Kepemimpinan Nasional 2019 (2)

Jokowi Lebih Berpeluang Ketimbang Prabowo dan Gatot Nurmantyo, Asal …

0
389
Ilustrasi

Nusantara.news – Pemimpin seharusnya mampu menginspirasi, membujuk, mempengaruhi, dan memotivasi. Sayangnya, tidak semua pemimpin memiliki seluruh variabel kemampuan ideal seorang pemimpin tersebut. Di tahap awal, keberhasilan pemimpin adalah pada saat pemilihan para staf untuk mewujudkan visi dan misi sesuai harapannya, lalu mereka sukses menjalankannya.

Salah satu kelemahan mendasar para pemimpin nasional di era reformasi saat ini adalah mereka tidak dapat membentuk zaken kabinet (kabinet ahli) serta melakukan pemilihan staf yang mumpuni (profesional). Seperti halnya yang menjadi salah satu kepiawaian Soeharto saat memimpin negara ini, yaitu ketika ingin mewujudkan ideologi ‘berkarya dan membangun’.

Soeharto saat itu mengusung skema Trilogi Pembangunan, dimana stabilitas nasional adalah unsur penting agar diperoleh iklim yang kondusif bagi pertumbuhan. Sayangnya, pada Program Pembangunan Jangka Panjang kedua atau PPJP II (tahun 1994-2019) di Pelita VI (1994-1999), Soeharto menempatkan pemerataan pembangunan pada ranking pertama dalam Trilogi Pembangunan, sementara pertumbuhan dan stabilitas nasional yang sudah terkendali ditempatkan pada posisi terakhir. Lalu Soeharto  mulai “diganggu” dengan dalih  demokrasi, dan puncaknya pada tahun 1998 Soeharto terpaksa dilengserkan sehingga program pemerataan pembangunan hanya tinggal rencana (trickle down effect-nya belum berjalan).

Kita sangat mengetahui kehebatan tim ekonomi Soeharto dengan keberadaan Prof. Widjojo Nitisastro, Prof. Ali Wardhana, Prof. Mohammad Sadli, Prof. Emil Salim, yang dikenal juga sebagai ‘mafia Berkeley’. Sulit jika dibandingkan dengan tim ekonomi pada kabinet ekonomi di era sesudahnya (Reformasi).

Di Bidang politik dan keamanan (Polkam), Soeharto punya Ali Moertopo, Sudjono Humardani (Sespri);  Yoga Soegama, Sutopo Juwono, dan L.B. Moerdani (Intelijen); lalu di TNI ada Panggabean, M. Yusuf, Soedomo, Soemitro, Widjojo Soejono. Tentu juga sulit jika dibandingkan dengan intelijen dan TNI era sekarang, karena menjadi bagian dari era pragmatisme-transaksional.

Era reformasi, dengan adanya supremasi sipil, didominasi oleh kepemimpinan sipil, dimulai dengan pemerintahan Prof. B.J. Habibie. Lalu dilanjutkan oleh KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (2000-2002) dan Megawati Sukarnoputri (2002-2004). Lalu selepas itu,  selama 10 tahun (2004-2014) tentara kembali memimpin Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono/SBY). Setelah SBY tokoh sipil yang dikesankan berasal dari rakyat jelata kembali memimpin Indonesia, yaitu Presiden RI saat ini, Joko Widodo.

Era Soeharto yang berakhir karena krisis yang diawali rush money (pengambilan uang secara terburu-buru dan serentak) terhadap bank-bank karena gejolak nilai valuta asing (valas) sehingga menimbulkan krisis moneter (1998). Negara akhirnya harus menerima kehadiran International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia yang mengikat Negara dengan 50 butir perjanjian yang kemudian mengubah sistem politik dan ekonomi ke arah liberalisme dan kapitalisme.

Carut-marut dari tahun 1999 itu berekses hingga sekarang, karena lima presiden yang memerintah pasca-reformasi belum juga mampu mengatasi krisis multi-dimensi yang berawal dari krisis moneter tahun 1998.

