Jokowi Menuai Badai UU Ormas

0
278

KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat pekan lalu (20/10/2017). Salah satu pembicaraan mereka adalah soal UU Ormas yang baru disahkan. SBY mengatakan kepada Jokowi, UU tersebut harus segera direvisi karena berpotensi membuat pemerintah bertindak sewenang-wenang terhadap ormas. “Presiden Jokowi menjawab dengan jelas, pemerintah bersedia untuk dilakukan revisi,” kata SBY, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta kemarin (30/10/2017).

SBY menjelaskan pula, ketika pembahasan Perppu Ormas di DPR untuk disahkan menjadi UU, Fraksi Demokrat juga sudah melobi pemerintah, dalam hal ini Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly. “Dalam lobi itu, Partai Demokrat mendapat garansi bahwa pemerintah bersedia melakukan revisi,” kata SBY.

Garansi itulah yang kemudian membuat Fraksi Demokrat menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi UU, dengan catatan akan dilakukan revisi setelah diundangkan.

Hal utama yang menjadi titik krusial UU Ormas yang dipersoalan SBY dan partai-partai yang menolak atau menyetujui dengan catatan adalah ketentuan tentang pembubaran ormas. UU Ormas ini, sebagaimana bunyi Perppu, pemerintah boleh membubarkan ormas tanpa melalui prosedur pengadilan. Ini yang dikatakan SBY sebagai “berpotensi membuat pemerintah bertindak sewenang-wenang terhadap ormas”.

Ada dua hal menarik di sini. Pertama, kalimat Presiden yang dikutip SBY bahwa “pemerintah bersedia dilakukan revisi”. Kedua, kalimat dua menteri tadi yang disitir SBY bahwa “pemerintah bersedia melakukan revisi.”

Kita percaya, orang seteliti SBY, tidak salah mengutip kalimat. Masalahnya, kedua kalimat itu saling bertentangan. “Dilakukan revisi” dan “melakukan revisi”. Yang pertama kalimat pasif. Kalau ditafsirkan, revisi dilakukan tidak oleh pemerintah, namun pemerintah tak berkeberatan. Kedua, kalimat aktif, yakni pemerintah yang melakukan perubahan UU itu nanti.

Kalau revisi dilakukan tidak oleh pemerintah, artinya DPR yang akan menggunakan hak inisiatifnya mengubah UU itu. Sejauh ini, fraksi di DPR yang sudah bersiap-siap mengubahnya adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP dan Fraksi PKB.

Jika perubahan diajukan oleh pemerintah, di sinilah letak anomalinya. Sebab, hal pokok yang membedakan Perppu Ormas dengan UU Ormas 2013 adalah di perkara pembubaran. Di UU Ormas yang lama, pembubaran harus melalui serangkaian prosedur panjang, mulai peringatan, penghentian sementara, pembekuan dan pencabutan status badan hukum berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan di UU ormas baru, nyawa ormas ada di tangan pemerintah. Kapan pun pemerintah bisa mencabut, sesuai asas hukum contarius actus.

Permintaan revisi terhadap UU ini pasti menyangkut soal tersebut. Karena berorganisasi adalah hak warganegara yang dijamin konstitusi, maka satu-satunya yang dapat mencabut hak itu hanyalah putusan pengadilan.

Nah, kalau pemerintah merevisi, maka tentu yang akan diubah adalah pasal pembubaran itu, karena di situlah sumber keberatan sejumlah fraksi terhadap UU ini. Mustahil pemerintah akan mengubah pasal-pasal yang lain, namun tetap mempertahankan pencabutan status badan hukum secara contrarius actus. Kalaupun iya, pasti akan ditolak oleh fraksi-fraksi tadi.

Tapi, kalau ketentuan pembubaran itu yang diubah, katakanlah diganti kembali dengan mengadopsi peran pengadilan, berarti UU ini tak ada bedanya dengan UU yang lama. Jika demikian, logikanya, untuk apa kemarin Perppu diterbitkan? Ini, terus terang, dapat membuat Presiden kehilangan muka.

Masalahnya, Presiden Jokowi sudah terlanjur mengiyakan usulan SBY untuk revisi. Mendagri dan Menkumham pun bersikap serupa ketika dilobi Fraksi Demokrat.

Jalan paling aman adalah melemparkan bola ke fraksi-fraksi pendukung pemerintah di DPR yang kemarin menyetujui penuh pengesahan Perppu Ormas menjadi UU. Tetapi, apakah mereka bersedia? Belum tentu. Sebab, fraksi-fraksi itu meski menyatakan diri sebagai pendukung pemerintah, dalam beberapa kasus justru berseberangan dengan Istana.

Jadi, kelihatannya, Jokowi terpaksa menuai badai, akibat kebijakan yang diambilnya. Kita tak tahu, apakah Perppu ini atas perintah Presiden, atau masukan dari pembantunya. Tapi, siapa pun yang berinisiatif, seyogianya lingkaran terdekat Presiden memberikan kajian menyeluruh, terutama dari segi hukum, dan tidak sekadar kajian politik. Presiden perlu mendapatkan masukan dari segala segi, karena toh tak mungkin juga Presiden mengetahui secara rinci setiap persoalan. Setelah Presiden mendapat paparan yang komprehensif, termasuk untung ruginya, barulah kebijakan dilahirkan.

Sebab, setiap kebijakan Presiden, apalagi berbentuk regulasi, pasti akan diuji sesuai mekanisme yang ada, entah di lembaga peradilan atau dalam diskursus publik. Di tahap ini, sebuah kebijakan sudah sepenuhnya tanggungjawab Presiden. Kualitas presiden, baik kualitas kepemimpinan dan kualitas keilmuan, diuji di sini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here