Jokowi Fokus Infrastruktur, APBN Terkuras Untuk Gaji PNS

0
442
Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan perlunya dana APBN digunakan seluas-luasnya pada pelayanan masyarakat

Nusantara.news, Jakarta –  Fokus Presiden Jokowi membangun ifrastruktur sangat kuat, tetapi APBN masih terkuras pada gaji dan belanja barang. Tahukan Anda, biaya terbesar apa yang menyedot Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)? Semua mata sepertinya terpicing ke pembangunan infrastruktur, karena pembangunan infrastruktur adalah ambisi Pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla.

Ternyata gaji pegawai negeri sipil (PNS) telah menyedot anggaran pemerintah yang cukup besar pada setiap APBN sepanjang masa. Dalam APBN 2017, belanja gaji pegawai mencapai Rp343,3 triliun dan belanja barang sebesar Rp296,6 triliun dari total Rp1.135 triliun. Jadi total belanja gaji pegawai dan barang pada tahun ini sebesar Rp639,9 triliun. Angka ini jauh di atas belanja modal pemerintah yang hanya mencapai Rp194,3 triliun.

Dalam APBN 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa lebih dari seperempat atau persisnya 26,1% dari anggaran pemerintah pusat dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para birokrat. Namun layanan kepada masyarakat selaku pembayar pajak belum maksimal.

Bahkan gaji pegawai daerah di 131 di kabupaten/kota sudah melebihi separuh dari total Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Padahal pemerintah telah menganggarkan Rp764,9 tiliun untuk transfer ke daerah dan dana desa dari total APBN 2017, yakni sebesar Rp2.089,12 triliun. Pada 2016, anggaran untuk transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp776,3 triliun.

Gaji PNS

Melayani masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan dalam APBN 2017, dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp2.080 triliun, belanja pemerintah dalam hal menyangkut belanja pegawai dan operasional mencapai Rp1.315 triliun. Belanja pegawai mencakup 26,1% dari total anggaran belanja pemerintah pusat, atau sekitar 1/4 dari anggaran dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para birokrat.

Di sisi lain, ada sekitar 131 pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang rasio alokasi belanja pegawai nya mencapai lebih dari setengah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya. Ia mengatakan, hal ini telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Sri Mulyani dan Kementerian terkait untuk menindaklanjuti dan membahas agar anggaran bisa diserap dengan optimal.

“Presiden sudah melihat ini dan memang meminta untuk kami (Kementerian Keuangan), Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan Reformasi Birokrasi untuk melakukan hal-hal yang bisa untuk membuat pemerintah lebih fokus untuk APBD-nya untuk melayani masyarakat dan program-program di dalam rangka untuk pembangunan,” katanya saat ditemui usai acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di JCC Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Anggaran negara dalam hal ini APBN sejatinya memang diperuntukkan bagi hal-hal yang lebih bermanfaat langsung kepada masyarakat. Inilah yang membuat pemerintah saat ini mengaplikasikan perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional harus sinkron. Sehingga tidak ada pembangunan yang terhambat dan rakyat tak dirugikan.

“Kita harus menyadari bahwa birokrasi merupakan insitusi yang sangat penting bagi negara untuk bisa menjalankan tugas fungsi di dalam mencapai tujuan bernegara itu,” jelasnya.

“Kita mendirikan negara ini oleh para pendiri kita lewat cita-cita yang sangat luhur, yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur, berdsarkan Pancasila yang harus terus menerus, terutama pada hari ini harus kita ingatkan pada diri kita sendiri dan terus menjadi pedoman dalam kita bekerja,” tukas Sri Mulyani.

Proyek infrastruktur

Sedikitnya ada 6.560 paket pekerjaan kontraktual di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) tahun 2017, telah ditandatangi kontraknya, termasuk kontrak untuk paket tahun jamak yang terekam dalam sistem emonitoring Kementerian PUPR.

Nilai pekerjaan yang sudah terkontrak mencapai Rp59,26 triliun, atau 75% dari anggaran pekerjaan kontraktual sebesar Rp78,53 triliun yang terbagi dalam 11.123 paket pekerjaan.

Sementara dari total jumlah tersebut, paket pekerjaan yang masih dalam proses lelang sebanyak 2.686 paket dengan nilai Rp12,46 triliun. Dengan semakin cepatnya proses pelelangan dan penandatanganan kontrak dilakukan, maka proses pekerjaan juga semakin cepat dimulai dan dari sisi ekonomi, akan menggerakkan sektor rill di daerah dari Sabang sampai Merauke.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan prioritas anggaran Kementerian PUPR berupa belanja modal yang bersifat menambah aset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi tahun 2017 sebesar Rp101,496 triliun, porsi belanja belanja modal Rp76,27 triliun (75,1%), disusul belanja barang Rp22,48 triliun (22,2%), di mana Rp5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal, dan belanja pegawai dan rutin Rp2,75 triliun (2,7%).

APBN 2018

Itu sebabnya, dalam data pagu indikatif APBN 2018, pemerintah makin memfokuskan dalam pembangunan di sektor pertahanan dan infrastruktur. Untuk 15 Kementerian dan Lembaga (K/L), didominasi oleh anggaran pertahanan dan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur dasar.

Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) mendapatkan porsi anggaran terbesar, yakni 13% dengan nilai masing-masing sebesar Rp106,9 triliun dan Rp106 triliun. Anggaran PU Pera meningkat 4,43% dari tahun sebelumnya sebesar Rp101,5 triliun pada APBN 2017.

Presiden Jokowi secara khusus memerintahkan jajaran menterinya untuk fokus dan detil dalam menyusun alokasi anggaran belanja negara 2018. Perintah tersebut di antaranya meminta para menteri untuk mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas, alokasi dana pendidikan dan kesehatan yang terencana, hingga penyaluran dana subsidi tepat sasaran. []

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here