Kebijakan strategis di era kepemimpinan nasional (19452017)

Pada awal kemerdekaan, selama Soekarno menjadi pemimpin nasional sebagai suatu negara, kita berada dalam proses integrasi nasional. Politik akhirnya menjadi panglima, baik sistem pemerintahan, tata negara, dan sistem politik yang cocok untuk kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga pembangunan ekonomi terabaikan dan kesejahteraan rakyat terganggu.

Perlawanan Soekarno terhadap negara Barat (Nekolim) dan bandulan politik yang lebih ke Uni Soviet dan Cina, membuat Soekarno tidak disukai Barat, terutama oleh Amerika Serikat (AS). Apalagi setelah menjadi pemimpin negara berkembang (Asia-Afrika, 1955) Soekarno tampil sebagai pimpinan internasional karena banyak negara terinspirasi oleh kharismanya, yang mendorong kemerdekaan suatu bangsa di negara-negara Asia dan Afrika.

Perlawanan politik terhadap Soekarno mencapai puncaknya ketika mendeklarasikan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai skema politik kenegaraan. Tekanan semakin hebat karena kelonggaran Soekarno terhadap komunisme (Partai Komunis Indonesia/PKI). Dengan dukungan AS, Soeharto akhirnya mengambil alih kekuasaan lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Soekarno pada tahun 1967.

Orde Lama berakhir dengan peristiwa G-30-S PKI tahun 1965, yang cerita sesungguhnya menjadi misteri dan warna kelam bagi sejarah Indonesia. Era kepemimpinan dalam demokrasi terpimpin pun berakhir sudah.

Di era Soeharto, dengan paradigma pembangunan yang mewarisi Orde Lama dengan inflasi tinggi, dibatasi ruang geraknya oleh negara-negara Barat dengan terbatasnya likuiditas negara. Untuk mengatasinya maka dibuatlah kebijakan strategis Trilogi Pembangunan:

  1. Stabilitas Nasional yang dinamis, untuk menjamin iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (pembangunan) sehingga Orde Baru menjalankan sistem politik yang otoriter.
  2. Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, sangat berhasil sehingga pada awal tahun 1990-an Indonesia dianggap sebagai Macan Asia, dan Soeharto menginginkan ‘lepas landas’. Martabat Indonesia sangat terhormat di Asia dan suatu kebanggaan menjadi bangsa
  3. Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya.

Sayangnya, keberhasilan ekonomi harus mengorbankan kedaulatan rakyat sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter, dan Soeharto kemudian membangun konglomerasi yang ternyata berbasis Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta tidak loyal terhadap negara.

Negara Barat, terutama AS, membaca adanya keinginan Orde Baru tentang kemandirian, karena Soeharto ingin melunasi utang dari Barat itu, serta ingin masuk tahap negara new emerging forces (kekuatan baru yang sedang lahir), tentu saja hal tersebut tidak diinginkan oleh IMF dan Bank Dunia serta penguasa keuangan global. Lalu Soeharto dijatuhkan dengan alasan demokrasi, karena grassroot (akar rumput) yang dimotori mahasiswa untuk menentang kepemimpinan Soeharto yang dianggap otoriter. Akhirnya pada tahun 1998 Orde Baru dilengserkan dengan warisan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada IMF dan Bank Dunia, sehingga mengikat Indonesia dengan 50 butir kerja sama yang menghancurkan Indonesia secara politik dan ekonomi.

Dalam program pemerataan pembangunan, Soeharto gagal melaksanakan Program Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (1994-2019). Dia dianggap gagal karena melahirkan konglomerasi lewat KKN. Era Reformasi sebagai momentum perubahan, justru juga gagal mengatasi krisis multi-dimensi dari mulai era B.J. Habibie hingga Joko Widodo (1998 -2017).

Analisa potensi dan peluang pimpinan nasional pada Pilpres 2019

Walaupun belum saatnya untuk menilai, tapi kita mencoba melihat siapa saja calon presiden RI yang berpotensi dan berpeluang memenangkan Pilpres 2019?

