28 Kali Ganti Menteri (2)

Jokowi Sulit Bawa Indonesia Mencapai Target Ekonomi

0
83
Presiden Jokowi dalam pidato kampanyenya pada 2014 menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% setiap tahun. Namun realisasinya stagnasi di kisaran 5%. Akankah cukup bagi Indonesia untuk survive dengan pertumbuhan ekonomi 5%?

Nusantara.news, Jakarta – Selama 4 tahun menjadi Presiden, Jokowi telah melakukan reshuffle kabinet yang melibatkan 28 menteri. Dari jumlah tersebut 20 menteri di antaranya merupakan menteri-menteri ekonomi. Keseringan gonta-ganti inikah yang memicu ekonomi menjadi stagnasi?

Dalam berbagai narasinya, baik Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Darmin Nasution maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selalu membanggakan kinerja ekonomi. Padahal jika diteliti lebih detil, sebenarnya ekonomi Indonesia mengalami stagnasi dengan berbagai capaian ekonomi yang rerata di bawah target yang ditetapkan.

Gonta-ganti menteri

Tak bisa dipungkiri kinerja buruk Pemerintah Jokowi seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan, pelebaran perdagangan defisit melebar, pencapaian pajak yang selalu di bawah target, utang luar negeri yang terus bertambah, dan rupiah yang cenderung melemah.

Situasi tersebut juga tak lepas dari kondisi global yang ikut mempengaruhi, seperti kenaikan bunga Fed Fund Rate, perang dagang AS-China, proses brexit Inggris yang tak mulus dan menjulangnya utang Italia serta tingginya harga minyak dunia. Hal-hal tersebut di atas yang ikut mempengaruhi stagnasinya ekonoimi nasional.

Dalam 4 tahun terakhir Presiden Jokowi telah melakukan gonta-ganti menteri sebanyak 28 kali, rekor tertinggi sepanjang sejaran Indonesia.

Defisit APBN  tercatat sebesar Rp237 triliun pada 2018 dan kecenderungannya defisit terus melebar. Defisit APBN itu berasal dari selisih pendapatan negara Rp1.483,86 triliun dengan belanja negara Rp1.720,84 triliun. Di situ letak pemerintah yang mau tidak mau melakukan gali lubang tutup lubang

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha menilai bahwa sulit bagi Jokowi membawa Indonesia mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan selama periode awal hingga sekarang,

“Realitasnya Jokowi dianggap tak mampu mengemban tugas besar membawa perubahan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dikarenakan dengan defisit APBN saat ini. Artinya pemerintah masih gali lubang tutup lubang yaitu mengutang untuk membayar bunga utang,” demikian papar Panji.

Jika demikian, menurut Panji, artinya tidak ada perubahan siginifikan dari tahun ke tahun di era pemerintahan Jokowi yang selalu mengalami defisit APBN. Hal itu disebabkan oleh kinerja fiskal era Jokowi sangat buruk sebab realisasi pendapatan negara dalam empat tahun angaran selalu di bawah target RPJMN 2015-2019.

Menurut Panji, sebagai capres petahana 2019, Jokowi akan sangat sulit mengikuti jejak pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu memimpin dua periode. Sebab, kinerja APBN yang mengalami defisit selama tiga tahun pemerintahan Jokowi sudah mencapai Rp941,2 triliun, melampaui defisit APBN pemerintahan SBY selama lima tahun yang sebesar Rp722, 9 triliun.

“Artinya bagi rakyat yang menginginkan perbaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi rasanya tidak mungkin untuk memilih Jokowi di Pilpres 2019. Oleh karena rakyat sudah cerdas dan dapat menilai kepemimpinan Jokowi selama empat tahun ini tak mengalami perubahan lebih baik dari sebelumnya,” imbuhnya.

Faktor yang tak kalah pentingnya, seringnya Jokowi melakukan gonta-ganti menteri ikut membuat ekonomi Indonesia mengalami stagnasi. Dalam 4 tahun terakhir Jokowi sudah melakukan gonta-ganti menteri sebanyak 28 kali. Bandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melakukan reshuffle sebanyak 15 menteri selama 10 tahun.

Reshuffle pertama dilakukan terhadap 6 menteri, sementara pada reshuffle kedua dilakukan terhadap 9 menteri. Adma beberapa dampak buruk terhadap reshuffle kabinet yang terlalu sering.

Pertama, daya tahan kabinet menghadapi dinamika global, regional dan nasional menjadi lebih rendah. Padahal stabilitas menjadi kata kunci daya tahan kabinet menghadapi dinamika ekonomi global, regional dan nasional. Tapi kalau di dalam kabinet terlalu sering gonta-ganti menteri, maka daya tahan dan kesanggupan sang menteri menghadapi perburukan situasi juga akan melemah.

Kedua, terlalu seringnya presiden melakukan gonta-ganti menteri menciptakan ketidakpastian yang tinggi buat para pejabat menteri tersebut. Mereka bekerja di bawah ketidakpastian yang tinggi karena setiap saat mereka bisa saja diganti dengan atau tanpa sebab yang pasti.

Ketiga, seringnya presiden merombak kabinet, dikhawatirkan justru menimbulkan pertanyaan bahwa seberapa mampukah pemerintah menjalankan roda negara. Pasalnya, isu-isu ekonomi dan kemiskinan dinilai jauh lebih penting untuk dibahas ketimbang hanya melulu urusan bongkar pasang susunan kabinet

Keempat, masyarakat mendapat kesan yang buruk jika presiden sering gonta-ganti menteri terlalu sering. Masyarakat menangkap kesan ‘ini menterinya yang tidak becus, atau presidennya yang kurang paham?

Kelima, pergantian dan mutasi para menteri juga memberi kesan kepada pasar kurang profesional, bahkan belakangan malah terkesan kuat pergantian menteri lebih karena mengakomodasi pertemanan yang berlatar belakang politik, transaksional, nepotisme dan balas budi. Dan itu semua ditangkap pasar secara negatif

Dari kelima dampak buruk tersebut, tentu saja yang paling dikhawatirkan adalah munculnya kesan kuat ada masalah dengan presiden. Kalau memang demikian masalahnya, mau gonta-ganti presiden ratusan kali, kinerja ekonomi tetap akan stagnan dan tak menutup kemungkinan semakin terpuruk.

Harus diakui tantangan berat pemimpin ke depan sangat berat, entah Jokowi atau Prabowo yang akan terpilih, perburukan situasi global, regional dan nasional semakin cepat. Dan untuk menghadapi situasi perburukan yang cepat itu, sejatinya pimpinan nasional dan para pembantunya memiliki kapasitas yang mumpuni.

Celakanya, di tengah situasi perburukan yang semakin cepat, kapasitas kepemimpinan nasional memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Lewat kebijakan-kebijakan dikhawatirkan menurunkan kapasitas sang pembantu ikut terpuruk. Hal ini tentu tidak baik buat situasi nasional karena percepatan perburukan situasi tidak sepadan dengan kapasitas sang pemangku kepemimpinan nasional.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here