Jokowi Lempar Handuk, Naikkan Harga BBM Bersubsidi

0
1504
Situasi nilai tukar dan harga minyak dunia akhirnya memaksa Presiden Jokowi lempar handuk, akhirnya mau juga menaikkan harga BBM bersubsidi.

Nusantara.news, Jakarta – Setelah nilai tukar rupiah mendekati level psikologis Rp15.000 per barel, pikiran Presiden Jokowi mulai terbuka. Bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pun harus dinaikkan. Inilah kali pertama Jokowi melempar handuk untuk mengalah oleh keadaan.

Sebelumnya Jokowi terbilang keras kepala, silakan ambil kebijakan apapun untuk mempertahankan nilai tukar, asal jangan menaikkan BBM bersubsidi. Bahkan lewat Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Presiden juga telah menetapkan harga BBM. Termasuk harga premium ditetapkan Rp6.550 dan solar Rp5.150 per liter hingga 2019.

Namun apa daya, tekanan terhadap rupiah yang terus menerus dan tiada henti hingga rupiah di pasar spot sudah bertengger di level Rp14.910 per dolar AS saat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi itu diambil. Artinya, pemerintah menyadari benar bahwa level  Rp15.000 hanya tinggal hitungan hari bisa ditembus pasar.

Jelang penutupan, rupiah di pasar spot bahkan sempat menembus level Rp15.100. Sementara di pasar antar bank rupiah bahkan  sudah diperdagangkan di level Rp15.800, dan di pasar forward Rp15.441. Angka itu tentunya fluktuatif mengikuti keadaan.

Tak hanya tekanan rupiah, tekanan harga minyak dunia yang terus membubung juga turut memberi bobot masalah. Harga minyak dunia pada APBN 2018 ditetapkan sebesar US$48 per barel, sementara harga minyak dunia sempat menyentuh level tertinggi di US$79 per barel.

Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka beban impor minyak mentah dunia semakin berat dan itu harus ditanggung oleh PT Pertamina (Persero). Kabarnya direksi Pertamina juga sudah siap mengumumkan total kerugian akinat menanggung beban penugasan pemerintah ini dalam satu dua hari ke depan. Konon kerugian itu telah mendekati angka Rp40 triliun.

Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar dan kenaikan harga minyak dunia?

“Antara lain penyesuaian harga BBM bersubsidi, pemberian potongan pajak kepada industri padat karya berorientasi ekspor,” papar Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam ‘Laporan Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi  DPR Tentang RAPBN 2019 beserta Nota Keuangan’

Usulan untuk menyesuaikan harga premium dan solar memang dikemukakan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang menekankan, kekhawatiran ekonomi saat ini memang ada pada defisit transaksi berjalan (current account feficit–CAD).

Salah satu sumber defisit yang besar adalah migas, untuk menurunkan permintaan BBM yang sebagian juga mungkin muncul karena penyelundupan. Sebaiknya; harga BBM dinaikkan.

Dengan mengeksekusi kenaikan harga BBM, Chatib memprediksi dampaknya akan terlihat ke CAD dalam 6 bulan ke depan. Para investor pasar keuangan akan memiliki optimistis tersendiri dan bisa mengekspektasi bahwa CAD ke depan akan mengecil.

Selain menyesuaikan harga bensin bersubsidi, Sri Mulyani juga bakal mengenakan pajak tambahan untuk produk mewah, dan menurunkan tarif impor untuk barang yang digunakan untuk kegiatan ekspor.

“Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian bekerja cukup efektif dalam menstabilkan perekonomian dan menurunkan volatilitas nilai tukar,” tegas Sri Mulyani.

JK belum tahu

Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons wacana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilontarkan Menkeu agak kaget. Wapres mengaku baru mendengar rencana tersebut dari pertanyaan wartawan. “Saya belum dengar itu dibicarakan,” katanya.

Sehari sebelumnya Presiden Jokowi telah mengumpulkan para menteri ekonomi guna membicarakan antisipasi pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia.

Pada pagi ini, Presiden Jokowi kembali mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri membahas rupiah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan ada tiga pokok pembahasan yang dilakukan dalam rapat tersebut.