Sesuai dengan hasil beberapa survei, sang petahana Joko Widodo adalah yang tertinggi elektabilitasnya (antara 30-40%). Tapi dengan angka prosentase tersebut, sebagai petahana tentu saja Joko Widodo dianggap biasa saja, sebab biasanya elektabilitas petahana rata-rata di atas 50%.

Joko Widodo, jika dilihat dan dianalisa dari kinerjanya selama tiga tahun terakhir ini (2014-2017) sebagai Presiden RI, sebagai berikut:

Pertama, kelemahan mendasar Joko Widodo adalah pemilihan kabinet yang tidak bisa dikategorikan sebagai ‘zaken kabinet’ (kabinet ahli). Sementara, pemilihan staf atau pembantu adalah kinerja awal dari seorang pemimpin. Selain itu, kenaifan Joko Widodo dalam berpolitik adalah karena terlalu percaya bahwa koalisi partai politik pendukung mendukungnya tanpa syarat. Tetapi ketika diumumkan Kabinet Kerja tahun 2014 lalu semua publik, termasuk relawan pendukung kecewa karena porsi orang parpol terlalu banyak. Kabinet di bidang ekonomi juga tidak mumpuni sehingga menjadi titik lemah pemerintahan Joko Widodo.

Kelemahan kedua, pilihan bandulan orientasi ke Cina yang pada awal pemerintahannya (Maret 2015) memperoleh komitmen dari Presiden Cina Xi Jin Ping, sebesar USD 50 miliar, tapi ternyata hanya mendapat USD 4 miliar untuk BUMN, dimana eksekusinya dijalankan oleh para taipan dengan jaminan tiga bank pemerintah: BNI, BRI, dan Bank Mandiri.

Lalu pada tahun ini (2017) diperoleh komitmen USD 5 miliar untuk pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung. Sayangnya, dana belum bisa mengucur karena land cleaning proyek tersebut tidak bisa dilakukan sesuai jadwal. Orientasi ke Cina berdampak pada anggaran pembangunan infrastruktur yang membesar dan mengorbankan beberapa sektor. Untuk tahun 2018 saja jumlahnya hampir mencapai Rp 400 triliun, nilai yang hampir sama dengan anggaran pendidikan (20%).

Infrastruktur sejatinya menjadi indikator keberhasilan pemerintahan Joko Widodo, tetapi dianggap tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, serta lebih cenderung bermanfaat bagi dunia usaha.

Kelemahan ketiga, orientasi politik ke Cina hanya menghasilkan USD 9 miliar saja (sementara negara Asia lain dalam skema One Belt One Road [OBOR] sekelas Laos, mendapat USD 12 miliar). Padahal kebijakan ini berakibat pada kejengkelan Amerika Serikat terhadap pilihan politik Joko Widodo. AS akhirnya “menekan” lewat kelanjutan kontrak PT Freeport, yang kita tahu, sahamnya dimiliki oleh Carl Icahn (koordinator Staf Khusus Presiden AS Donald Trump) dan nama-nama penguasa keuangan global keluarga Rockefeller dan Rothschild. Kebijakan politik Joko Widodo dalam membina hubungan dengan AS menjadi salah satu indikator potensi dan peluang Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Kelemahan keempat; kondisi keuangan Negara akibat shortfall (kekurangan) penerimaan pajak yang mencapai Rp 200 triliun di tahun 2017, dan beban utang serta bunganya mempersempit ruang fiskal Indonesia. Sementara, Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan dengan kebijakannya hanya menyiapkan IMF dan Bank Dunia sebagai jalan keluar, padahal kebijakan tersebut tidak disenangi Joko Widodo. Faktor keempat ini merupakan PR (Pekerjaan Rumah) terbesar bagi Presiden, karena menteri-menteri ekonomi, khususnya SMI tidak kreatif mencari solusi. Pernyataan SMI bahwa negara akan mengalami kesulitan dan krisis keuangan pada Februari 2018 adalah kampanye negatif terhadap pemerintah (Joko Widodo).

