kediktatoran. Makanya berkembang istilah soft-dictatorship. Lee Kuan Yew adalah contoh sempurna seorang soft-dictator. Di eranya, tak ada tempat untuk mengkritik di Singapura. Pers jauh dari kata merdeka. Tetapi, Lee tidak pernah berbuat aniaya. Dia bahkan mengantar Singapura berjaya.

Di Indonesia, seperti dikatakan Presiden, memang tidak mungkin tumbuh kediktatoran –kalau diktatorial yang dimaksud adalah yang seperti Hitler atau seperti Lee Kuan Yew sekalipun. Indonesia sejak awal dirancang sebagai negara hukum yang demokratis.

Tetapi, dalam negara hukum demokratis bukan berarti tidak akan muncul kediktatoran dengan varian baru yang lebih lembut. Jika hukum tidak bisa ditegakkan oleh pemerintah, karena terkendala faktor di luar struktur dan substansi hukum, itu adalah cikal bakal kediktatoran. Sebab, itu menunjukkan ada kekuatan kelompok oligarkis nonpemerintah yang jauh lebih berkuasa dibanding pemerintah sendiri. Pemerintahan yang dikendalikan oligarki sejatinya adalah diktator. Hanya saja kediktatoran dilakukan oleh oligarki dari luar pemerintah.

Dalam kediktatoran kuno, pembungkaman terhadap publik dilakukan sesuka-suka penguasa. Tetapi, dalam negara hukum, pembungkaman mudah dibungkus dengan prosedur formalitas perundang-undangan.

Demokrasi juga bisa menjadi ladang persemaian baru kediktatoran. Prinsip demokrasi yang telanjang, the winner takes all, adalah bentuk lain dari tirani mayoritas. Sementara demokrasi mensyaratkan persamaan hak.

Pun tak ada jaminan pemerintah akan menjadi demokratis, walaupun dipilih rakyat melalui mekanisme pemilihan yang demokratis. Praktek antidemokrasi itu terlihat misalnya dari cara menghadapi kritik publik. Pemerintah diktator-demokratis cenderung menghindar dari berhadapan langsung dengan publik pengkritik, tetapi memberangus dengan menggunakan instrumen publik yang sudah dikendalikan, entah LSM, agamawan, pers dan sejenisnya.

Pemerintahan yang keras kepala mempertahankan ambisi kebijakan, meski kondisi riil tidak memungkinkan, pun bisa disebut diktator-demokratis. Dalam penampilan, mereka terlihat inklusif dengan menyerap beragam aspirasi publik. Tetapi keputusan akhir sama sekali tidak aspiratif.

Nah, silakan disimpulkan, Pak Jokowi diktator atau bukan?[]

1 KOMENTAR

  1. JOKOWI DIKTATOR LAH! KARENA KEBIJAKAN YG DIHASILKAN TIDAK BERPIHAK KEPADA PENEGAKAN HUKUM YG ADIL, DAN KEBIJAKAN2 LAIN YG TIDAK BERPIHAK KPD RAKYAT KECIL

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here