Jokowi Rangkul Oposisi, Partai Pendukung Terpukul?

0
222

Nusantara.news, Jakarta- Partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat ini seperti berada di persimpangan jalan. Mereka masih berstatus ‘sekutu’ kubu 02, namun di sisi lain menunjukkan gelagat bergabung ke koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin–yang memenangkan Pilpres 2019 berdasarkan keputusan KPU. Kecuali PKS dan Berkarya, gelagat tersebut tampak pada tiga partai seperti Demokrat, PAN, bahkan Gerindra.

Pernyataan Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan Senin (10/6/2019), misalnya, menegaskan posisi demikian. Hinca menegaskan mereka masih ada dalam koalisi Prabowo-Sandiaga, tapi kepastian itu hanya sampai gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung SBY, berkali-kali bertandang ke Istana. Pertemuan pertama AHY dengan Jokowi di Istana Merdeka pada 2 Mei 2019. Saat itu AHY mengaku diundang Jokowi. Belum genap sebulan, AHY kembali bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Pada kesempatan itu AHY mengucapkan selamat kepada Jokowi atas hasil Pilpres 2019. AHY kembali bertemu Jokowi pada Lebaran.

Sementara PAN, ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo kalah, pengurus terasnya mulai cawe-cawe kubu Jokowi. Viva Yogya, yang menjadi juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandi pada Pilpres lalu, berkata sikap partai akan dinyatakan usai pengumuman KPU pada 22 Mei 2019.

Bahkan, setelah pencoblosan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Jokowi di Istana Negara. Pada 10 Mei 2019, giliran Jokowi bertandang ke rumah Zulkifli. Jokowi datang untuk memenuhi undangan buka puasa bersama dari ketua MPR itu. 

Jika PAN dan Demokrat kecenderungannya akan membuka kemungkinan (koalisi), Partai Gerindra masih mepertimbangkan tawaran rekonsiliasi dari pihak Jokowi. Dalih rekonsiliasi yang kabarnya disertai tawaran ‘jatah menteri dan pimpinan MPR’ untuk Gerindra itu dimaksudkan agar polarisasi yang terjadi di masyarakat dapat diakhiri sekaligus menjalankan pemerintahan bersama-sama.

Lantas bagaimana dengan PKS? Tampaknya partai kader ini mengisyaratkan tetap menjadi oposisi atas pemerintahan Jokowi. Peran di luar pemerintahan ini kelanjutan dari pilihan politik sejak 2014.

Ketua PKS Mardani Ali Sera mengatakan partainya mempertimbangkan pentingnya oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang pemerintah selain kehendak konstituen. PKS disebutnya akan istiqomah bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur apapun keputusan MK. Namun, keputusan pastinya menunggu pembahasan Majelis Syuro PKS. "Koalisi Adil Makmur ingin memberi pendidikan politik bahwa ada adab dan etika dalam berpolitik,” ucapnya.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah menyebut PKS sebagai sahabat setia. "Mereka tidak meninggalkan Prabowo dan Gerindra di kala sulit, jadi Prabowo tidak akan meninggalkan PKS," kata Prabowo di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 21 April 2019.

Menanggapi isu bergabungnya beberapa partai oposisi ke lingkaran petahana, reaksi partai pendukung Jokowi pun tak bulat. Golkar, Nasdem, dan Perindo menyerahkan sepenuhnya pada kewenangan Presiden. Sedangkan PKB dan PSI, meski menyambut baik, namun menyodrokan syarat.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut koalisi yang diisi oleh partai pendukung Jokowi sudah terlalu gemuk jika harus ditambah dengan partai oposisi semisal Gerindra. Hal itu pun akan membuat ketidakseimbangan di dalam parlemen.

"Tetapi kalau demi rekonsialiasi, untuk kemaslahatan, kebaikan bersama, mengapa tidak. Enggak ada masalah. Hanya saja, jatah menteri yang telah diperuntukkan untuk PKB selaku partai pendukung Jokowi, tidak diusik karena bergabungnya partai opisisi,” ujar Cak Imin di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Hal serupa diungkapkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Dia mengingatkan, partai oposisi mestinya tidak gabung ke koalisi Jokowi dengan niat cari 'kursi'.

"Seperti halnya sembilan partai yang bergabung di TKN, mendukung Pak Jokowi bukan karena 'politik dagang sapi' atau bagi-bagi jatah menteri. Tapi benar-benar karena kami ingin Pak Jokowi meneruskan kepemimpinan di Indonesia. Hal ini mohon dimaklumi kawan-kawan yang ingin bergabung," katanya dalam keterangan tertulis.