Kelemahan kelima; kabinet dan pejabat tinggi negara yang seharusnya membantu, malah banyak menjadi beban (liability) ketimbang sebagai aset. Mulai dari perilaku korupsi, mementingkan agenda dan kepentingan partai politik, tidak memiliki kemampuan, sehingga berdampak pada merosotnya elektabilitas Joko Widodo. Lebih-lebih, menteri dari parpol akan dipecah konsentrasinya sebagai petugas partai untuk Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

Masih banyak hal lain yang menjadi kelemahan Joko Widodo jika dianalisa secara objektif. Terutama kelemahan yang terkait kapasitas dan kapabilitas pemerintahannya selama 5 tahun nanti. Untuk kepentingan Pilpres 2019, kelemahan tersebut dapat menyebabkan faktor integritas dan elektabilitasnya bermasalah karena dia harus bertanggung jawab atas kinerja para pembantunya.

Jika masalahnya hanyalah kendaraan partai pengusung, maka dengan Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian) sebagai calon terkuat Ketua Umum Partai Golkar, Joko Widodo sudah mengantongi modal 14,7%. Sisanya (5,3%) sangat mudah untuk diperoleh.

Hanya saja, jika bicara tentang mesin pemenangan, tentu saja dituntut kecerdasan Joko Widodo dalam memanfaatkan waktu 16 bulan terakhir pemerintahannya ini untuk melakukan “Babat Alas politik, yang peluangnya tidak dimiliki kandidat lain. Karena apapun, jabatan dan aktivitas Joko Widodo sebagai Presiden RI sudah memiliki muatan kampanye dan pencitraan diri. Tinggal kita lihat, apakah Joko Widodo mampu merekrut operator politik yang tepat sebagai mesin pemenangan pada Pilpres 2019 nanti.

Di posisi kedua, ada Prabowo Subianto (PS), seteru Joko Widodo pada Pilpres 2014. Selama tiga tahun ini elektabilitas partai yang dibangun PS, Partai Gerindra, terus meningkat. Namun kelemahan PS pertama, sebagai kandidat presiden dia tidak “sepenuh hati” berperan sebagai oposisi pemerintah. Momentum Aksi 212 oleh kelompok Islam tahun 2016 lalu, seharusnya digunakan PS secara optimal, dengan tampil memimpin gerakan nasional itu, karena saat itu dia mempunyai kepentingan langsung, sebab Partai Gerindra adalah pendukung utama Anies-Sandi. Berkumpulnya massa sejumlah lebih dari 7 juta orang adalah peristiwa yang sulit diulang, namun PS tidak mampu “mengkapitalisasi” gerakan 212 menjadi aset politiknya.

Kelemahan kedua, PS terlalu mudah dibujuk atau dilobi Joko Widodo terkait Gerakan 212. “Ketakutan” Joko Widodo terhadap Gerakan 212 saat itu, membuatnya melobi tokoh-tokoh nasional, termasuk PS. Dan terjadi pelemahan citra PS ketika dia “terlalu baik” karena mau dijadikan fasilitator pengembang reklamasi teluk Jakarta yang sedari awal tidak mendapat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta terpilih. Anies dengan elegan menolak Tomy Winata (TW) dan Agung Sedayu Group untuk melanjutkan pembangunan pulau reklamasi pada pertemuan di kediaman PS di Hambalang, Bogor. Anies mendapat poin positif, sementara PS justru mendapat poin negatif.

Kelemahan ketiga, sampai saat ini Amerika tidak mau menerima PS menjadi Presiden RI, karena belum “clear”-nya masalah Hak Azasi Manusia (HAM) terkait kasus penculikan aktivis yang disangkakan kepada dirinya. Ini adalah hal mendasar kenapa PS gagal dalam Pilpres 2014 silam.

Kelemahan berikutnya, minimnya prestasi Partai Gerindra di DPR, dan selama tiga tahun terakhir hampir tidak ada perekrutan tokoh potensial yang memperkuat partai. Lainnya, logistik untuk tahun 2019 tentu saja tidak sekuat PS sewaktu tahun 2014, karena sang “bohir”—adiknya, Hashim Djojohadikusumo—agak meredup usahanya.

