Jokowi Pernah Tawarkan Ibu Kota Pindah ke Lahan Reklamasi

0
220

Nusantara.news, Jakarta – Wacana pemindahan Ibu Kota Negara RI kembali ramai dibicarakan.  Kemana ibu kota akan dipindahkan?  Banyak kemungkinan. Pemerintah Orde Baru pernah mewacanakan pemidahan ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah mewacanakan pemidahan ibu kota negara. Nama daerah yang disebut SBY sama dengan Bung Karno, yakni Palangkaraya. Masih ada beberapa nama yang diwacanakan. Satu nama yang paling baru adalah lahan reklamasi Teluk Jakarta. Nama ini datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lahan Reklamasi

Lahan rekklamasi Teluk Jakarta sebagai pengganti ibu kota negara, disebut Jokowi saat ia menjabat Gubernur DKI Jakarta tahun tahun 2013, merespon wacana pemindahan ibu kota yang digulirkan SBY.

Jokowi menyebut lahan reklamasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Gubernur DKI Jakarta dengan Komisi IV DPR, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Saat itu Jokowi bukan hanya menyebut dan manawarkan lahan reklamasi sebagai lokasi baru ibu kota apabila jadi dipindahkan, tetapi juga terangan-terangan mempromosikannya.

Lokasinya, katanya dalam rapat dengar pendapat itu, berada di utara Jakarta. Tepatnya di lahan baru seluas 5.100 hektar hasil reklamasi untuk pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.  “Tadi kan ditanyakan, saya hanya menyampaikan ada lahan baru 5.100 hektar. Kalau pemerintah pusat memiliki keputusan politik, dan berani untuk pindahkan ibu kota di sana bisa saja, tapi beli,” katanya ketika itu.

Dalam sesi tanya jawab, wacana menjadikan lahan reklamasi sebagai bakal ibu kota negara yang baru semakin jelas.

Adalah anggota komisi IV dari F-PKB Jazilul Fawaid yang mengaitkan program reklamasi pantai dengan wacana pemindahan ibu kota, karena santer disuarakan oleh pemerintah pusat.

Jokowi merespon, sangat mungkin kawasan reklamasi dijadikan sebagai ibukota atau menjadi pusat pemerintahan baru. Namun demikian, pemerintah pusat harus mengeluarkan biaya untuk membeli lahan. Pasalnya reklamasi pantai dilakukan oleh pihak swasta.

Unsur Jokowi terkesan mempromosikan lahan reklamasi sebagai lokasi ibu kota negara yang baru terlihat dari pernyataannya yang lain. Katanya, pembangunan kawasan baru ini akan sangat baik. Karena semua dimulai dari awal, sehingga utilitas bisa diatur sedemikian rupa. Karena itu, akan sangat tepat bila kawasan reklamasi tersebut dijadikan sebagai pusat pemerintahan.

“Perencanannya akan bagus kalau dimulai dari awal. Kabel, gas, dan utilitas lainnya di bawah tanah. Jadi kota efisien, karena dilengkapi dengan pelabuhan, airport, pusat industri, kota jadi efisien karena ke mana-mana dekat. Industri juga akan kompetitif karena dekat dengan pelabuhaan,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengemukakan, dari seluruh luas kawasan reklamasi itu, 5 persen dari luas itu atau sekitar 250 hektar akan diambil alih Pemprov DKI Jakarta, untuk dibangun rumah susun sederhana sewa bagi para nelayan.

Jokowi bahkan menilai, kawasan reklamasi itu tidak hanya layak dijadikan sebagai pusat ibukota, Giant Sea Wall dan reklamasi pantai utara juga berguna untuk mengurangi banjir rob akibat pasang air laut di Jakarta bagian utara dan sebagai tempat penampungan cadangan air bersih bagi warga Jakarta selain Waduk Jatiluhur.

“Ya ini bisa menjadi waduk-waduk air baku. Karena sekarang kita sangat tergantung dari Waduk Jati Luhur. Jadi bisa semakin dekat, biaya operasional menurun,” ucapnya.

