Program Reforma Agraria Jokowi (2):

Jokowi Mengaku Belum Temukan Skema yang Cocok

0
34

Nusantara.news, Jakarta, – Di dalam satu kesempatan ketika membuka Sidang Tanwir PP Muhammadiyah di Ambon Februari lalu (24/2/17), Jokowi mengatakan, ada satu orang yang punya lahan 300.000 hektare, ada yang memiliki 700.000 hektare, bahkan ada juga yang memiliki 3.000.000 hektare. Sedangkan petaninya saja ada yang sama sekali tidak memiliki lahan atau hanya sebagai buruh tani.

Menurutnya jutaan hektar lahan hanya dikuasai segelintir orang sedangkan rakyat banyak yang tak memiliki tanah atau menempati lahan tanpa sertifikat kepemilikan tanah. Dia mencatat ada 55,5 persen lahan di Indonesia yang kepemilikannya terpusat ke segelintir pihak-pihak tertentu saja.

Situasi seperti ini jelas akan menambah tingginya rasio kesenjangan di Indonesia, maka itu harus segera diturunkan. Sebab, bukan tidak mungkin jika kesenjangan ini terus-menerus terjadi, pada titik kulminasinya akan menyebabkan munculnya rasa tidak puas yang berubah menjadi kerusuhan sosial yang lebih besar. Salah satu indikasi kesenjangan itu ialah di antara 106 juta bidang tanah yang tercatat dalam data pemerintah, hanya 46 juta bidang yang bersertifikat. Itu artinya rakyat menduduki sebuah lahan tetapi status hukumnya tidak ada.

Oleh karena itu, perlu pula diapreasi langkah pemerintah yang akan segera mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berkeadilan pada tiga sektor penting, yakni bidang pertanahan atau agraria dan redistribusi aset, bidang keuangan, serta aset permodalan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kebijakan prioritas inilah yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di tahun 2017. Dan rencananya,  yang paling diutamakan adalah reformasi pertanahan mengingat masih banyaknya tanah yang dipegang hanya satu orang.

Namun, Jokowi sendiri mengaku hingga saat ini belum menemukan skema yang cocok dalam melakukan reforma agraria yang dicetuskannya. Ditilik lebih jauh, masih banyak hal yang harus dibenahi termasuk belum adanya tim panitia yang akan mengurus hal itu, juga apa lembaganya yang pas di dalam kegiatan melakukan reforma agraria. Jika tanah hanya sekedar dibagi-bagikan tanpa adanya program turunan sebagai lanjutan reforma agraria, justru dapat  menimbulkan masalah baru.

Reforma agraria yang dijadikan prioritas unggulan Jokowi harus diperjelas aturan mainnya. Jika rakyat yang dibagi tanah agar bisa produktif di bidang pertanian atau pangan, maka sudah seharusnyalah pemerintah memikirkan pula infrastruktur seperti prasarana jalan dan transportasi yang memadai supaya hasil panen masyarakat bisa lebih cepat jatuh ke tangan konsumen.

Hal lainnya yang dapat menunjang sukses jalannya reforma agraria adalah pembentukan sistem adminstrasi yang tepat. Selain itu, harus terselenggaranya aparat yang bersih dan jujur. Di dalam menjalankan tugasnya, aparat ini juga harus secara terus menerus diawasi. Tingkat kewaspadaan di titik ini bakal menimbulkan kerawanan sosial tersendiri mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti seluk-beluk di dalam hal pengurusan adiminstrasi pertanahan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here