Jokowi Harus Dilawan

0
153

PASANGAN Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sudah ditetapkan KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Artinya, seluruh proses Pemilu Presiden yang ramai, gaduh, penuh intrik, friksionistik, namun dengan tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi itu, sudah selesai. Tak ada lagi celah pembicaraan tentang absah tidaknya hasil pemilu tersebut.

Satu-satunya yang harus dilakukan setelah pasangan terpilih itu mengucapkan sumpah di depan Sidang Umum MPR pada 20 Oktober nanti, adalah melawan mereka dalam jalur konstitusional.

Kita sependapat dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bahwa pemerintah membutuhkan kritik dalam membangun kebijakan untuk rakyat, bangsa, dan negara. Karena itu diperlukan partai oposisi di parlemen dan di luar pemerintahan agar terjadi check and balance.

Dalam rubrik ini kita sering mengingatkan bahwa Pemerintah tidak boleh dibiarkan sendiri mengelola negara tanpa pengimbangan yang proporsional dari parlemen. Oposisi yang konstruktif dan efektif di legislatif sangat diperlukan akan memberikan kontrol yang kuat kepada eksekutif. Keberadaan oposisi akan membuat pemerintah terpacu meningkatkan kinerjanya, dan berusaha keras memenuhi tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Jika itu tercapai, yang beruntung adalah bangsa ini, karena program pembangunan tidak bisa lagi disusun dan diterapkan sembarangan oleh eksekutif.

Oposisi sangat penting dalam negara yang demokratis. Sebab, suara rakyat harus terwakili dalam wadah kenegaraan. Jika merujuk pada hasil Pemilu Presiden 2019, Jokowi-Ma’ruf menang dengan meraih 84.152.884 suara (55,29 persen), sedangkan Prabowo-Sandiaga kalah karena hanya mendapatkan 68.039.098 suara (44,71 persen).

Artinya, ada 68 juta lebih rakyat  yang tidak memilih Joko Widodo. Secara psikologis, 68 juta rakyat itu terdiri dari orang yang memang menyukai Prabowo-Sandiaga, atau memilih pasangan nomor urut 02 itu karena tak menyukai Jokowi –entah karena kinerja pemerintahannya dalam periode pertama atau sebab-sebab lain.

Di situlah seyogianya partai oposisi berperan, untuk mewakili 68 juta pemilih itu. Dalam negara demokrasi, mesti ada perimbangan antara pemerintah dan partai oposisi sebagai respresentasi kelompok yang tidak setuju dengan pemerintah.

Jika partai politik pendukung calon yang kalah tidak melakukan oposisi terhadap yang menang, berarti mereka telah mengkhianati suara rakyat yang memilihnya.

Itu sebabnya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf nanti harus dilawan secara konstitusional. Tentu saja perlawanan konstitusional itu harus dilakukan dengan konsepsional, bukan hanya bermodalkan mulut tajam.

Tugas membangun perlawanan itu terutama berada di tangan Prabowo dan Jokowi sendiri. Prabowo harus memerintahkan partainya, dan kalau bisa juga meyakinkan partai lain dalam koalisinya kemarin, untuk melawan pemerintah dalam perspektif seperti di atas.

Partai-partai yang berada dalam Koalisi Adil Makmur harus meluruskan persepsi bahwa perlawanan kepada pemerintah adalah untuk menyempurnakan kerja pemerintah mencapai keadaan yang “adil dan makmur”. Mereka harus menampik semua ajakan dan peluang untuk mendapatkan konsesi kekuasaan pemerintahan.

Bahwa koalisi Adil Makmur dibubarkan, itu satu keniscayaan yang tak ada kaitannya dengan posisi oposisional. Sebab koalisi itu dibentuk untuk memenangkan Prabowo-Sandi dalam Pemilu. Koalisi akan berakhir dengan sendirinya ketika hasil pemilu sudah ditetapkan. Kini mereka harus membangun koalisi baru untuk beroposisi kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Memang harus kita akui bahwa wawasan para politisi itu masih sangat terbatas, karena memahami bahwa kekuasaan sebagai tujuan utama berpolitik hanyalah kekuasaan eksekutif. Mereka belum sampai ke tingkat pemahaman bahwa oposisi parlemen sebagai mekanisme kenegaraan yang sah untuk melakukan sebagai check and balances adalah juga kekuasaan.

Dari pihak Jokowi-Ma’ruf, juga harus menimbulkan semangat perlawanan dari oposisi. Caranya, Jokowi-Ma’ruf harus benar-benar menerapkan prinsip the winner takes all. Jangan menarik-narik partai dari kubu seberang untuk duduk dalam kabinet. Tutup rapat-rapat pintu koalisi pasca-Pemilu Presiden.

Presiden baru nanti tidak hanya bertanggungjawab membangun pemerintahan yang solid dan berkualitas, tetapi harus pula mengambil tanggungjawab membangun oposisi yang kuat di parlemen.

Namun itu hanya bisa tercapai jika presiden terpilih nanti menyadari dalam menyelenggarakan negara ini perlu perspektif dalam dimensi yang beragam. Itu artinya tidak cukup dengan perspektif pemerintah, tapi juga perlu diperkaya dengan perspektif oposisi. Dari situlah lahir cara pengelolaan negara yang komprehensif.

Sudut pandang presiden baru nanti semestinya adalah kualitas penyelenggaraan negara, bukan semata stabilitas pemerintah dengan mengunci mulut oposisi.

Itu sebabnya pemerintahan baru ini harus dilawan![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here