Jokowi Harus Sempurnakan UU KPK

0
111

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan posisinya dalam keributan perkara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam siaran pers Istana Kepresidenan kemarin (11/9), Presiden menegaskan KPK harus diperkuat.  “KPK sebagai sebuah institusi yang dipercaya oleh masyarakat, bahkan sangat dipercaya masyarakat, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat,” tegas Presiden.

Hal ini merupakan penegasan kesekian kalinya tentang sikap Presiden. Sebelumnya, pada 13 Juni silam, Presiden juga sudah mengatakan hal yang sama. “KPK harus kuat dan upaya pemberantasan korupsi tidak boleh melemah. Negara kita masih membutuhkan upaya-upaya luar biasa memberantas korupsi,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Juni 2017.

Presiden meminta dukungan seluruh masyarakat untuk terus mendukung KPK agar tetap independen dan kuat memberantas korupsi. “Pemikiran itu harus menjadi landasan kita bersama dalam semua langkah, dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan KPK. Jangan ada pikiran melemahkan KPK,” kata Presiden.

Di depan DPR, yang selama ini dianggap berseberangan dengan KPK, Presiden kembali menekankan hal yang sama. Dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 16 Agustus lalu, Presiden menyatakan pemerintah mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menolak segala upaya pelemahan KPK.

“Pemerintah mendukung setiap usaha dari semua pihak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK,” ujar Kepala Negara.

Bahkan, jauh sebelum Pansus KPK dibentuk DPR, Jokowi sudah mewanta-wanti siapa pun yang ingin melemahkan KPK. “Saya menolak berbagai upaya yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu yang bertujuan untuk melemahkan posisi KPK, dengan cara merevisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” kata Presiden, sebagaimana dikutip oleh Menko Polhukam (waktu itu) Luhut Binsar Pandjaitan dan disampaikan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, 12 Oktober 2016.

Penegasan Presiden yang berulang-ulang ini memperlihatkan bahwa dirinya punya sikap jelas dalam isu pelemahan KPK. Meskipun publik sempat kecewa, karena permohonan Ketua KPK Agus Rahardjo agar Presiden mengambil sikap untuk mengatasi penggunaan hak angket DPR terkait penyebutan beberapa nama wakil rakyat dalam korupsi e-KTP, ditolak oleh Presiden. Alasan Jokowi waktu itu adalah, eksekutif tidak bisa ikut campur dalam hak angket. “Itu wilayah DPR,” katanya.

Alasan tersebut tepat, karena jika memasuki ranah legislatif, Presiden akan terjebak pada pelanggaran konstitusi.

Presiden Joko Widodo menerima pimpinan KPK di Istana Kepresidenan, 5 Mei 2017 silam. KPK menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden.

Jika diklasifikasi sikap Jokowi ini sebenarnya berada di titik ekstrem yang berbeda dengan DPR. Jika DPR melalui Pansus Angket terlihat ingin menghabisi KPK, Jokowi justru akan memperkuat. Bisa diartikan, Presiden tidak hanya sekadar ingin mempertahankan KPK seperti yang ada sekarang, tetapi menginginkan lebih dari itu.

Arah keputusan Pansus Angket KPK DPR sudah bisa diprediksi, meski bisa saja berubah di saat-saat terakhir. Batas waktu kerja Pansus berakhir pada 29 September 2017 mendatang. Ketika itulah Pansus akan mengeluarkan rekomendasi kepada pimpinan eksekutif terkait penggunaan hak angket DPR terhadap KPK.

Seperti diketahui, Pansus mendapatkan 11 temuan sementara tentang KPK. Temuan itu adalah:

