Jokowi Terus Ngegas Membangun Infrastruktur

0
142
Presiden Jokowi memastikan akan membangun lima sasaran utama dalam program kerjanya pada 2019-2024: yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, menggenjot investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN.

Nusantara.news, Jakarta – Dalam pidato Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SIVV) 14 Juli lalu Presiden Jokowi kembali memaparkan niatannya untuk terus membangun infrasrtuktur. Dan itu telah dimulai, prioritasnya pada periode kedua kepemimpinannya akan digeser pada pembangunan sumber daya manusia.

Tapi baik pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan masuk dalam lima sasaran utama program prioritas Jokowi di periode keduanya. Artinya, pembangunan infrastruktur masih akan dilakukan, pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai masih akan digas di periode kedua kepemimpinannya.

Menurut pidato Jokowi, “kita harus menyadari kita harus sadar semuanya bahwa kita hidup dalam lingkungan global yang sangat dinamis. Ciri cirinya yang kita ketahui penuh kecepatan, penuh risiko, penuh kejutan yang seringkali jauh dari perhitungan kita.”

“Oleh sebab itu kita harus mencari cara baru, dengan inovasi dan kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau. Kita harus meninggalkan cara cara lama, pola pola lama. Baik dalam mengelola organisasi, lembaga, maupun pemerintahan. Yang sudah tidak efektif, kita buat efektif. Yang tidak efisien kita buat efisien. Kita harus menjadi negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing. Kita memiliki tahapan besar, pertama pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur yang besar besar sudah kita bangun ke depan akan kita bangun lebih cepat,” jelas Presiden.

“Infrastruktur tersebut seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata. Arahnya harus ke sana, fokusnya harus ke sana.”

Jokowi mengingatkan, “kita jangan lupa menyambungkan infrastruktur itu dengan kawasan persawahan, perkebunan, perikanan, sambungkan ke sana. Kedua kita akan menggeser pada pembangunan sumber daya manusia, kita ingin prioritas pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) kita.”

Sampai di sini terlihat jelas, bahwa Jokowi masih akan terus ngegas pada pembangunan infrasrtruktur. Mungkin beliau akan meninggalkan legacy sebagai Bapak Pembangunan Infrastruktur, dan itu sah-sah saja. Bahkan harus kita dukung, karena pembangunan infrasrtuktur secara terori akan men-generate pertumbuhan ekonomi, jika pembangunan itu dilakukan dengan cara yang benar, sumber pendanaan yang ringan dan tepat sasaran.

Masalahnya kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita sangat terbatas. Dari target muluk Jokowi soal pembangunan infrastruktur pada 2015-2019 jauh dari harapan. Dari target biaya pembangunan Rp5.500 triliun, APBN hanya sanggup membiayai sepertiganya saja. Selebihnya berharap dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan investor asing.

Alhasil, karena kekurangan dana APBN, BUMN menyambut terbatas, apalagi swasta dan asing yang kurang antusias, dari 223 proyek strategis nasional yang dicanangkan sampai Mei 2019 baru selesai 77 proyek atau 34,53%-nya. Sampai desember 2019 diperkirakan total proyek yang diselesaikan naik menjadi 89 proyek strategis nasional. Artinya masih ada 60,08% atau 134 proyek strategis nasional yang menanti untuk diselesaikan.

 

Lima Sasaran Prioritas dari Program Kerja Jokowi-Ma'ruf.

Dalam pidato Visi Indonesia, Jokowi berjanji lagi akan membangun infrastruktur lagi sebagai wujud menggenjot konektivitas ke industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan tambak perikanan. Tentu saja cita-cita muluk ini bagus-bagus saja, tapi Jokowi harus mencermati beberapa catatatn.

Pertama, pembangunan infrastruktur tersebut tak mengandalkan utang. Oleh karena beban utang kita sudah sangat besar. Pada 2019 Direktorat Pengelolaan Pengelolaan Surat Utang Negara (DPP SUN) Kemenkeu, mengungkapkan pada 2019 rencana pembiayaan APBN melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp825,70 triliun. Tentu saja itu angka yang tidak sedikit, kalau dibagi dalam setahun 365 hari, maka dalam sehari Kemenkeu menerbitkan SBN hingga Rp2,26 triliun.

Sebanyak Rp Rencana penerbitan SBN tersebut terdiri dari SBN netto sebesar Rp388,96 triliun, untuk kebutuhan pembayaran utang jatuh tempo sepanjang 2019 sebesar Rp382,74 triliun, dan berupa SBN cash management sebesar Rp54 triliun. Artnya, beban utang negara sudah sangat berat.

Kedua, kalaupun Jokowi hendak memaksakan pembangunan infrastruktur selanjutnya tetap lewat utang, maka harus dipastikan bahwa utang tersebut harus sudah lunas saat beliau menyudahi kepemimpinan beliau pada 2025.

Ketiga, tiga bank BUMN—Bank Mandiri, BRI, dan BNI—terancam default dalam beberapa waktu ke depan karena ikut dipaksa membangun kereta cepat Jakarta-Bandung yang sangat tidak produktif, infrastruktur. Bukan salah membangun infrastruktur, tapi bukan daerah yang hanya berpopulasi rendah namun ada sektor produksinya.

Indonesia bukanlah negara maju, China dan  Amerika antara 1940-1950 sengaja membangun infrastruktur disaat GDP-nya di atas US$5.000 per kapita. Jauh di atas Indonesia yang ada di kisaran US$3.500 per kapita saat ini.

Keempat, Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2019 sebesar US$389,3 miliar atau sekitar Rp5.528 triliun (kurs Rp14.200 per dollar AS). ULN ini tumbuh lebih tinggi dibanding Maret 2019. ULN tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$189,7 miliar, dan utang swasta termasuk BUMN sebesar US$199,6 miliar.

Kondisi itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir April 2019 sebesar 36,5%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2% dari total ULN. Ini menggambarkan bahwa produktivitas utang Jokowi sungguh sangat tinggi.

Kelima, dan ini yang ditakutkan, ketika Jokowi akhirnya memaksakan terus membengun infrastruktur dengan mengandalkan utang China. Beberapa negara sudah terperangkap dengan apa yang dinamakan debt trap diplomacy Chna, seperto Montenegro, Angola, Zimbabwe, Pakistan.

Itulah beberapa hal yang menjadi catatan pembangunan infrastruktur Jokowi ke depan. Jangan sampai terus ngegas, tapi akhirnya terjerembab dalam kubangan yang sama.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here