Sikap tegas, berani mengambil risiko, dan lugas, pada diri PS yang menjadi antitesa Joko Widodo, akan disaingi oleh hadirnya Gatot Nurmantyo (mantan Panglima TNI), kandidat presiden yang sudah digadang-gadang sejumlah partai.

Jika sistem pemilu serentak (Pileg dan Pilpres 2019) ditetapkan dengan Presidential Threshold 20%, tentu hanya akan melahirkan 3-4 pasang kandidat. Namun jika terjadi dua putaran, diperkirakan tetap akan terjadi head to head antara Joko Widodo versus Prabowo Subianto.

Kandidat ketiga, tentu saja Gatot Nurmantyo (GN) yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TNI pada 13 Desember 2017. Kehadiran GN yang tegas, lugas, dan sikapnya yang jelas tentang NKRI bertemu dengan kerinduan rakyat terhadap TNI. GN juga menjadi sokoguru tetap damainya Aksi 212 pada tahun 2016 lalu, dimana dia saat itu memperoleh simpati besar dari publik. Hanya saja, para taipan menjadi takut karena kedekatan GN dengan pondok pesantren dan kelompok Islam.

Salah satu taipan yang mendukung GN yaitu TW, namun justru ini menjadi beban, sebab sang taipan selama ini dipersepsikan negatif oleh publik. Partai pengusung yang mulai melihat potensi GN adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Gerindra jika PS tidak mencalonkan diri lagi pada Pilpres 2019.

Mesin pemenangan GN juga harus kita lihat, setelah rantai komando TNI yang berhasil dikonsolidasikan sampai ke level Babinsa, bisa terlihat saat seruan GN untuk nonton bareng (nobar) film G-30-S PKI yang “dipatuhi” hingga ke tingkat kelurahan dan desa. Namun, setelah tongkat komando beralih ke Marsekal (TNI) Hadi Tjahjanto, apa langkah dan manuver yang akan dilakukan GN untuk mengkapitalisasi dirinya sebagai kandidat presiden di Pilpres 2019? Jika bisa merekayasa secara politik, GN tentu bisa menjadi “kuda hitam”, namun harus diingat target segmen pemilihnya beririsan dengan PS.

Berikutnya, yang juga harus dipertanyakan adalah dukungan internasional, khususnya AS dan Cina. Apakah dua negara raksasa itu mau mendukung GN? Terutama jika dikaitkan dengan ketegasannya soal nasionalisme dan NKRI. Posisi GN dalam politik nasional persis seperti posisi KASAD Jenderal Ahmad Yani pada tahun 1965, yang nasionalis dan anti-PKI.

Social Capital (modal sosial) yang dimiliki GN adalah TNI, simpati kelompok Islam, serta karakternya yang pas untuk memimpin pada saat Negara berada dalam berbagai ancaman yang memerlukan stabilitas nasional serta menggelar kembali semangat nasionalisme.

Apabila Joko Widodo memastikan diri diusung oleh Partai Golkar, maka berpeluang munculnya calon keempat, yaitu dari PDIP.

Sementara itu, saat ini nama-nama yang beredar baru pada level calon Wakil Presiden, misalnya ada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Sri Mulyani Indrawati, Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Jumlah calon presiden pada Pilpres 2019 akan lebih banyak jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Presidential Threshold 0% (nol persen) karena Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak.

Namun apapun itu, sang petahana Joko Widodo sudah pasti lebih berpeluang memenangkan Pilpres 2019, jika PS dan GN dalam 16 bulan ini tidak mampu mengkapitalisasi dirinya melebihi elektabilitas Joko Widodo. Meski sebetulnya dilarang, petahana tetap saja bisa “memanfaatkan” jabatannya untuk berkampanye sejak saat ini atau istilahnya “curi start”, dan Joko Widodo masih punya waktu 16 bulan lagi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here