  1. Dari aspek kelembagaan, KPK menjadikan dirinya sebagai superbody yang tidak bersedia dikritik dan diawasi.
  2. Kelembagaan KPK dengan argumen independennya mengarah kepada kebebasan atau lepas dari pemegang cabang-cabang kekuasaan negara, yang berpotensi terjadinya abuse of power.
  3. KPK yang dibentuk bukan atas mandat Konstitusi akan tetapi UU No. 30 Tahun 2002 sebagai tindak Ianjut Pasal 43 UU 31 Tahun 1999, sudah sepatutnya mendapatkan pengawasan yang ketat DPR.
  4. KPK belum mematuhi asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU KPK.
  5. KPK cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan esksistensi, jati diri, kehormatan dan kepercayaan publik atas lembagapenegak hukum lain. KPK lebih mengedepankan praktek penindakan melalui pemberitaan (opini) daripada politik pencegahan.
  6. Dalam hal supervisi, KPK cenderung menangani sendiri tanpa koordinasi, daripada mendorong, memotivasi dan mengarahkan kepolisian dan kejaksaan.
  7. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK sama sekali tidak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan HAM pihak yang menjalani pemeriksaan.
  8. Terkait dengan SDM Aparatur KPK, kembali KPK dengan argumen independennya, merumuskan dan menata SDM nya yang berbeda dengan unsur aparatur pada Iembaga negara pada umumnya yang patuh dan taat kepada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Aparatur Negara lainnya seperti UU Kepolisian, UU Kejaksaan.
  9. Terkait anggaran, berdasarkan hasil audit BPK, banyak hal yang belum dapat dipertanggunjawabkan.
  10. Terhadap sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh KPK, Pansus memberikan dukungan penuh untuk terus dijalankan sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku dan menjunjung tinggi HAM, dan untuk itu Komisi III DPR RI wajib melakukan fungsi pengawasan.
  11. Mengenai sejumlah kasus atau permasalahan yang terkait dengan unsur pimpinan, mantan pimpinan, penyidik dan penuntut umum KPK, yang menjadi pemberitaan di publik seperti laporan Niko Panji Tirtayasa di Bareskrim, kasus penyiraman Novel Baswedan, pertemuan Komisi Ill DPR dengan penyidik KPK, Komisi III DPR RI segera mengundang pihak KPK dan Polri agar tidak terjadi polemik.

Jika itu temuannya, maka diperkirakan rekomendasi Pansus akan mengarah pada “pembenahan” penyimpangan KPK versi DPR.

Ketika rekomendasi diserahkan pimpinan legislatif kepada pimpinan eksekutif setelah tanggal 29 September nanti, bisa dipastikan substansinya akan bertentangan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang sudah disampaikannya di berbagai kesempatan tersebut.

“Kalau rekomendasinya membubarkan KPK, pasti Presiden Joko Widodo tidak akan mau. Itu sudah bisa dipastikan. Sikap Presiden Joko Widodo tegas di situ. Inginnya memperkuat. Konkret,” ujar Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi.

Menurut sumber Nusantara.news di Pansus Angket KPK, salah satu rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden adalah revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. “Substansinya kurang lebih sejalan dengan temuan,” ujarnya.

Jika revisi UU yang diajukan, isinya kurang lebih sama dengan draf RUU Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 hasil rumusan enam Fraksi di DPR yang diserahkan ke Badan Legislasi DPR, 06 Oktober 2016 2015 silam. Dalam draf revisi tersebut, Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura mengusulkan sejumlah pasal dan ayat diubah.

Misalnya, Pasal 42 pada draf revisi, dinyatakan bahwa KPK berwenang mengeluarkan surat perintah penyidikan (SP3) untuk kasus korupsi yang ditanganinya. Adapun dalam undang-undang yang berlaku saat ini, KPK tidak diatur mengeluarkan SP3 karena dua alat bukti yang cukup sudah didapatkan di tahap penyelidikan.

Pasal 45 dalam draf RUU KPK menyebutkan bahwa penyelidik yang diangkat dan diberhentikan harus berdasarkan usulan Polri dan kejaksaan. Adapun Pasal 49 mengatur bahwa penyitaan harus dilakukan dengan seizin pengadilan.

Jika demikian, Presiden Jokowi harus merespon usulan revisi UU KPK itu dengan menyiapkan draft perubahan UU untuk diajukan ke DPR. Isinya, tentu saja harus sejalan dengan sikap Jokowi yang tegas menolak pelemahan KPK dan justru akan memperkuat lembaga antikorupsi itu.

Sehingga, sikap Presiden tidak sekadar menjadi wacana politik, tetapi nyata dalam bentuk pengajuan perubahan UU. Jika itu yang dilakukan Presiden, maka “bola panas” isu KPK ini akan beralih ke tangan DPR.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here