Jokowi Dituntut Buktikan Pernyataan Tidak Ingin KPK Diperlemah

0
202

Nusantara.news, Jakarta – Hasil kerja Panitia Khusus  Hak Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK) akhirnya bermuara pada opsi pelemahan KPK, walaupun dibahasakan dengan kalimat “memperkuat KPK.” Rekomendasi  Pansus KPK ini akan diputuskan secara politik melalui forum Sidang Paripurna DPR. Akankah Presiden Jokowi ikut arus politik DPR atau konsisten menolak pelemahan KPK?

Laporan Sementara Pansus KPK

Hasil penyelidikan Pansus KPK itu sudah terbaca jaub sebelumnya. Mengapa?

Pertama,  karena KPK adalah lembaga hukum, bukan lembaga eksekutif, maka di luar ranah DPR untuk mem-pansus-kannya.

Kedua, penyidikan yang dipersoalkan Pansus KPK (terkait rekaman pembicaraan penyidik KPK dengan Miryam S Haryani) adalah ruang eksklusif penyidik KPK.

Ketiga, pembentukan Pansus KPK hanya dihadiri oleh 7 fraksi, sementara menurut Undang-undang pembentukan itu harus dihadiri seluruh atau 10 fraksi yang ada di DPR .

Berdasarkan tiga hal itu, pembentukan Pansus KPK diwarnai unsur pemaksaan.

Mengapa pembentukan Pansus KPK dipaksakan? KPK memang memiliki kelemahan. Tetapi bukan itu yang diduga mendorong DPR menggulirkan pansus, melainkan karena sejumlah angggota DPR terlibat dalam dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang alsan “hidup” Pansus KPK.  Yang terlibat dalam hal ini termasuk  Ketua DPR Setya Novanto yang sekarang sudah ditetapkan jadi tersangka, juga Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar Sudarsa.

Dalam menjalankan tugasnya, Pansus KPK bekerja seolah “miring-miring”. Ketika Pansus KPK berupaya menghadirkan Miryam S Haryani yang sekarang berada dalam tahanan KPK, KPK menolak. Ketika Pansus hendak menggunakan upaya paksa dengan meminta bantuan polisi, polisi pun menolak. Maka jadilah pansus KPK bekerja tanpa “gigi.”  Sebagai  alternatif, Poansus KPK melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung tempat di mana sejumlah koruptor ditahan.

Sudah dapat diduga hasil yang diperoleh ketika Pansus KPK bicara soal KPK dengan orang-orang yang ditahan karena KPK.

Oleh sebab itu, dalam laporan sementara, pansus menyatakan KPK melakukan abuse of power. Dalam menjalankan tugasnya, KPK dinilai belum mengedepankan asas proporsionalitas.

“Lembaga KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK belum bersesuaian atau patuh atas azas-azas yang meliputi azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas,” kata juru bicara Pansus Angket, Misbakhun, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Pansus juga menilai bahwa fungsi supervisi, KPK lebih cenderung menangani sendiri tanpa koordinasi, dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi dan mengarahkan kembali instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

“Yang sesungguhnya, KPK dibentuk lebih pada fungsi koordinasi dan supervisi. Adapun penyelidikan, penyidikan dan penuntutan lebih pada fungsi berikutnya,” ujar Misbakhun.

Sementara Ketua Pansus KPK menyatakan, kewenangan KPK sangat besar sehingga perlu untuk ditinjau kembali agar kinerjanya membaik.
“15 tahun sudah KPK bekerja atau memasuki 2 dasawarsa reformasi. Mana dan berapa uang negara yang diselamatkan? Kemana barang-barang rampasan dan sitaan? Mana indeks prestasi pemberantasan korupsi dibanding negara lain?” kata Agun.

Melalui data dan fakta yang kami miliki, kata Agun, diharapkan ke depan tercipta suatu lembaga yang benar dalam sistem hukum nasional kita yang berpucuk pada pengaturan UUD 1945. 

Hasil kerja Pansus KPK yang sudah dapat ditebak ini, tidak terlalu penting karena sudah pasti sangat subjektif dan bertendensi melemahkan KPK atau malah membubarkan KPK.

Yang paling penting adalah bagaimana keputusan politik terhadap hasil kerja Pansus KPK yang subjektif itu.

Keputusan Politik

Keputusan politik terhadap hasil kerja Pansus KPK sesungguhnya juga sudah dapat diperkirakan. Karena salah satu metode pengambilan keputusan di Paripurna DPR adalah melalui voting. Terhadap sesuatu yang substansial seperti perdebatan tentang penguatan dan pelemahan KPK sesungguhnya tidak lazim diputuskan melalui voting. Dalam kasus seperti ini seharusnya diputuskan melalui musyawarah mufakat agar memperoleh khikmat dalam kebijaksanaan yang diambil.

Keputusan melalui voting melahirkan situasimenang-menangan, siapa kuat dia berbuat, sehingga tidak diperoleh khikmah kebijaksanaan.

Karena votin, tinggal dihitung, berapa kira-kira jumlah suara yang mendukung Pansus KPK dan berapa yang menolak.

Sebelum paripurna berlangsung, suara yang menyetujui dan yang menolak juga sudah bisa diperkirakan.

Tujuh fraksi yang membentuk Pansus KPK kini tinggal enam fraksi setelah Fraksi Gerindra menyatakan keluar. Keenam fraksi ini persis sama dengan enam fraksi dalam voting angka presidential threshold antara nol persen dan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional pada UU Pemilu.

Keenam fraksi itu adalah Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura dan PKB. Total suara keenam partai ini mencapai 322 kursi dari total 560 kursi di DPR, jauh di atas 50 persen plus satu.

Dengan suara sebesar itu maka diperkirakan, rekomendasi Pansus KPK akan diamini oleh Paripurna DPR, sebagaimana Parupurna DPR juga mengamini angka presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Apabila paripurna DPR menyetujui rekomendasi Pansus KPK yang meminta revisi UU KPK yang tujuannya untuk melemahkan atau membubarkan KPK tetapi dibahasakan dengan kata-kata memperkuat, maka rekomendasi itu akan diteruskan kepada Presiden Jokowi.

Kini tembok terakhirnya ada pada Presiden Jokowi.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Presiden Jokowi akan menerima dan menindaklanjuti rekomendasi itu?

Pertanyaan ini memiliki dasar untuk dikemukakan karena Presiden Jokowi pernah memberikan penegasan, tetap mendukung penguatan KPK.

“Ya, kalau saya tidak ingin KPK lemah. Sudah, KPK harus kuat,” ujar Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Ruang Wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2017) lalu.

Sikap Presiden Jokowi ini lebih tegas ketimbang sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sikap Jusuf Kalla tercermin dari pernyataannya yang mengatakan Panitia Khusus Hak Angket KPK belum tentu melemahkan lembaga anti-korupsi tersebut. Terbentuknya pansus hak angket, bisa saja untuk memperkuat KPK.

”Jangan dulu dianggap melemahkan, bisa saja menguatkan,” kata Kalla di Kantor Wapres di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, 13 Juni 2017 lalu.

Dalam Pasal 7 UU KPK disebutkan, Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Merevisi UU KPK berarti akan menganulir satu atau beberapa tugas dan kewenangan KPK.

Ini jelas memperlemah.  Karena, dengan kewenangan seperti sekarang saja masih banyak penjabat yang melakukan korupsi, bagaimana kalau beberapa atau sebagian wewenangnya dianulir. Tindak pidana korupsi diyakini akan zemakin bertambah.

Kini bola ada di tangan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dalam hal ini dituntut membuktikan pernyataannya yang tidak ingin KPK diperlemah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here