Jokowi Kayak Banci

0
191

KONON kalimat  seperti judul di atas diucapkan oleh Bahar bin Smith dalam sebuah ceramahnya yang kemudian menjadi viral di media sosial. Belakangan kalimat itu semakin populer setelah ada kelompok masyarakat, Jokowi Mania dan Cyber Indonesia, yang melaporkan kepada polisi. Pelapor merasa sebutan terhadap Presiden itu sudah melampaui batas.

Polisi menerima laporan tersebut. “Akan ditangani oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri,” ujar Karo Penmas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Kamis (29/11/2018).

Ketika laporan ini bergulir di kepolisian, langsung timbul pro dan kontra. Ada yang berpendapat, kalimat seperti itu bagian dari kritik, karena memang ada narasi kritik terhadap Presiden dalam transkrip yang diduga ceramah Bahar itu. Tapi ada pula yang berkeyakinan itu merupakan kalimat penghinaan.

Dalam negara demokrasi, mengkritik presiden atau pejabat pemerintahan itu wajar, dan bahkan harus. Kritik terhadap presiden berada dalam kerangka check and balances terhadap kekuasaan, agar pemerintah bisa efektif menggunakan kekuasaannya untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Untuk itu presiden harus terbuka dan tidak boleh alergi terhadap kritik sekeras apa pun. Karena hanya dengan kritiklah dia bisa melangkah lebih baik.

Namun, terus terang kita sulit menemukan logikanya menyamakan kata “mengkritik” dengan “menghina”. Melontarkan penghinaan terhadap siapa pun jelas tak bisa dibenarkan.

Terlepas dari yang melaporkan adalah pendukung Presiden Joko Widodo, namun hal ini perlu disikapi serius. Pertama, sebutan itu sangat tidak pantas, kasar dan mempermalukan. Kedua, orang yang disebut “kayak banci” itu kebetulan menjabat presiden negara ini. Apalagi –menurut transkrip ceramah yang beredar—istilah banci itu disebut dalam konteks mengkritik beberapa janji dan kebijakan Presiden Joko Widodo.

Masalahnya, perdebatan mengenai menghina presiden ini bisa panjang karena aturan yang mengatur sanksi tentang itu sudah tidak berlaku. Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tanggal 6 Desember 2006. MK menyatakan pasal penghinaan terhadap kepala negara RI dan atau wakilnya tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketika ketentuan itu hendak dimasukkan kembali ke dalam RUU KUHP yang sekarang dibahas di DPR, banyak yang menolak. Sebab, haram hukumnya norma yang sudah dibatalkan MK dimasukkan lagi ke dalam produk legislasi baru, kecuali UUD sudah berubah.

Pasal penghinaan terhadap kepala negara itu memang peninggalan hukum Belanda, karena KUHP sendiri memang berasal Wetboek van Strafrecht  voor Indonesie, yang berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918. Pasal 134 WvS itu  tentang “opzettelijke belediging den Koning of der Koningin” (penghinaan yang disengaja terhadap raja atau ratu).

Pijakan filosofis antara hukum Belanda dengan Indonesia saat ini tentu saja sudah berbeda. Artinya, pembatalan pasal tersebut oleh MK, bisa jadi benar secara teori.

Tetapi pasal-pasal lain yang mengatur sanksi penghinaan khusus masih ada. Misalnya, penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP), penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan 144 KUHP), penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142a), atau penghinaan terhadap golongan penduduk tertentu (Pasal 156 dan 157 KUHP). Ketentuan ini tidak dibatalkan MK, karena tidak masuk pasal yang dimintakan pengujian.

Tetapi, menjadi aneh, jika hukum negara ini melarang dan mengancam dengan sanksi pidana jika menghina kepala negara asing, diplomat asing, atau bendera negara lain, tetapi tidak melarang warganegaranya menghina kepala negaranya sendiri.

Menurut kita, ini bukan semata perkara Joko Widodo, tetapi juga presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Sikap kita, marwah kepala negara harus dijaga. Dalam negara jenis apa pun –bahkan di negara yang paling tidak beradab sekalipun—kepala negara adalah kedudukan terhormat, dan siapa pun yang duduk di situ berhak mendapatkan penghormatan yang seharusnya. Siapa pun! Tidak hanya Joko Widodo. Dengan demikian, penghinaan dalam bentuk apa pun yang menistai kehormatan kepala negara, semestinya tidak mendapat tempat.

Untuk menjaga kehormatan itulah diperlukan aturan hukum, agar siapa saja yang menghina kepala negara wajib dikenai sanksi dan hukuman.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here