Jokowi: Jangan Pecah Meski Beda Pilihan di Pilkada dan Pilpres

0
57
"Kepemilikan sertifikat tanah dipakai untuk hal-hal penting, jika buku berharga itu digadaikan. Jokowi mengingatkan, jika menempuh itu harus dipakai untuk keperluan positif, utamanya untuk modal kerja bukan untuk belanja barang-barang konsumtif"

Nusantara.news, Surabaya – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar masyarakat tidak terpecah belah meski beda pilihan baik di Pilkada maupun di Pilpres 2019. Itu disampaikan oleh Mantan Walikota Solo dan DKI Jakarta itu saat membagikan sertifikat tanah kepada warga Malang Raya di GOR Ken Arok Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (28/3/2018) sore.

Layaknya naluri manusia dan sebagai warga, utamanya penerima buku keabsahan kepemilikan tanah dipastikan hatinya berbunga. Selain bisa bertatap muka langsung dengan kepala negara, kegembiraan terpancar lantaran apa yang selama ini mungkin tidak terbayang, nyatanya terwujud, dapat memiliki surat tanah. Apalagi, itu diberikan langsung dari tangan presiden. Serta, yang dalam perjalanan sebelumnya tidak mudah mendapatkan surat tanah, meski berbagai persyaratan ada pada mereka. Bukan rahasia, mengurus hak kepemilikan termasuk tanah tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Di kesempatan itu Jokowi tak lupa mengingatkan agar kepemilikan sertifikat tanah dipakai untuk hal-hal penting, jika buku berharga itu digadaikan. Jokowi mengingatkan, jika menempuh itu harus dipakai untuk keperluan positif, utamanya untuk modal kerja bukan untuk belanja barang-barang konsumtif.

Tak lupa, dalam kalimatnya Jokowi kembali menyelipkan kalimat sentilan. Sertifikat tanah yang memang hak masyarakat diberikan dengan niat baik, bukan untuk menutupi kebohongan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Amin Rais, dan memunculkan ketegangan lantaran dibalas dengan statment Luhut Binsar Pandjaitan.

“Coba sertifikatnya diangkat tinggi-tinggi agar kelihatan semua sertifikat sudah diserahkan dan tidak ada pengibulan,” kata Presiden yang langsung disambut masyarakat dengan mengangkat sertifikatnya masing-masing.

Sertifikat Tanah dan Jurus Pemikat 

Cara yang dilakukan Jokowi merupakan hal positif yang bisa jadi akan membawa hasil positif bagi Jokowi. Masyarakat lainnya di seluruh Indonesia, pasti juga ingin menerima sertifikat tanah. Menunggu giliran itu, tidak salah jika masyarakat berpikir dan akan menjatuhkan pilihan kepada Jokowi, untuk kembali menjadi presiden.

“Presiden menegaskan, kepemilikan sertifikat sangat penting. Mengingat, di Indonesia hingga saat ini masih banyak warga yang belum memiliki bukti sah kepemilikan tanah. Hal itulah yang tidak jarang kemudian menjadi pemicu timbulnya banyak sengketa soal tanah, dan terjadi di berbagai daerah”

Tidak salah, meski dengan tidak terang-terangan jika ada sebagian masyarakat yang menyebut, yang dilakukan Presiden Jokowi adalah ‘jurus pemikat’ merupakan senjata ampuh untuk kembali merangkul rakyat kembali memilih dirinya di Pilpres 2019.

“Menurut saya begitu, itu jurus pemikat yang ampuh apalagi sebentar lagi Pilpres,” ucap Munif, seorang pegawai swasta di pusat pembelajaan Royal Plasa, Surabaya.

Ikut mendampingi acara penyerahan sertifikat yang dilakukan Jokowi, tampak Gubernur Jatim Soekarwo serta para pejabat terkait lainnya. Tampak juga ikut mendampingi Jokowi, ada Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Sofyan A. Djalil dan Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Sertifikat tanah diserahkan kepada 5.153 penerima. Jumlah sebanyak itu, untuk Kota Malang sebanyak 1.128 sertifikat, untuk Kabupaten Malang sebanyak 4.000 sertifikat, serta untuk Kota Batu sebanyak 25 sertifikat.

Presiden menegaskan, kepemilikan sertifikat sangat penting. Mengingat, di Indonesia hingga saat ini masih banyak warga yang belum memiliki bukti sah kepemilikan tanah. Hal itulah yang tidak jarang kemudian menjadi pemicu timbulnya banyak sengketa soal tanah, dan terjadi di berbagai daerah.

“Setiap ke daerah saya sering mendengar keluhan soal sengketa tanah dan lahan. Baik masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah ataupun masyarakat dengan perusahaan,” katanya.

Lanjutnya, untuk seluruh Indonesia sepanjang tahun 2017 pemerintah menargetkan penerbitan sertifikat sebanyak 5 juta sertifikat, tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat dan tahun 2018 sebanyak 9 juta sertifikat. Tahun 2023 mendatang, Presiden menargetkan sertifikat di Jatim seluruhnya rampung.

Di kesempatan itu, Presiden Jokowi berpesan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat agar berhati-hati dalam menggunakannya sebagai jaminan bila akan meminjam uang di bank. Presiden berharap masyarakat dapat menggunakan sertifikat tersebut dengan sebaik-baiknya dan telah melalui perhitungan atau kalkulasi yang matang.

“Tolong pinjamannya digunakan untuk modal kerja, modal usaha dan modal investasi. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang berbau kenikmatan seperti beli mobil atau motor, yang dibelikan sepeda motor atau mobil dari keuntungan saja, bukan dari pinjaman,” pesan Jokowi.

Presiden juga berharap agar masyarakat menyimpan dan menjaga sertifikat terebut dengan baik. Caranya dengan diberi plastik dan difotokopi sebelum disimpan di lemari. Alasannya agar sertifikat tersebut tidak rusak ketika rumah bocor dan ada fotokopinya bila yang asli hilang.

Jokowi Ingatkan Jaga Kerukunan

“Presiden mengajak masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan, kerukunan dan persatuan kesatuan. Jangan sampai masyarakat terpecah hanya karena urusan pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden”

Di kesempatan itu, Presiden juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan, kerukunan dan persatuan kesatuan. Jangan sampai masyarakat terpecah hanya karena urusan pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden.

“Negara kita negara besar. Marilah kita jaga dan rawat bersama. Jangan sampai tidak bersaudara hanya karena pesta demokrasi. Jangan sampai terjadi perpecahan gara-gara beda memilih dalam Pilkada dan juga Pilpres. Kita harus menyadari negara ini negara besar,” tegas Presiden Jokowi.

Dalam Pilpres dan juga Pilkda, masyarakat dipesan agar memilih pemimpin yang paling baik menurut masyarakat. Karena itu merupakan hak berdemokrasi bagi masyarakat. Jokowi menyebut, itu merupakan pesta demokrasi setiap lima tahun. Jangan sampai karena Pilkada dan juga Pilpres dengan tetangga kemudian tidak rukun.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here