Jokowi-JK, Retak di Ujung Jalan

1
649

WAKIL Presiden Jusuf Kalla, dalam sebulan terakhir ini, terlihat sangat kritis terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada-ada saja kritik yang dilancarkannya. Ketika ada sekelompok orang yang mengatasnamakan alumni Universitas Indonesia mendeklarasikan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf, JK berkomentar agar jangan membawa-bawa nama universitas dalam kegiatan politik.

Kritik JK yang agak menohok adalah tentang proyek infrastruktur –proyek yang menjadi kebanggaan Jokowi. Misalnya soal pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi yang menghubungkan Manado dan Makassar. Dulu Presiden Jokowi mengatakan, jalur sepanjang Pulau Sulawesi itu dapat diselesaikan pada tahun 2018. Tapi beberapa hari lalu Wapres berkata beda. Menurutnya proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut. “Siapa yang mau naik? Kalau barang, barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan?” katanya.

Light Rail Transit ( LRT) Palembang juga disebut JK tidak efisien. “Kalau turis lokal datang, coba satu kali, sudah selesai,” ujar JK saat memberikan sambutan dalam acara ‘Indonesia Development & Business Summit’ di Jakarta, Selasa (22/1/2019). Begitu juga LRT Jabodetabek dengan jalur layang (elevated). “Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol? Biasanya LRT itu dibangun terpisah dan tidak bersebelahan dengan jalan tol,” kata JK. Belum lagi biaya yang disebut Wapres sangatr mahal, sampai Rp500 juta perkikometer.

Padahal kedua proyek ini sangat dibanggakan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi mengklaim pemerintah berhasil melakukan berbagai pembangunan dalam sektor transportasi. Proyek infrastruktur transportasi massal seperti LRT dan Mass Rapid Transit (MRT) dianggap menciptakan sebuah peradaban baru dalam transportasi.  Kebanggaan ini, tak tanggung-tanggung, diucapkan Presiden dalam Pidato Kenegaraan di DPR, 16 Agustus 2018 silam.

Sukar kita menebak apa sebetulnya yang terjadi di pemerintahan Jokowi ini. Tetapi, kritik terbuka Wapres ini mengindikasi satu hal, yakni buntunya komunikasi di internal pemerintah. Sebab, semua proyek tersebut tentunya dibahas dalam rapat kabinet, mulai dari kelayakan, skema pembiayaan, sampai disain teknisnya. Dalam setiap rapat tentunya dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Kita tidak tahu, apakah keberatan Wapres seperti yang dikritisinya itu pernah diutarakan dalam sidang-sidang kabinet. Melihat tipikal JK yang sangat terbuka dan determinan, apalagi ditopang dengan pengalaman panjangnya sebagai menteri, wakil presiden dan pengusaha, mustahil kiranya JK berdiam diri dalam rapat-rapat itu. Besar kemungkinan JK sudah menyampaikan apa yang diutarakannya belakangan ini dalam sidang-sidang kabinet. Tetapi kelihatannya pendapat Wapres tidak terlalu dihiraukan dalam pengambilan keputusan. Buktinya proyek tetap berjalan dalam bentuk seperti yang kemudian dikritik Wapres.

Bisa jadi kritik bertubi-tubi ini semacam pembelaan diri JK di ujung karirnya di dunia pemerintahan. Dia mendeklarasikan bahwa dirinya tidak termasuk dalam para pengambil keputusan itu, dan oleh karenanya tidak ikut bertanggungjawab sekiranya proyek-proyek tersebut tidak terlalu bermanfaat atau justru berdampak negatif pada keuangan negara.

Indikasi kebuntuan komunikasi ini tentu menjadi pekerjaan tambahan untuk Presiden Joko Widodo. Sebab dialah boss-nya. Dalam sistem pemerintahan presidensiil,  Presiden yang menentukan. Inisiatif apa pun berada di tangan Presiden. Kualitas inisiatif itu akan menunjukkan kualitas kepemimpinan Presiden.

Dalam debat capres-cawapres 17 Januari lalu, ketika menjawab pertanyaan Prabowo, Jokowi mengatakan perbedaan pendapat dalam kabinet adalah hal yang biasa.

Itu betul.  Berbeda pendapat itu sehat, karena bisa melahirkan pendapat terbaik. Tapi, untuk para pemimpin, tidak patut seharfiah itu pemahamannya. Bertikai pendapat seyogianya hanya dilakukan di ruang tertutup. Dalam rapat kabinet, misalnya. Di situ justru sangat disarankan saling bertarik urat leher. Agar kebijakan benar-benar teruji secara komprehensif. Tetapi, kalau perbedaan pendapat itu terpapar ke ruang publik, yang terbaca adalah pertengkaran. Dan jika yang berbeda itu adalah presiden dan wakil presiden, kesan yang timbul adalah perpecahan.

Pelajaran dari sini adalah betapa pentingnya capres dan cawapres itu satu visi sejak awal, sehingga bisa menetapkan misi yang sama, kebijakan dan strategi yang sama pula. Artinya, visi itu sudah harus tertanam di kepala masing-masing, jauh sebelum maju bersama di pencalonan. Kalau visi pengelolaan negara itu adalah hasil cangkokan dari luar diri pemimpin, perbedaan dalam misi dan strategi sudah pasti terjadi.

Ini memang menjadi kelemahan dalam sistem pemilu kita. Pemilu, yang esensinya adalah perwujudan kedaulatan rakyat memilih pemimpin negara, telah dibajak oleh partai-partai politik dengan membatasi alternatif pilihan. Pembajakan itu dilakukan dari hulu: Konsitusi. Pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur partai atau gabungan partai pengusung harus mempunyai 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Artinya, aturan pemilu kita, tidak memberi ruang yang cukup bagi munculnya pemimpin. UU Pemilihan Presiden telah memberikan batasan yang sangat ketat bagi munculnya tokoh-tokoh nonpartai besar.  Sistem ini telah membatasi tampilnya orang di luar partai besar yang bisa jadi lebih mumpuni. Sistem ini menutup peluang tampilnya orang besar dari partai kecil, namun membuka pintu seluas-luasnya bagi orang kecil dari partai besar atau koalisi partai besar.

Bagi partai, premisnya adalah kemenangan. Itu sebabnya, ukuran utama adalah elektabilitas –dan juga likuiditas calon pemimpin. Tak terlalu jadi soal bagi mereka apakah pasangan calon itu berkesesuaian atau tidak.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here