Anggota Fraksi PKB Jazuli Fawaid, ketika juga sempat bertanya kalau kelak Jokowi jadi Presiden, jangan-jangan lahan reklamasi itu jadi pusat ibu kota.

“Atau mungkin kalau Pak Jokowi jadi presiden, jangan-jangan nanti pusat Ibukotanya di sana?” tanya Jazuli.  Jokowi ketika itu memaparkan kemungkinan untuk menjadikan kawasan reklamasi pantai itu menjadi Ibu kota baru. (http://news.liputan6.com/read/772822/jokowi-tawarkan-lokasi-baru-pemindahan-ibukota)

Klarifikasi

Seperti diketahui, lahan reklamasi saat ini jadi kontroversi. Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anis Baswedan sudah mengatakan akan membatalkan proyek itu dan menjadikannya lahan untuk hiburan malam.

Tetapi, Kementerian Koordinator Bidang Maritim saat ini sudah melakukan kajian terhadap lahan itu.

Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tak mau ikut campur terkait usulan Anies Baswedan yang hendak menggunakan lahan reklamasi untuk kawasan hiburan malam.

Luhut mengatakan, pihaknya dan pemerintah sudah mempunyai kajian tersendiri terkait lahan reklamasi.  “Ya terserah dia lah mau gimana, saya ndak campuri urusan DKI. Yang jelas semua itu kan ada hitungannya, ada kajian pertimbangannya. Jadi semua harus by data,” ujar Luhut di Balai Kartini, Selasa (4/7/2017).

Deputi III Bidang Infrastruktur Kemenko Maritm, Ridwan Djamaludin menambahkan, saat ini tim kajian reklamasi masih melakukan evaluasi hasil kajian. Ia mengatakan pada Juli ini tim teknis melakukan internal report untuk mengevaluasi hasil kajian.

“Kajian teknis sedang dilakukan di bawah koordinasi PUPR, tidak hanya melibatkan ahli nasional tapi juga ada Belanda, Jepang dan Korea. Direncanakan akhir Juli interen report,” ujar Ridwan menambah penjelasan dari Luhut di Balai Kartini, Selasa (4/7/2017).

Ridwan menjelaskan secara garis besar rencana reklamasi bukanlah sesuatu yang musti digembar gemborkan. Ia mengatakan reklamasi dilakukan hampir oleh seluruh negara yang memang memiliki permukaan laut yang semakin naik tiap tahunnya. Ia mengatakan, kajian juga tetap mengedepankan aspek lingkungan dan keputusan politik.

Menanggapi pihak tim Anies Sandi yang juga mengkaji Reklamasi, Ridwan mengatakan perbandingan hasil kajian memang sudah sepakat akan dipertemukan. Ia mengatakan pihak pemerintah pusat sudah memiliki hasil kajian teknis. Kapan saja tim Anies Sandi akan bertemu, pemerintah pusat siap.

“Dipertemukan saja semua ahli, masing-masing dengan perhitungannya, jalankan program komputer masing-masing, akan kelihatan. Secara teknis ini bukan masalah yang luar biasa. Jadi kalau memang mau dipertemukan ayo kita ketemu,” ujar Ridwan.

Belum ada penjelasan mengenai kajian apa yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Maritim di lahan reklamasi. Hubungannya mungkiin juga jauh dengan kajian pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh Bappenas.

Namun, karena Jokowi pernah menawarkan lahan reklamasi itu sebagai lokasi baru ibu kota negara, maka kajian di lahan rekmalasi yang kontroversial itu, seolah-oleh memiliki benang merah dengan nama lokasi ibu kota negara yang baru.

Apalagi, sampai saat ini belum ada satu pun nama resmi yang disebutkan sebagai bakal ibu kota negara yang baru apabila jadi dipindahkan.

Oleh sebab itu, menjadi ada relevansinya jika Presiden Jokowi memberikan penjelasan atau klarisikasi mengenai tawarannya saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta terkait lahan reklamasi Teluk Jakarta sebagai pusat pemerintahan atau lokasi pemindahan Ibu Kota Negara RI.

Setidaknya perlu diklarisikasi, apakah tawaran itu sudah ditutup alias afkir atau masih terbuka alias masih berlaku sampai sekarang? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here