Direktur Puskapol UI Aditya Perdana mengatakan memang tak terhindarkan jika "ada yang protes" dengan masuknya partai koalisi karena jatah menteri untuk mereka akan berkurang, meski misalnya tak ada pernyataan eksplisit tentang itu. "Bisa jadi ada persoalan enggak nyaman soal itu. Masak minta masuk tapi enggak ‘keringetan’," katanya.

Jatah Berkurang Hingga Ganggu Soliditas

Memang, dengan bertambahnya ‘pemain baru' dari partai oposisi, maka berdasarkan hitung-hitungan sederhana, jumlah kursi untuk 'pemain lama' kemungkinan berkurang. Apalagi faktanya memang selalu ada jatah menteri bagi yang tak betah jadi oposisi. Ini sudah terjadi sejak pilpres langsung pertama pada 2004 lalu yang memenangkan SBY-Jusuf Kalla (JK).

AHY (Demokrat) dan Zulkifli Hasan (PAN) melakukan serangkaian pertemuan dengan Jokowi usai Pilpres 2019

Pun dengan Jokowi pada periode pertama. Di tahun kedua, Golkar, PPP, dan PAN yang sebelumnya oposisi jadi pendukung pemerintah. Politikus ketiga partai itu lantas masuk Kabinet Kerja. Dari Golkar, ada Luhut Panjaitan (sekarang Menko kemaritiman), Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian), Idrus Marham, dan Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Sosial). Dari PAN, ada Asman Abnur (Menteri PAN RB). Dari PPP, Lukman masih menjadi Menteri Agama.

Pada tahun pertama pemerintahan, Jokowi menyerahkan kepemimpinan 19 dari 34 kementerian ke profesional (lebih dari 50 persen). Tapi itu tak berlangsung lama karena ada beberapa nama yang diganti dengan kader partai. Rachmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan, misalnya, diganti dengan Thomas Lembong (12 Agustus 2015) dan lalu Enggartiasto Lukita (27 Juli 2016). Enggar adalah politikus Nasdem. Sementara Andi Widjajanto sebagai Setkab lantas diganti Pramono Anung yang berasal dari PDIP pada 12 Agustus 2019. 

Selain jatah kursi berkurang karena masuknya beberapa ‘pemain bau’ dari oposisi, bisa jadi dampak jangka panjangnya akan mengganggu soliditas parpol pendukung Jokowi. Hal itu bisa dipicu banyak hal: ketidakadilan, ketidakpuasan, kecurigaan, atau bahkan pengingkaran dalam kue kekuasaan.

Di sisi yang lain, beberapa partai pendukung Jokowi sudah secara terbuka meminta jatah menteri. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, misalnya, pada 27 Mei lalu mengatakan "wajar kalau kami minta empat atau lima kursi." Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, bahkan meminta jatah 10 menteri dan menyodorkan 20 nama untuk dipilih Jokowi.

Sementara Sekjen PPP Asrul Sani berharap mereka dapat jatah menteri lebih banyak ketimbang periode pertama. Pada periode ini mereka hanya menempatkan satu kader sebagai menteri, yaitu Menteri Agama. Mereka merasa berhak dapat lebih karena turut memenangkan Jokowi, tidak seperti lima tahun lalu. "PPP masuk sebagai partai yang pertama-tama mendeklarasikan dukungan kepada Pak Jokowi, lebih dulu daripada PKB," katanya.

Tak hanya parpol koalisi, NU sebagai ormas pendukung Jokowi pun blak-blakan meminta kuasa. Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), misalnya, menyatakan bahwa kontribusi tokoh dan warga NU menjadi salah satu faktor kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Untuk itu, pihaknya pun meminta tambahan jatah menteri untuk kader NU di kabinet Jokowi-Ma'ruf selanjutnya. Sebab, tidak ada dukungan politik yang gratis.

Tentu saja, tabiat loncat pagar dan pragmatisme di tubuh partai politik kita sangat disayangkan. Sekalipun dengan dalih ‘rekonsiliasi’, namun praktiknya diwarnai politik transaksional berupa tawaran jatah kursi di kabinet atau kompensasi materi buat kubu yang kalah. Cara tak elok itu akan merusak demokrasi. Kubu yang kalah semestinya konsisten dengan ideologi dan gagasan mereka tanpa tergoda masuk dalam pemerintahan.

Idealnya, partai pendukung Prabowo–Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN, tetap solid dan berperan sebagai kekuatan penyeimbang. Mereka juga bisa menyiapkan amunisi dan calon untuk menghadapi pemilu berikutnya. Sikap pragmatis yang sering diperlihatkan elite politik di negara kita perlu diakhiri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here