Jokowi Mendadak Represif, HTI tak Bisa Langsung Dibubarkan

0
1292
Menkopolhukam Wiranto, Menkumham Yasonna H. Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Tito Karnavian menyatakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo kelihatannya sudah mulai represinya. Contoh paling baru adalah keputusan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

“Mencermati berbagai pertimbangan serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” ujar Wiranto,

Dalam pelaksanaan pembubaran itu, Wiranto menegaskan, pemerintah akan menempuh jalur hukum sesuai dengan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

“Kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila,” ujar Wiranto. Dalam keputusan tersebut, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Ketiga, aktifitas HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Pemerintah memang punya kewenangan untuk membubarkan ormas. Hal itu dijamin dalam Pasal 60 ayat (1) UU di atas, bahwa Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan. Hal-hal yang dilarang dilakukan ormas itu dijelaskan dalam Pasal 59 (1), yakni antara lain melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama; melakukan kegiatan separatis; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum, menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Ormas yang melakukan hal terlarang itu dapat dibubarkan. Tetapi, sebelum menjatuh sanksi pembubaran, menurut Pasal 60 ayat (2) UU tersebut, Pemerintah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar.

Masalahnya, pihak HTI belum pernah dipersuasi oleh pemerintah. “Kami belum pernah menerima surat peringatan dari pemerintah,” ujar Ismail Yusanto, Juru Bicara HTI, Senin (8/5/2017).

Sementara pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah dapat tidak begitu saja membubarkan ormas, tanpa terlebih dulu melakukan upaya persuasif dengan memberikan surat peringatan selama tiga kali. “Jika langkah persuasif tidak diindahkan, barulah Pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan ormas tersebut ke pengadilan,” ujar Yusril melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/5/2017).

Menurut Pasal 61 UU di atas,  sanksi administratif terdiri dari peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan; dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Dalam Pasal 62 ayat (1), peringatan tertulis terdiri atas peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga. Dan setiap peringatan tertulis tersebut diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 hari.

Jika, setelah tiga kali diperingatkan, dan ormas masih membandel, menurut Pasal 64 ayat (1), Pemerintah dapat menjatuhkan penghentian sementara kegiatan. Namun, merujuk pasal selanjutnya, untuk menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Atau, kalau ormas berlingkup daerah, pemerintah setempat wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.

Masa penghentian sementara itu, dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1), berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Jika masih membandel juga, sesuai Pasal 67 ayat (1), Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar, dan sebelumnya wajib meminta pertimbangan hukum MA.

Sanksi  pencabutan status badan hukum dapat dijatuhkan, berdasarkan Pasal 68 ayat (1), apabila ormas bersangkutan tidak mematuhi sanksi penghentian sementara.Di ayat berikutnya dijelaskan, sanksi pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. Dan sanksi pencabutan status badan hukum dilaksanakan oleh Menkumham.

Jika benar pemerintah akan mengikuti jalur hukum seperti dijanjikan Wiranto, pembubaran HTI masih akan menempuh jalan panjang. Sebab, harus melakukan upaya persuasi terlebih dahulu, dan jenjang prosedural seperti dijelaskan di atas. Untuk peringatan tertulis 1, 2 dan 3, perlu waktu maksimal 3 kali 30 hari. Namun, tentu saja bisa dipangkas lebih pendek. Sebab dalam pasal di atas disebutkan “paling lama 30 hari”. Jadi, boleh saja dilakukan di bawah 30 hari untuk setiap jenjang peringatan.

Kemudian, ada lagi masa penghentian sementara selama maksimal 6 bulan. Namun, tentu juga, bisa dipangkas di bawah itu. Belum lagi proses pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum tetap. Waktunya pun jelas tidak sebentar. Apalagi jika keputusan pemerintah tersebut digugat oleh HTI melalui gugatan pra-peradilan.

Tetapi, sekalipun semua waktu pentahapan itu dipangkas, tentu saja keseluruhannya tidak bisa dilakukan dalam hitungan hari. Jika pemerintah sudah mengumumkan pembubaran HTI dengan menempuh jalur hukum, maka konsekuensinya pemerintah wajib menjalani seluruh prosedur yang sudah ditetapkan UU Ormas.

Jika tidak, represi pemerintahan Jokowi ini akan terlihat sedemikian telanjang di mata publik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here