Jokowi Dipermalukan

0
750

MASALAH pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir yang menjadi pro-kontra itu, menurut hemat kita, dampaknya hanya satu: Presiden Joko Widodo dipermalukan! Karena dari sini terlihat jelas betapa amburadulnya pemerintahan.

Presiden sudah menetapkan kebijakan bahwa Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan tanpa syarat. Pernyataan bahwa Baasyir akan dibebaskan berasal dari pernyataan Yusril Ihza Mahendra ketika dia mengunjungi Baasyir di Lapas Gunung Sindur, Bogor pekan lalu.

Presiden pun membenarkan. “Ya, yang pertama memang alasan kemanusiaan. Beliau kan sudah sepuh, termasuk kondisi kesehatan,” kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, di Garut, Jumat (18/1).

Yusril mengklaim dia telah ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk menyampaikan pembebasan tersebut. Presiden, kata Yusril, sudah mengambil kebijakan akan membebaskan Baasyir dari tahanan dengan alasan kemanusiaan. Ditegaskannya pembebasan Baasyir dilakukan tanpa syarat, sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo. “Syarat untuk pembebasan bersyarat itu diatur dalam peraturan menteri. Sekarang presiden ambil alih, presiden punya kebijakan, ini dibebaskan. Artinya dia menyampingkan aturan menteri,” kata Yusril, Sabtu (19/1/2019).

Yusril menegaskan kebijakan tertinggi tetap berada di tangan presiden meski ada aturan menteri. Presiden berhak mengesampingkan aturan menteri mengambil kebijakan.

Tetapi belakangan itu dikoreksi oleh Presiden. “Ada sistem dan mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat bukan pembebasan murni. Dalam pembebasan bersyarat itu  syaratnya harus dipenuhi. Kalau tidak, kan nggak mungkin saya nabrak. Contoh syaratnya itu setia pada NKRI, setiap pada Pancasila. Itu sangat prinsip sekali,” ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (22/1/2019)

Memang, satu-satunya pintu kebebasan Baasyir adalah melalui mekanisme bebas bersyarat. Pembebasan bersyarat memang salah satu hak terpidana. Dan negara wajib memenuhinya sejauh napi bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syaratnya banyak, seperti diatur dalam Pasal 84 Permenkum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Misalnya, menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, menandatangani pernyataan kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan sebagainya. Namun, Baasyir menolak memenuhi syarat tersebut.

Di titik ini ada tanda tanya. Yusril mengatakan, pembebasan Baasyir dilakukan tanpa syarat, dan Presiden menyampingkan peraturan yang ada. Tetapi Presiden menegaskan tetap menempuh mekanisme hukum yang ada.

Siapa yang benar? Apakah Yusril menyatakan apa adanya, atau memelintir ucapan Presiden? Atau Presiden yang meralatnya kemudian? Tak perlulah dicari siapa yang salah bicara.

Tetapi, apa pun ini sudah mempermalukan Presiden. Karena kontroversi masalah ini membuka aurat pemerintah. Instansi pemerintah yang terkait dalam masalah ini sama sekali belum tahu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM, lembaga yang paling bertanggungjawab dalam pemasyarakatan narapidana, mengaku belum menerima surat apa pun dari Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan apa pun terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir. Wiranto menjelaskan, keluarga narapidana terorisme tersebut sebetulnya sudah mengajukan pembebasan bersyarat sejak 2017, karena pertimbangan usia yang sudah lanjut dan kesehatan yang semakin memburuk. “Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, presiden memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya, seperti ideologi, Pancasila, dan aspek hukum lainnya. Presiden tidak boleh grusa-grusu,” ujar Wiranto di Senin, 21 Januari 2019.

Wajar jika kebijakan pembebasan Baasyir itu menimbulkan keributan di pemerintah dan terlihat tidak ada koordinasi. Sebab, kebijakan Presiden itu tidak disampaikan oleh pejabat resmi. Orang yang menyampaikan adalah Yusril Ihza Mahendra, yang statusnya hanya menjadi kuasa hukum Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Yusril bukan kuasa hukum dari Presiden.

Membingungkan memang mengapa Presiden Joko Widodo menyerahkan penyampaikan kebijakannya itu kepada orang biasa. Seyogianya, yang menyampaikan keputusan resmi Presiden adalah pejabat resmi, entah dari Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet atau (seharusnya) dari Kementerian Hukum dan HAM.

Bahwa, gagasan kebijakan pembebasan itu dibahas bersama oleh Presiden dengan Yusril, itu soal lain. Presiden boleh berdiskusi dengan siapa saja, apalagi dengan seorang guru besar. Tetapi, hasil diskusi seperti itu seyogianya dibahas ulang di internal pemerintah, agar diperoleh analisis yang lebih kuat dan komprehensif untuk menjadi landasan kebijakan.

Setelah kebijakan disepakati, mestinya disosialisasikan ke jajaran birokrasi terkait tidak menimbulkan kegagapan di birokrasi untuk menyikapi keputusan presiden itu. Dengan kata lain, “Presiden tidak boleh grusa-grusu, seperti dikatakan Wiranto tadi. Kalau kebijakan sudah dikaji dengan matang dan sudah diputuskan, penyampaian ke publik semestinya dilakukan oleh pejabat resmi.

Nah, penyampaian kebijakan Presiden ke publik dilakukan oleh Yusril, yang jelas tidak dalam kapasitas untuk melakukan itu. Dia, sekali lagi, hanya kuasa hukum calon presiden, bukan kuasa hukum presiden. Entah apa pertimbangannya, Yusril yang menyampaikan kebijakan Presiden itu kepada Baasyir. Sebagai guru besar hukum tata negara, tak mungkin Yusril tak paham apa bedanya calon presiden dengan Presiden.

Kita menghendaki kebijakan Presiden diambil melalui pengkajian yang matang, dan disampaikan melalui saluran yang tepat. Ini untuk menghindari kesan, seperti yang dulu ditudingkan Yusril kepada Presiden, bahwa negara ini diurus oleh amatiran. Sebab, kalau begini, yang dipermalukan adalah Presiden.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here