Pertama, menurunkan defisit transaksi berjalan dengan menggenjot ekspor. Kedua, PPh 22 impor untuk barang konsumsi dan ketiga adalah pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk proyek infrastruktur.

Ketiga, membahas mengenai pemanfaatan TKDN untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dia menjelaskan nantinya pembangunan yang menggunakan banyak bahan baku impor akan kembali dievaluasi.

“Terutama di listrik. Itu yang paling tinggi kan impor kontennya pembangkit listrik. Kalau jalan itu tidak terlalu tinggi, kalau jembatan itu juga tidak terlalu tinggi tapi ya lumayanlah. Artinya tidak terlalu tinggi itu, impor kontennya 20% ke bawah itu tidak tinggi. Kalau 40% ya itu tinggi,” demikian penjelasan Darmin.

Pertamina rugi

Jika dan hanya jika pemerintah mendiamkan situasi pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia, maka menurut mantan Staf Khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Said Didu, maka Pertamina akan menderita kerugian sampai Rp40 triliun.

“Kalau ini berlanjut terus maka Pertamina harus menanggung kerugian antara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun pada 2018,” demikian jelasnya. Artiya angka itu membalik keadaan Pertamina yang sempat membukukab laba bersih sebesar Rp36 triliun pada 2017, menjadi rugi bersih Rp4 triliun.

Apalagi jika dikontraskan pada 2016, dimana Pertamina sedang berada pada kinerja puncak sehingga mampu membukukan laba bersih sebesar Rp42 triliun. Tentu saja ini akan memukul tak hanya karyawan, direksi dan stakehoder Pertamina, tapi juga seluruh anak bangsa.

Said Didu menguraikan bagaimana penugasan harga BBM saat ini sangat membebani keuangan Pertamina. Bagaimana tidak, saat ini Pertamina harus menanggung selisih harga BBM antara harga keekonomian dengan harga yang diterapkan saat ini.

Ia mencontohkan, harga BBM jenis premium yang ditahan di angka Rp6.550 sementara harga pasaran tanpa subsidi di level Rp8.500 per liter. Artinya Pertamina nombok Rp2.000 per liter liter.

Begitupun untuk harga solar, pemerintah hanya memberikan subsidi Rp500 untuk solar. Saat ini harga solar di pasaran dunia Rp8.350 per liter, sementara pemerintah menekan harga Rp5.150 per liter. Artinya selisih kekurangan dari solar dan premium ditanggung Pertamina.

Pelemahan kurs intinya tidak ekonomis maka harga jual akan dinaikkan makanya kan dulu tiap tiga bulan kan harga BBM ditinjau kembali. Pada saat kebijakan ini ditetapkan harga minyak dunia masih rendah di kisaran US$30 hingga US$40 per barel. Pemerintah menghitung bahwa selama masih US$50  per barel kurs Rp13.000, maka masih aman.

Sekarang ini rupiah sudah Rp14.910 per dolar AS dan harga minyak dunia di kisaran US$70 per barel, tentu saja Pertamina yang akan jebol. Makanya direksi Pertamina mengancam dalam satu dua hari ini akan mempublikasikan kerugian riil Pertamina.

Sampai di sini, Jokowi harus mengaku mengalah atas desakan keadaan, Jokowi harus mengakui kalah oleh rupiah. Itu sebabnya bisa dimaklumi hari ini, 4 September 2018 Jokowi lempar handuk.

Itu artinya, upaya beliau selama 4 tahun menjaga citra agar tidak terkesan getol menaikan harga BBM dengan  harapan memetik simpati pada 2019, tak bisa ditahan lagi.

Baru saja pekan lalu Jokowi dipuji-puji atas keberhasilan penyelenggaraan dan prestasi di Asian Games 2018, pekan ini juga Jokowi harus menerima kenyataan mengambil keputusan pahit, menaikkan harga BBM bersubsidi.

Mengapa disebut keputusan pahit, karena akan membebani rakyat banyak, dan tidak menutup kemungkinan akan ada gelombang unjuk rasa mahasiswa, kelompok massa dan terutama kaum ibu-ibu yang paling merasakan multiplier effect kenaikan harga-harga.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here