Jokowi Perlu Tertibkan Anak Buah

0
250

Nusantara.news, Jakarta – Langkah pemerintah seusai pemungutan suara bisa menyeret mundur praktik berdemokrasi di negara ini. Manuver para bawahan presiden inkamben Joko Widodo (Jokowi) seperti Pembentukan tim hukum oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang hendak memantau sejumlah tokoh sebagian besar oposisi, penangkapan oleh polisi terhadap para penyeru people power dengan sangkaan makar, hingga pernyataan-pernyataan bernada mengancam, merupakan tindakan berlebihan yang justru mencoreng pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi.

Mengemban tugas sebagai "polisi pernyataan", tim yang dibentuk Wiranto melalui surat keputusan Menkopolhukam Nomor 38 Tahun 2019 misalnya, bisa dipakai untuk membungkam kritik. Apalagi tim ini seolah menegasikan perangkat hukum yang sudah ada, serta dipandang melanggar prinsip persamaan di depan hukum karena yang disasar hanya tokoh-tokoh kubu penentang pemerintah Jokowi.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari menyebut, pihaknya menilai ada indikasi kuat terjadinya maladministrasi dalam pembentukan tim hukum ala Wiranto itu. Setidaknya ada empat faktor yang membuat Lely meyakini terjadi maladministrasi ini, seperti adanya praktik melampaui kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, munculnya konflik kepentingan, serta diskriminatif.

Lely juga menyoroti langkah Wiranto yang mengumumkan pembentukan tim tersebut justru akan menimbulkan perang urat saraf di kalangan anak bangsa. 

Di pihak lain, tak butuh waktu lama, pihak kepolisian juga menetapkan anggota tim advokasi BPN Prabowo-Sandi, Eggi Sudjana, sebagai tersangka makar. Berikutnya, polisi memeriksa mantan Kepala Staf Kostrad yang juga pendukung capres Prabowo, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, dalam kasus makar. Sejumlah tokoh pendukung capres Prabowo lainnya juga dilaporkan karena dugaan makar. Mereka adalah politisi Gerindra, Permadi, dan aktivis Lieus Sungkharisma.

Eggi mencoba memberi penjelasan bahwa makar adalah upaya menjatuhkan pemerintah yang sah. Sedangkan people power yang dikerahkannya untuk memprotes adanya kecurangan dalam Pemilu 2019.

"Kesalahan konstruksi hukum. Yang kita persoalkan adalah capres. Bukan presiden. Jadi kalau kita people power dituduh makar, itu salah alamat. Karena kita tidak mempersoalkan pemerintahan yang sah. Tidak. Kita hanya mempersoalkan capres yang curang. Itu yang harus digarisbawahi," ujarnya.

Sementara Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, meminta polisi berhati-hati dan tidak sembarangan dalam menggunakan istilah makar. YLBHI menganggap penggunaan istilah itu tidak tepat dan bertentangan dengan substansi hukum. Padahal, menurut Asfinawati, pihak yang dianggap melawan pemerintah hanya mengutarakan kritik terhadap pemerintah.

“Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diterjemahkan sebagai makar dalam bahasa Belanda tertulis aanslag. Kata itu, bermakna 'serangan yang berarti ditujukan pada kepala negara'. Artinya, apabila tidak ada serangan atau percobaan serangan maka belum dapat dikatakan makar,” ujar dia.

Dewasa Berdemokrasi

Presiden Jokowi semestinya segera turun tangan. Alih-alih menangkap dan memburu pentolan "people power", Presiden Jokowi sejainya tampil ke muka dan menyampaikan kepada publik bahwa ia menjamin kebebasan bersuara. Syaratnya: tanpa kekerasan. Kebebasan bersuara merupakan tulang punggung demokrasi-sistem politik terbaik yang sudah kita sepakati bersama. Jokowi juga perlu mengambil tindakan untuk membubarkan tim bentukan Menteri Wiranto.

Jokowi harus sadar bahwa ia menjadi presiden karena sebuah proses demokrasi. Tak seyogianya ia membiarkan sistem ini dirongrong oleh pikirannya yang pragmatis hingga mencederainya, termasuk oleh para pembantunya yang masih dipengaruhi paham Orde Baru. Reformasi yang sudah berjalan jauh terlalu mahal untuk dikembalikan ke alam totalitarianisme.

Kecurigaan dan protes terhadap penyelenggaraan pemilu, juga provokasi oleh kelompok oposisi, tak perlu dihadapi dengan tindakan represif. Apalagi Presiden Jokowi menyatakan sedang membuka dialog dengan Prabowo dan para pendukungnya. Dua langkah yang bersamaan dilakukan kubu Jokowi itu sama sekali tak seiring sejalan.

Lebih dari itu, manuver para pembantu Jokowi dengan manuver dan pernyataan kontroversial itu hanya menimbulkan kegaduhan sekaligus kereshan di tengah masyarakat. Padahal presiden sendiri sejak tahun 2017 sudah memerintahkan seluruh anggota kabinet dan pejabat lembaga negara lainnya agar tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan kegaduhan di publik.

Setelah berkali-kali peringatan lisannya agar para jajaranya tak mambuat kegaduhan dan silang pendapat di muka umum tak diindahkan, Presiden kemudian mengeluarkan Inpres Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengambilan dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah pada 1 November 2017. Salah satu instruksinya, meminta Menteri dan Kepala Lembaga agar melakukan analisis dampak kebijakan termasuk analisis resiko sebelum menyusun dan menetapkan kebijakan.

Namun faktanya, hingga kini kegaduhan yang bersumber dari para pembantunya itu terus berulang. Termasuk salah satunya yang teranyar soal polemik tim hukum Wiranto dan tindakan represif aparat soal sangkaan makar. Apakah perintah dan marwah presiden sudah tak dianggap? Atau ada ‘penguasa’ bayangan di lingkaran pemerintah yang lebih punya kendali? Entahlah.

Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berpelukan

Kembali ke situasi politik terkini, Presiden tak perlu takut pada ancaman people power yang diembuskan lawan-lawan politiknya. Dengan seperangkat intelijen yang komplet, Presiden seharusnya tahu pengerahan massa itu hanyalah bentuk kekecewaan pendukung Prabowo Subianto yang menganggap pemilu diwarnai kecurangan. Sebab, penggulingan sebuah kekuasaan perlu syarat-syarat rumit agar membuahkan hasil, seperti perekonomian yang sedang kacau serta didukung tentara dan suara mayoritas.

Indonesia harus semakin dewasa dalam berdemokrasi–sistem yang berisik dan acap menjengkelkan ini. Penguasa harus tahan omelan dan kritik dari warga negara. Sebaliknya, warga negara mesti mengomel tanpa tindakan anarkistis. Jika tidak, sia-saia saja kita menganut negara demokrasi![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here