Jokowi Sentil Sri Mulyani, Posisi Cawapres Di Ujung Tanduk

0
700
Jokowi dan Sri Mulyani

Nusantara.news, Jakarta – Jokowi akhirnya mengakui bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini memang memprihatinkan dan sedang dalam keadaan lemah. Di hadapan para kepala daerah di Istana Bogor beberapa hari lalu (26/7), Mantan Walikota Solo ini mengatakan bahwa terdapat masalah dalam fundamental ekonomi Indonesia. Masalah itu adalah defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan, yang menyebabkan Indonesia rentan terpengaruh gejolak ekonomi dunia.

Padahal sebelumnya tim ekonomi pemerintah, yang disuarakan terutama oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani masih terus menyatakan ekonomi kita kuat, kondisi fiskal prudent, dan lain-lain. Bahkan, beberapa hari yang lalu, ekonom yang masuk bursa cawapres Jokowi ini masih berani mengatakan, APBN untung dengan adanya kondisi pelemahan kurs Rupiah. Ketika diingatkan oleh para ekonomi bahwa ekonomi nasional dalam bahaya, para menteri ekonomi Jokowi dengan enteng dan kompak menjawab: ekonomi RI baik dan kuat.

Namun pasca pengakuan Jokowi itu, tim ekonomi pemerintah yang sebelumnya menolak ekonomi terancam krisis, akhirnya ramai-ramai mengakui bahayanya pelemahan nilai tukar dan tergopoh-gopoh mencari solusi untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Malamnya setelah acara bersama para kepala daerah, Jokowi mengumpulkan 40 taipan terkaya di Indonesia dan meminta para eksportir kelas kakap ini untuk membawa kembali seluruh devisa hasil ekspor mereka.

Pada hari yang sama juga Sri Mulyani menyatakan akan menghentikan impor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Setelah itu keesokan harinya (27/7), digelar rapat mendadak di Istana, Jokowi meminta para menteri terkait untuk membahas pencabutan harga khusus batubara yang selama ini dinikmati pengusaha wajib pasok DMO (Domestic Market Obligation). Tak hanya itu, Jokowi juga akan mengkaji rencana untuk menunda beberapa proyek infrastruktur besar. Alasannya demi mengurangi impor.

Apa artinya ini? Ekonom-ekonom pemerintah telah gagal mengendalikan situasi. Tim ekonomi pemerintah salah memperkirakan atau gagal melakukan forecasting situasi ekonomi nasional- yang seharusnya menjadi kompetensi utama mereka. Kegagalan itu bisa dilihat dari sejumlah indkator: utang negara naik 15% dan layak masuk kategori lampu kuning. Sebab, cicilan pokok ditambah bunga yang harus dibayar selama dua tahun (2018 dan 2019), mencapai Rp840 triliun. Atau setara dua kali anggaran infrastruktur. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi hanya 5% dari target 8%, fiscal balance negative, serta subsidi untuk rakyat dicabut.

Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian Darmin Nasution dianggap gagal mengatasi masalah-masalah ekonomi nasional

Sementara, manipulasi garis kemiskinan sudah semakin terang benderang, angka kemiskinan BPS terlalu rendah: Rp11 ribu yang dijadikan acuan garis kemiskinan tidak relevan lagi. Sri Mulyani bahkan dengan bangga menyebut angka kemiskinan yang turun jadi satu digit disebutnya pertama dalam sejarah. Padahal, fakta di lapangan berbeda: masyarakat makin susah karena harga-harga, tarif, dan segala pajak naik. Kematian sejumlah masyarakat di Maluku akibat kelaparan baru-baru ini, juga gizi buruk yang melanda Papua, adalah secuil contoh nyata soal kemiskinan dan ketimpangan mahabesar itu. Bubble pencitraan pun pecah.

Atas dasar itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon merasa heran mengapa dengan kinerja buruk Sri Mulyani tetapi malah disebut menteri keuangan terbaik dunia. “Bagaimana bisa jadi menteri keuangan terbaik dunia. Harus ada ukuran jelas apa. Sementara kalau kita lihat apa yang ditargetkan tak tercapai. Jangan  sampai penghargaan hanya untungkan orang lain, bukan untungkan rakyat Indonesia. Penghargaan terbaik penghargaan dari rakyat Indonesia,” kata Fadli di gedung DPR, beberapa waktu lalu.

Dengan kondisi ekonomi yang buruk itu, lantas bagaimana prospek Sri Mulyani sebagai cawapres Jokowi?

Sri Mulyani, cawapres di ujung tanduk

Ternyata, ekspektasi pendukung dan elite di lingkaran Jokowi yang menggadang-gadang Sri Mulyani sebagai cawapres Jokowi karena kompetensi mumpuni di bidang ekonomi, ternyata tak sesuai realita. Di masa Jokowi, kiprah perempuan yang pernah menjadi petinggi di lembaga pemberi utang (IMF dan World Bank) ini amat mengecewakan. Dan, pengakuan presiden soal pelemahan ekonomi sekaligus menganulir pernyataan-pernyataan “manis” dan kelewat optimis (atau tak peka krisis?) para menteri ekonominya, termasuk Menkeu Sri Mulyani.

Tentu saja, “sentilan”Jokowi tersebut sekaligus membawa sinyal keraguan Jokowi terhadap Menkeu Sri Mulyani untuk mendampinginya di Pilpres 2019. Jokowi mungkin mulai berhitung, tak mungkin ia menggandeng calon R1-2 seorang ekonom seperti Sri Mulyani di tengah kritik tajam banyak pihak terhadap kinerja buruk dirinya. Bukankah kredibilitas dan kepercayaan publik pada Jokowi kini tergerus akibat kondisi ekonomi? Sebab itu, Jokowi akan realistis: Sri Mulyani bukan jawaban, ia bagian dari titik lemah pencapresannya.

Sebelumnya, perihal Si Mulyani bisa menjadi beban Jokowi pernah dilontarkan Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). “Langkah-langkah Sri Mulyani yang tidak benar adalah upaya sistematis untuk menggerogoti elektabilitas Presiden Jokowi. Ini untuk mendongkel. Rakyat dibuat semakin terbebani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,” tegasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here